Home Polkam Pembungkaman Suara Kritis Semakin Garang

Pembungkaman Suara Kritis Semakin Garang

Dari Diskusi PVRI-AJI

84
0
SHARE
 Pembungkaman Suara Kritis Semakin Garang

Keterangan Gambar : Suasana diskusi “Penyempitan Ruang Kebebasan Internet”: Peretasan, Pemblokiran, dan Penutupan Internet di Era Jokowi, via aplikasi zoom meeting yang diselenggarakan oleh PVRI-AJI. (foto PVRI)

Pembungkaman Suara Kritis Semakin Garang

Dari Diskusi PVRI-AJI

Jakarta, parahyangang-post.com-Pembungkaman suara kritis semakin garang dilakukan oleh pemerintah melalu cara-cara yang tidak elegan. Seperti meretas akun medsos orang-orang yang tidak disukai.

Demikian benang merah diskusi publik bertema “Penyempitan Ruang Kebebasan Internet”: Peretasan, Pemblokiran, dan Penutupan Internet di Era Jokowi.

Kegiatan digelar melalui aplikasi zoom meeting, Minggu 6/7.   Berlangsung atas kerja sama Public Virtue Research Institute (PVRI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Menghadirkan pembicara Anita Wahid (Public Virtue Research Institute), Sujanarko (Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi [PJKAKI] KPK), Edho Sinaga (Aliansi Jurnalis Independen), Donny BU (Tenaga Ahli Kominfo dan founder ICT Watch), dan Stanislaus Axel Paskalis (DEMA Fisipol UGM).

Dalam diskusi tersebut, Anita Wahid membenarkan adanya upaya sistematis untuk melakukan penyempitan ruang publik terutama di platform digital yang selama ini menjadi ruang berekspresi dan menyatakan pendapat. Salah satunya seperti pembobolan akun. Bahkan tidak cukup di situ. Akun yang telah diretas digunakan untuk menyebarkan pesan tertentu yang membuat seolah-olah pemilik akun melakukan melanggar hukum seperti menyebarkan ajakan pengeboman, atau ajakan kriminal lain.

“Nggak cuma masalah akun kita diambil, namun juga bagaimana pesan-pesan tertentu disusupkan pada gawai kita untuk membuat seolah-olah kita memiliki niatan untuk melakukan tindak pidana. Nah ini yang berbahaya sekali. Seperti dua minggu lalu saat temen-teman ICW terlempar dari akun-akunnya,” kata dia.

Anita menegaskan bahwa fenomena seperti ini membuat masyarakat menjadi khawatir untuk menyatakan pendapatnya secara luas melalui ruang-ruang publik dalam platform digital yang tersedia saat ini.

“Karena semakin kita digituin (mendapat serangan), maka tentu saja tekanan bagi orang untuk bersuara menjadi sangat berkurang,” ujarnya.

Anita juga menambahkan bagaimana UU ITE terutama pasal pencemaran nama baik digunakan untuk melakukan pembungkaman pada suara kritis.

Selain serangan digital, penurunan ruang demokrasi digital juga dilakukan dengan menggunakan propaganda terkomputasi (computational propaganda) baik melalui bentuk mengerahkan bots atau akun anonim, buzzers, influencers, microtargeting, upaya memanipulasi media, dan penyebaran hoaks.

Anita mencontohkan salah satunya yakni cara kerja bots dalam memanipulasi ruang suara publik dan sekaligus mempengaruhi kebijakan publik. Anita mengatakan, walaupun nampak sepele, namun dalam proses pembuatan kebijakan, akun anonim atau bots sangat berbahaya. Akun bot ini dengan jumlah yang besar memiliki implikasi besar pula dalam proses pengambilan kebijakan, karena sering dijadikan justifikasi (pembenaran) dalam mengambil kebijakan publik.

Ia mencontohkan pada saat publik melakukan penolakan terhadap sebuah kebijakan yang sedang diproses baik oleh pemerintah atau DPR biasanya, akun anonim atau bots akan digunakan untuk mengalahkan narasi yang dibuat oleh publik ini. Selanjutnya, ‘kemenangan’ bots atas suara publik dijadikan justifikasi atau pembenaran terhadap kebijakan tersebut.

“Maka bots akan dipergunakan untuk mengangkat narasi seakan akan ada persetujuan dari mayoritas masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Jadi volumenya dibesarkan menggunakan bots. Lalu mereka yang mendukung kebijakan ini bilang ‘lihat nih pendukungnya banyak kok,” kata Anita.

Anita melanjutkan, ada dua cara yang kerap digunakan untuk melakukan serangan: pertama dengan menggunakan kelompok yang mahir dalam serangan digital, termasuk menggunakan aplikasi mutakhir yang canggih seperti aplikasi yang bernama Pegasus. Cara kedua dengan menunggangi polarisasi yang sudah kadung ada di dalam masyarakat Indonesia. Cara kedua ini menurut dia, nampak sekali digunakan selama perdebatan kebijakan publik terakhir seperti kasus Omnibus Law, Revisi UU KPK hingga TWK. “Yang paling besar digunakan di dalam ranah digital adalah pemanfaatan polarisasi, supaya publik yang terjebak dalam polarisasi ikut mendorong amplifikasi narasi dan serangan,” jelas Anita.

Sementara itu Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko menyoroti perlunya membuat aturan mengenai penyadapan. Menurutnya hingga saat ini, belum ada aturan yang jelas mengenai siapa yang dapat melakukan penyadapan. Lebih buruk lagi, ia menduga, di tengah absennya regulasi mengenai penyadapan ini, terdapat banyak kelompok yang memiliki kemampuan dan telah melakukan penyadapan secara ‘anarkis’.

“Hari ini kan tidak jelas, siapa yang melakukan crack, apakah itu dilakukan oleh negara atau swasta, kita tidak tahu. Karena memang di Indonesia peraturan mengenai penyadapan ini tidak ada. Bahkan peraturan penyadapan yang diinisiasi oleh KPK melalui Kominfo akhirnya dibatalkan oleh MK. Di lembaga-lembaga negara itu anarkis,” kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, untuk memulai merapikan penyadapan ini harus dimulai dari regulasi dan mengatur lembaga yang formal dan legal.

“Kita dorong yang legal-legal diatur secara rigid dan dilakukan monitoring, baik untuk Polisi, KPK, BIN, BAIS. Kalau yang legal tidak bisa dikendalikan, bagaimana bisa mengendalikan yang swasta,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa di jaman yang serba digital, pemberantasan korupsi bermuara pada informasi elektronik. Sehingga penegakan hukum harus dibekali dengan kemampuan digital yang baik.

“Kalau penegak hukum tidak dibekali kemampuan digital, maka akan sia-sia dan menyulitkan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Edho Sinaga dari Aliansi Jurnalis Independen lebih banyak menyoroti masifnya serangan digital terhadap jurnalis. Dalam data AJI penggunaan UU ITE untuk meneror pada 2020 meningkat. Ia menyontokan, para jurnalis yang melaporkan isu-isu seperti Papua, KPK, dan lainnya menerima doxing dan bahkan dipenjarakan.

“Doxing ini sangat berbahaya karena data privasi dari jurnalis tersebar, mulai dari alamat, pekerjaan istri, sekolah anak, dan lainnya. Oleh karena itu, mewakili jurnalis saya ingin pemerintah merevisi UU ITE. Media adalah salah satu corong publik untuk berpendapat, namun hal ini tidak dapat terpenuhi apabila jurnalis direpresi,” kata dia.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjadi salah satu korban aksi doxing.

“Data kami disebarkan di internet dengan kalimat yang diberitakan seolah-olah anti NKRI, dan lain-lain,” kata dia.

Ia juga menyoroti aksi pemerintah dalam melakukan pemblokiran internet di Papua yang tentu saja membuat kerja jurnalisme terhambat.

“Para jurnalis di Papua tidak dapat mengirimkan informasi. Mereka terpaksa menggunakan cara lama, yakni melalui SMS yang sampai keesokan harinya,” ujar dia.

Stanislaus Axel Paskalis dari DEMA Fisipol UGM mengungkapkan bahwa kelompok mahasiswa juga mengalami intimidasi dan represi dalam melakukan aksi secara digital.

“Mahasiswa melakukan aksi mendapat doxing dan mendapat sebutan komunis. Saat diskusi Papua juga ada pematerinya yang diretas,” kata dia.

Karena itu, gerakan mahasiswa saat ini menyiasati dengan memperbanyak diskusi langsung dalam skala yang lebih kecil, demi untuk mengurangi dampak serangan digital. Menurutnya gerakan offline saat ini kembali menjadi alternatif di tengah banyaknya serangan digital.

Sementara itu, Donny Budi Utoyo sebagai keterwakilan Kominfo mengatakan salah satu tantangan yang kerap dihadapi saat ini adalah adanya ruang gema (echo chamber) di internet akibat algoritma. Algoritma membuat seseorang hanya akan bertemu dengan komunitas yang satu gagasan di ruang digital. Algoritma yang konsep dasarnya untuk memberikan referensi atau rujukan informasi agar lebih mudah, kemudian memunculkan dampak negatif karena mengunci opini masyarakat,” kata dia.

Mengenai peretasan, ia menyampaikan bahwa Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kominfo bersedia membantu kelompok masyarakat yang dibobol akun media sosial dan platform chattingnya. "Kalau ada pengaduan ke unit Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo akan dibantu minimal untuk mengecek perangkat di laboratorium Digital Forensik Kominfo untuk memastikan keamanan perangkat tersebut," katanya.

Regresi demokrasi melalui represi dan pembungkaman terhadap suara kritis makin garang dilakukan. Di saat diskusi ini sedang berlangsung, akun Instagram milik WatchDoc Documentary tiba-tiba lenyap. Hal ini diduga berkaitan dengan aksi WatchDoc Documentary membuat film dokumenter berjudul The End Game yang mengangkat kesaksian pegawai KPK yang tidak lolos TWK.*** (aboe/rls/pp)