Home Siaran Pers Kinerja Pemerintah dan Dinamika Politik Nasional di Era Pandemik Covid 19

Kinerja Pemerintah dan Dinamika Politik Nasional di Era Pandemik Covid 19

Pendapat Masyarakat Indonesia Terhadap :

296
0
SHARE
 Kinerja Pemerintah dan Dinamika Politik Nasional di Era Pandemik Covid 19

JAKARTA (Parahyanganpost.com) - Untuk mengetahui memotret pendapat masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintah dan dinamika politik Nasional  Lembaga Kajian Pemilu Indonesia melakuan survei jajak pendapat dan survei ini dilakukan pada 28  Februari- 8 Maret 2021 dengan jumlah 1898 responden yang digunakan sebagai pengambilan data yang akan di evaluasi, Responden berasal dari 34  provinsi yang dihubungi melalui saluran telepon gengam mengunakan layanan Video Call Whatsapp.

Menurut Dirtektur Eksekutive Lembaga Kajian Pemilu Indonesia, Arifin Nur Cahyono SIP, hasil survei menunjukan beberapa temuan terhadap keadaan pendapatan dan ekonomi keluarga masyarakat akibat dampak pandemi covid 19, sebagai brikut : 

(1). Dari data Temuan survei Sekitar 83,3 persen warga menilai kondisi ekonomi nasional  tahun 2020  lebih buruk jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan sebanyak 10,8 persen  menyatakan sama saja , sedangkan 5,9 persen tidak menjawab. 

(2).  Disaat Covid Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Data survei menemukan Bahwa sebanyak 56,7 persen responden yang mewakili masyarakat Indonesia menyatakan bahwa pendapatan/ penghasilan take home pay keluarga mereka mengalami penurunan, sedangkan sebanyak 34,7 persen menyatakan pendapatan /penghasilan yang dibawa pulang ( take home pay) tetap, sedangkan sebanyak 8,6 persen menyatakan take home pay mereka mengalami peningkatan. 

(3). Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia dan lapangan usaha sektor informal dari data survei didapati bahwa sebanyak 37,7 persen responden mengaku kehilangan lapangan kerja dan usahanya akibat dampak covid, dan sebanyak 49,7 persen masih bekerja dan melakukan usaha namun pendapatan mereka ada pengurangan. Seperti bagi pekerja yang bekerja di perusahaan dan sektor informal yang bekerja tidak full seperti saat normal sehingga berpengaruh pada pendapatannya. , sebanyak 12,6 persen menyatakan  tetap melakukan pekerjaan dan membuka usaha tanpa kekurangan pendapatan keluarga mereka. 

(4). Dengan adanya bantuan pemerintah melalui Bantuan langsung Tunai (BLT) serta bantuan usaha UMKM.dan  pelatihan pra kerja kepada masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan tambahan khususnya pelatihan pemanfaatan teknologi digital sebagai peluang usaha  Data survei menyatakan bahwa sebanyak 80,8 persen responden sangat puas dan merasa terbantu sekali dengan program program pemulihan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah, akibat covid sementara sebanyak 14,8 persen menyatakan masih belum merasakan program program tersebut dengan alasan sebagian besar sulit untuk mengaksesnya, dan sebanyak 4,4 persen tidak menyatakan apapun. 

(5). Terkait Program Vaksinisasi 19 sebanyak 37,8 persen responden menyatakan sudah melakukan vaksinisasi dan menyatakan hasilnya sangat bagus dan tidak ada efek sampingnya, sebanyak 50,9 persen menyatakan  baru akan ada rencana melakukan vaksinisasi covid 19 , sementara sebanyak 12,3 persen belum punya rencana untuk melakukan atau ikut program Vaksinisasi covid 19 . Hal ini tentu saja memerlukan keaktifan dari pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi manfaat vaksi covid 19. 

(6). Data survei menyatakan bahwa 82,8 persen Responden sangat percaya dan puas akan kinerja pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin dalam mengatasi dan menanggulangi Pandemi Covid dan dampaknya pada kehidupan masyarakat. Sebanyak 7,4 persen tidak percaya dan tidak puas dengan cara kerja dan kebijakan pemerintah Jokowi-Maruf Amin dalam penanganan covid 19 dan dampaknya , dan sebanyak 9,8 persen menyatakan kinerja pemerintah sangat buruk dan tidak puas ,Tingkat kepuasan dan keyakinan terhadap Presiden yang cukup tinggi ini ialah modal politik penting untuk 2021. Dengan modal politik seperti ini, Presiden akan memperoleh dukungan publik yang sangat kuat untuk mengambil dan menjalankan kebijakan-kebijakan penting terkait dengan penanganan covid-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional pada 2021. 
(7). Muncul pertanyaan besar, di saat usia bangsa dan negara kita sudah 75 tahun, apakah arah perjalanan kita sudah sesuai konstitusi? Dan data survei didapati  Mayoritas Responden sebanyak  73.7%, menilai arah perjalanan negara kita sekarang berjalan menuju ke arah yang benar, sementara 18.8% menilai ke arah yang salah.dan 7,5 persen tidak menjawab. 

(8). Dalam penilaian Masyarakat  atas kondisi politik dan keamanan nasional diera pemerintahan Jokowi –Maruf Amin  positif, Dalam survei  ditemukan  yang menilai baik/sangat baik atas kondisi politik nasional sekitar 87,9 persen , yang menilai buruk/sangat buruk 9,4 persen dan tidak menjawab 2,7 persen ,. Ini berarti kondisi politik berjalan secara wajar dan tidak terlalu mengkhawatirkan. 

(9). Sementara itu, dalam masalah keamanan, warga umumnya (83,2 persen  menilai kondisi keamanan nasional sekarang, dalam keadaan baik/sangat baik dan kondusif dan sebanyak 11,4 persen meyatakan keadaan keamanan nasional buruk dan sebanyak 5,4 persen tidka menjawab  . Ini menunjukkan  bahwa meskipun masih ada sejumlah peristiwa kekerasan di beberapa wilayah di Indonesia, mayoritas warga Indonesia merasakan stabilitas di dalam masyarakat dan tidak merasakan adanya ancaman serius bagi keselamatan diri dan masyarakatnya. 

(10). Dari  hasil survei menyatakan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saat ini sangat rendah, hanya 37,3  persen responden menilai partai politik memiliki kinerja yang baik, dan sebanyak 58,6  persen menilai kinerja parpol buruk dan korup dan sebanyak  4,1 persen tidak menjawb  . Ini menunjukan  Dukungan terhadap partai politik rendah sekali  . hal tersebut dikarenakan saat ini partai politik bukanlah institusi yang menjadi saluran buat aspirasi publik ke pemerintah, tetapi partai politik lebih menjadi alat buat elit-elit politik untuk mencapai kekuasaaan dan menguasai sumber daya alam yang ada.serta banyak melakukan korupsi. 

Arifin Nur Cahyono SIP, menyampaikan bahwa kesimpulan dari hasil survey tersebut, antara lain ; Penghentian paksa kegiatan ekonomi telah menyebabkan penurunan kondisi ekonomi masyarakat secara cepat. Ini tecermin dari penilaian warga terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional yang turun secara dalam. 

Tingkat kepuasan dan keyakinan terhadap Presiden yang cukup tinggi ini ialah modal politik penting untuk 2021. Dengan modal politik seperti ini, Presiden akan memperoleh dukungan publik yang sangat kuat untuk mengambil dan menjalankan kebijakan-kebijakan penting terkait dengan penanganan covid-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional pada 2021. 

Wabah covid-19 menghantam kita sebagai negara-bangsa. Namun, warga pada umumnya masih positif dalam menilai arah perjalanan bangsa dan merasa optimistis dengan kondisi ekonomi setahun ke depan. Kebangkitan ekonomi Indonesia membutuhkan dukungan stabilitas politik yang cukup. Data-data politik 2020 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia cukup liat dan lentur untuk beradaptasi dengan situasi. 

Dari sisi kinerja pemerintah, publik cukup optimistis. Mayoritas warga merasa puas dengan kinerja pemerintah dan percaya pemerintah akan mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat covid-19. Ini modal politik yang penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya ke depan. Publik umumnya masih menaruh harapan yang besar kepada pemerintah untuk dapat mengatasi masalah ekonomi yang sangat berat saat ini. 

Tantangannya ialah sejauh mana partaipartai politik di dalam koalisi bisa turut memperkuat iklim politik supaya lebih kondusif. Sejumlah kebijakan terobosan di sektor ekonomi, seperti UU Cipta Kerja, membutuhkan prasyarat stabilitas politik yang kuat. Di sini peran partai politik menjadi semakin sentra. 

Elektabilitas PDIP dipengaruhi terutama oleh kinerja presiden yang memang adalah kader PDIP. Karena tingkat kepuasan kepada kinerja presiden masih baik, yakni di angka hampir 82,8 persen maka elektabilitas PDIP juga tetap bertahan  walaupun kadernya di pemerintahan Jokowi –Maruf Amin ditangkap KPK , sementara tingginya  elektabilitas GOLKAR dipengaruhi terutama oleh kinerja Ketua Umun Partai GOLKAR yang ditugasi oleh Presiden Jokowi digaris depan untuk  Bidang Perekonomian disaat Pandemi Covid dimana  program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbukti berperan penting menjaga perekonomian nasional menghadapi pandemi Covid dan  melalui program-program pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah, mampu menjaga daya beli masyarakat dan Program PEN terbukti berperan penting menjaga momentum pemulihan ekonomi, khususnya untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi. 

Sementara itu, elektabilitas sejumlah partai tampak belum begitu berubah dibanding pemilu 2019 dan yang menarik dalam temuan survei ini adalah penurunan secara draktis tingkat elektabilitas partai Demokrat hingga (3,6%) dikarenakan badai konflik internal di partai Demokrat yang berujung pada KLB partai Demokrat yang memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

Dan kenaikan tingkat elektabilitas Partai Gerindra dibandingkan survei bulan januari 2021 dari  Gerindra sebesar 6,6 persen menjadi 10,3 persen karena Gerindra berhasil melakukan reposisi isu yang membuat masyarakat tertarik serta persepsi masyarakat untuk kembali memilih Gerindra karena anggapan Masyarakat Partai Demokrat terancam tidak bias ikut pemilu 2024 karena kepengurusan ganda

Tingkat elektabilitas Tentu saja masih  bisa berubah seiring dengan makin dekatnya waktu pemilu dan makin aktifnya partai-partai dalam menjalankan mesin politiknya untuk persiapan pemilu. Peta kekuatan partai politik diperkirakan masih akan terus berubah. Perubahan sikap dan kecenderungan perilaku pemilih masih sangat mungkin terjadi, mengingat pemilu mendatang masih cukup lama dan sejalan dengan keberhasilan pemerintah menangani dampak covid 19.

(rls/pp)