Agama

KUA

Menag Restui Mogok Penghulu

Administrator | Sabtu, 28 Desember 2013 - 05:48:05 WIB | dibaca: 3516 pembaca

Jakarta, Parahyanganpost.com, Heboh Penghulu Nasional (HPN), yang dipicu oleh ditangkap Romli, salah seorang Penghulu di Kediri oleh  kejaksaan Negeri  Jawa Timur,  telah menimbulkan solidaritas  penghulu senusantara. Mereka kemudian membentuk Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) dan akan mengadakan mogok nasional mulai 1 Januari 2004.

Pengurus APRI menghadap Menteri Agama Jumat (27/12) untuk meminta restu atas aksi tersebut dan Menteri Agama Suryadharma Ali, yang didampingi Sekjen Bahrul Hayat dan Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil,  pun tidak bisa menghalanginya.

“Namun yang saya harapkan bukan  mogok, tapi  membatasi pelayanan kepada warga yang hendak menikahkan anggota keluarganya di luar jam kantor atau pun pada hari libur,” kata Surya.

Menag mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak atas keinginan para penghulu atau petugas KUA untuk pembatasi pelayanan pernikahan seperti itu. “Tidak melarang juga tidak menganjurkan,” ujar Menag kepada pers.

Dari satu sisi, lanjut Menag, pembatasan pelayanan itu diarahkan sebagai menjaga kehormatan dan martabat penghulu guna menghindari dari penilaian bahwa mereka menerima dana gratifikasi dari keluarga shahibul bait atau tuan rumah ketika menikahkan pasangan pengantin di luar jam kantor atau di hari libur. Sisi lain, sebagai dampak dari itu, merupakan wujud dari semakin tingginya kesadaran hukum para penghulu.

Persoalan penghulu, mengemuka saat survei integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2011. Karena yang disurvei menyangkut pelayanan publik, di lingkungan Kementerian Agama yang dapat sorotan adalah pelayanan di KUA. Hasil survei itu menempatkan Kemenag sebagai lembaga terkorup.

Atas survei itu, Kemenag minta penjelasan kepada pimpinan KPK. Diperoleh penjelasan bahwa survei itu dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pelayanan di lingkungan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Agama. Sayangnya, oleh pihak kejaksaaan dana gratifikasi yang diterima oleh petugas KUA atau pun penghulu dijadikan titik awal sebagai bahan pengusutan. Termasuk kasus Romli (petugas KUA di Kediri), yang kini proses hukumnya tengah berlangsung.

“Saya prihatin, padahal survei KPK itu dimaksudkan untuk memperbaiki sistem. Bukan dijadikan landasan hukum,” kata Menag.

Terkait dengan masalah ini, Menag mengaku akan mendatangi Jaksa Agung  Basrief Arief dalam waktu dekat untuk membahas kasus Romli dan beberapa penghulu yang kini tengah dibidik pihak kejaksaan. Dalam pertemuan tersebut, terungkap ada enam penghulu tengah diincar kejaksaaan dengan dugaan menerima dana gratifikasi.

Posisi penghulu dalam pernikahan di tiap daerah harus memperhatikan unsur agama, budaya, tradisi, gengsi dan klenik. Jadi, bukan urusan administrasi semata. Soal gratifikasi yang diterima penghulu selama ini, Menag menilai hal itu erat kaitan dengan budaya di tiap daerah.*** (lutan)










Komentar Via Website : 11
Obat Tipes
27 Januari 2014 - 08:10:19 WIB
selamat pagi ..
selamat beraktivitas kembali ^^
http://goo.gl/8bgYsZ
Awal Kembali 12 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)