Siaran Pers

BPJS

Evaluasi Tiga Bulan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional: Masih Kacau Balau

Administrator | Sabtu, 05 April 2014 - 01:59:13 WIB | dibaca: 5947 pembaca

Tiga bulan sejak diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, sesuai amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selama dua hari BPJS Watch melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Jaminan Kesehatan dengan melibatkan relawan BPJS Watch di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah pada 3 April 2014 bertempat di Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Dalam evaluasi tersebut, BPJS Watch mendapatkan laporan bahwa berbagai masalah masih banyak terjadi di lapangan yang mengakibatkan hak peserta untuk mendapatkan pelayanan maksimal masih belum bisa terwujud. Tercatat keluhan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan sudah dimulai pada saat proses pendaftaran, berupa kesulitan dalam proses pendaftaran peserta BPJS, yang lama dan bertele-tele, akibat dari terbatasnya kantor BPJS Kesehatan, yang mengakibatkan proses antrian pendaftaran menjadi menumpuk, melelahkan, dan memakan waktu yang cukup lama. Seharusnya BPJS Kesehatan mempersiapkan sistem pendaftaran yang lebih sederhana misal dengan memungkinkan pendaftaran di setiap puskesmas.

Sulitnya mendapatkan pelayanan yang memadai di Rumah Sakit juga menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat, seperti seringkali rumah sakit mengaku ruang perawatan penuh, akibatnya ketika penuh, harus mencari ke berbagai rumah sakit, yang mengakibatkan kondisi pasien makin drop, dan bahkan ada kasus yang sampai meninggal akibat tidak mendapatkan pelayanan.

Mekanisme pendaftaran dan syarat menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga menjadi persoalan. Masyarakat yang merasa dirinya fakir miskin dan tidak mampu, kesulitan untuk mendaftarkan dirinya menjadi Peserta PBI, akibat dari tidak jelas pengaturan yang mengatur tentang hal tersebut. Seperti apakah untuk menjadi peserta PBI harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan, dan bagaimana dengan yang merantau.

Problem internal BPJS Kesehatan juga cukup terasa, seperti masih belum adanya keseragaman pemahaman dan keseragaman kebijakan antara kantor BPJS Kesehatan Pusat dengan kantor cabang BPJS Kesehatan di daerah ataupun antar kantor cabang, dalam melayani peserta yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi peserta.

 

Tarif Pembiayaan juga menjadi problem yang harus serius diperhatikan oleh Pemerintah dan BPJS Kesehatan dan harus segera direvisi, sebab mulai banyak pihak rumah sakit yang mengeluh dalam tarif pembiayaan yang diatur dalam Permenkes No. 69 Tahun 2013, karena dianggap teralu kecil dan tidak sesuai dengan harga obat kekinian, khususnya bagi RS Swasta. Akibatnya pihak RS memberikan perlakuan kepada peserta seadanya saja, dan tidak ramah sama sekali, akibatnya lagi-lagi peserta yang dirugikan.

 

Dari beberapa catatan evaluasi diatas, BPJS Watch menilai bahwa sumber permasalahan ini adalah ketidakseriusan Pemerintah Pusat, untuk mendukung kinerja BPJS Kesehatan, guna memberikan perlindungan kesehatan yang paripurna kepada Seluruh Rakyat Indonesia. Ditambah berlebihannya Kementerian Kesehatan yang menerbitkan Permenkes No. 69/2013 tentang Tarif Pembiayaan yang merugikan peserta khususnya yang sebelumnya telah menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek.

 

Guna memastikan terwujudnya jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat dengan kinerja BPJS Kesehatan yang baik, BPJS Watch secara resmi juga membangun jaringan relawan BPJS Watch di tingkat daerah bersama organisasi serikat pekerja, organisasi petani, organisasi pekerja rumah tangga, dan organisasi jaringan miskin kota. Relawan BPJS Watch bertugas melakukan advokasi terhadap pasien yang tidak mendapatkan pelayanan memadai, sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap BPJS Kesehatan yang merupakan badan hukum publik.

 

Berdasarkan hal di atas, BPJS Watch menyatakan sikap sebagai berikut:

1.       Mendesak Pemerintah untuk segera melakukan Revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 Tahun 2013 tentang Tarif Pembiayaan, dan revisinya harus mengakomodir harga yang ditetapkan oleh Rumah Sakit swasta.

2.       Mendesak BPJS Kesehatan untuk berani mengawasi dan memberikan sanksi kepada setiap rumah sakit yang telah bekerja sama, namun seringkali memberikan pelayanan yang buruk “kenakalan rumah sakit”.

3.       Mendesak Pemerintah dengan SEGERA membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit sesuai perintah Peraturan Pemerintah guna mengawasi kinerja Provider Kesehatan.

4.       Mendesak Pemerintah Pusat segera mengalokasikan anggaran APBN sebesar 5% untuk kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh UU Kesehatan untuk membangun infrastruktur media guna mensukseskan Jaminan Kesehatan Menyeluruh untuk Seluruh Rakyat Indonesia.

5.       Apabila tidak ada komitmen kuat dari Pemerintah dan BPJS Kesehatan, BPJS Watch bersama dengan KAJS, akan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas “carut marut” penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

 

(rat/rls/pp)










Komentar Via Website : 44
Obat Tradisional Luka Bakar
08 April 2014 - 10:19:38 WIB
"Bersyukurlah dan segeralah gunakan rahmat itu dalam pekerjaan yang membaikkan hidup banyak orang. "
Obat Tradisional Batu Empedu
08 April 2014 - 14:01:03 WIB
"Bersyukurlah dan segeralah gunakan rahmat itu dalam pekerjaan yang membaikkan hidup banyak orang. "
obat untuk kolesterol
08 April 2014 - 15:55:02 WIB
oke makasih infonya wa | http://goo.gl/ufyl8n
Jelly Gamat
09 April 2014 - 11:34:17 WIB
Terima kasih atas informasinya sangat bermanfaat sekali http://goo.gl/rnEb6V
Awal Kembali...345 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)