Home Polkam WBK WBBM di Berlakukan di Pengadilan Militer Utama

WBK WBBM di Berlakukan di Pengadilan Militer Utama

#TNI #ABRI

62
0
SHARE
WBK WBBM di Berlakukan di Pengadilan Militer Utama

JAKARTA (Parahyanganpost.com) -- Kadilmitama menyampaikan maksud dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dilingkungan pengadilan militer tak lain untuk merubah konsep dari sebutan dilayani menjadi melayani. Menurut Mayor Jenderal TNI Agus Dhani Mandaladikari, SH MHum pengadilan militer merupakan suatu tempat bagi para pencari keadilan di wilayah zona integritas diseluruh Indonesia. 

" Sedangkan Pengadilan Militer Utama itu mempunyai tugas itu wilayah hukumnya seluruh Indonesia. Dengan kondisi seperti itu seharusnya ada inovasi-inovasi pelayanan tadi lebih mudah lebih cepat dan biaya ringan kalau integritas pegawainya seluruhnya seperti itu pasti akan terwujud," kata Dhani, Jum'at (16/10/2020). 

Ia melanjutkan, saat ini Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) yang berada di Jakarta telah menyandang WBK. Hal tersebut kata Mayjen TNI Dhani dinilai langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Maka dari itu, salah satu diantaranya Dilmiltama merupakan bagian dari pelopor perubahan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

" Pengadilan Militer Utama sudah WBK dinilai oleh Menpan sudah berkategori bebas korupsi saya pun ditunjuk salah satunya pelopor perubahan. Demikian sekarang kita sudah mengajukan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) fokusnya adalah pelayanan," ungkapnya di Hotel Horizonta, Bekasi, Jawa Barat. 

Selain itu, Kadilmitama mengatakan, "Nah, dengan pelayanan ini wilayah hukum yang luas tadi itu pencari keadilan kita membuat inovasi-inovasi agar lebih mudah termasuk bersidang keluar dari wilayah Jakarta. Agar mencari keadilan itu lebih tepat masalahnya bisa terselesaikan yang ujung-ujungnya adalah agar prajurit tadi melaksanakan tugas dengan baik," sambungnya. 

Perlu diketahui, hingga sampai saat ini indeks kepuasan dari koresponden atau penilaian kepuasaan dari masyarakat tercatat di Dilmiltama mencapai angka 83,9. 

" Sedangkan, indeks persepsi korupsi itu sudah mencapai angka 86,5. Ini memang di atas rata-rata, tetapi tidak boleh puas hanya sampai situ kita tingkatkan terus kita tingkatkan biar optimal," tegasnya. 

Terlebih, Mayjen TNI Dhani merinci upaya-upaya yang dilakukan selama ini antara lain pertama, membangun budaya kerja yang penuh perubahan dari dilayani menjadi melayani. Berikutnya, yang kedua integritas ditekankan olehnya di kantor Dilmiltama kepada seluruh pegawai maupun pejabat setempat di kantor pengadilan militer. 

" Sedangkan, yang ketiga adalah terkait dengan inovasi inovasi sistem yang ada, tata laksana termasuk dari IT. Upaya-upaya yang kita lakukan mulai dari level bawah pegawai yang honorer kemudian pegawai-pegawai terpenting pejabat-pejabat itu yang harus kita perbaiki," ujar dia. 

Jendral bintang dua itu juga menjelaskan, bahwasanya seluruh pegawai yang bertugas di lingkungan pengadilan militer baik TNI maupun sipil tanpa paksaan dan penuh kesadaran. Dengan demikian, komitmen-komitmen menuju WBK dan WBBM harus diterapkan. 

" Yang utama bahwa kita sudah terikat dan dan sudah masuk ke organisasi ini keinginan sendiri yang tidak dipaksa lagi. Tadi itu harus menjadi dasar untuk kita bekerja di lembaga ini. Kemudian kita ingatkan kembali komitmen kita yang mau bekerja. Disini dengan ada kriteria-kriteria sehingga menjadi pegawai yang baik. Disiplin baik dan aturan-aturan yang ada karena kalau disiplin baik itu ada ukurannya," tutur Dhani. 

Terakhir, Perwira Tinggi TNI AD yang memimpin Dilmiltama tersebut mengatakan, sejak Mahkamah Agung mencanangkan Zona Integritas di seluruh Badan Peradilan mengingatkan untuk menuju WBK dan WBBM. Mayjen TNI Dhani menambahkan, terhitung tahun 2019 lalu Dilmiltama memperoleh penilaian WBK sebanyak 7 satuan kerja. 

" Dan menunjukkan pengadilan militer terdepan dalam menjawab program Mahkamah Agung. Jadi, sejak di canangkan Zona Integritas di Mahkamah Agung," tutup Kadilmitama.

(didi/pp)