Home Siaran Pers Tritura Serikat Pekerja Migran Indonesia.

Tritura Serikat Pekerja Migran Indonesia.

141
0
SHARE
Tritura Serikat Pekerja Migran Indonesia.

Keterangan Gambar : Perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh para ABK khususnya asal Indonesia, serta pelanggaran HAM lainnya. Semua itu masuk dalam “PERBUDAKAN MODERN”. (sumber foto/news/bbc/pp)

JAKARTA (Parahyangan-post.com) -- Menanggapi viralnya sebuah video yang diposting seorang pemilik akun YouTube Korea Reomit Jang Hansol tentang pembuangan jenazah Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia kelaut dan menjadi pemberitaan MBS News ,serta pers rilis yang dikeluarkan di Jakarta  oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Hukum Indonesia  Kemenlu RI.

Judha Nugraha  Mengatakan “Pemerintah Indonesia sedang memantau kasus ini, baik melalui Perwakilan Indonesia di Selandia Baru, RRT dan Korea Selatan maupun di Pusat, pada Desember 2019 dan Maret 2020 kemenlu mendapatkan informasi , kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604, telah terjadi kematian 3 ABK WNI saat sedang belayar di Samudra Pasifik, menurut keterangan kapten kapal, keputusan melarung jenazah karena kematian menular dan hal ini berdasarkan persetujuaan awak kapal lainnya. ”

Judha juga menjelaskan “Melarung jenazah dapat dibenarkan mengacu pada ILO Seafarer’s Servis Regulation yang telah mengatur prosedur pelarungan jenazah (Burial at Sea), dalam ketentuan ILO disebutkan bahwa kapten kapal dapat memutuskan melarung jenazah dalam kondisi antara lain meninggal karena penyakit menular atau kapal tidak memiliki fasilitas menyimpan jenazah sehingga berdampak pada kesehatan diatas kapal”. 

Maka kami dari “Serikat Pekerja Migran Indonesia” (SPMI) merasa janggal dengan kasus ini serta mendesak Pemerintahan RI agar mengusut tuntas kasus ini. Permasalahan ini bukan semata tentang pelarungan jenazah saja, tetapi ada masalah lain yang mendasar yang terjadi. 

Di berbagai pemberitaan yang kami baca baik dari media lokal maupun international (MBC NEWS) telah terjadi EKSPLOITASI terhadap manusia dalam kapal tersebut dan kemungkinan besar para ABK itu tidak bisa lari dikarenakan paspor mereka disita serta ada semacam uang deposit yang diserahkan. Bahkan ada 5 kru yang bekerja selama 13 bulan mengaku hanya menerima upah sebesar 140.000 WON atau setara sekitar Rp. 1.700.00,-. Jika kita hitung perbulannya para kru itu hanya mendapatkan upah sebesar 11.000 WON atau setara dengan Rp. 135.000,-

Bahkan Para ABK ini juga mengaku telah mendapatkan diskriminasi selama bekerja di kapal, mereka terpaksa harus minum air laut hasil penyulingan yang sering kali membuat mereka jatuh sakit, Sementara itu para ABK asal China, bisa meminum air tawar dari botol kemasan yang dibawa dari darat. 

Dari pengakuan ABK yang dilangsir media tersebut, para ABK ini diharuskan bekerja lebih dari seharian, istirahat cuma setiap 6 jam, yakni saat makan siang. Bahkan ada juga ABK mengakui bekerja 30 jam secara marathon. Mereka juga dipaksa melakukan tindakan ilegal yakni menangkap hiu untuk diambil siripnya.

Singkatnya, ini bukan semata hanya kasus pembuangan atau pelarungan jenazah ABK asal Indonesia dari atas kapal milik China tersebut, tetapi telah terjadi sebuah bentuk kejahatan kemanusian, karena adanya tindakan kerja paksa/rodi, perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh para ABK khususnya asal Indonesia, serta pelanggaran HAM lainnya. Semua itu masuk dalam “PERBUDAKAN MODERN”.

Untuk itulah SPMI menuntut  kepada Pemerintahan RI agar segera :
1.    Mengusut tuntas kasus ini dan seret pelaku serta pihak lain yang terlibat ke pengadilan internasional.
2.    Mendesak Pemerintah Pusat Untuk Segera Menarik Dubes RI dan Mengusir Dubes China dari Indonesia, serta mengusir seluruh “Tenaga Kerja Asing” asal China.
3.    Memberikan perlindungan terhadap seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan secara aktif menghentikan para PMI sebagai Tumbal Devisa Negara.

Hormat Kami 
Serikat Pekerja Migran Indonesia

Jakarta, 7 Mei 2020
Nicho Silalahi
Sekjen