Home Agama Tindak Tegas Haji Visa Furoda

Tindak Tegas Haji Visa Furoda

Membahayakan Dirinya dan Orang Lain

240
0
SHARE
Tindak Tegas Haji Visa Furoda

Keterangan Gambar : foto diambil dari internet

Tindak Tegas Haji Visa Furoda

Membahayakan Dirinya dan Orang Lain

Jakarta, parahyangan-post.com-Masalah haji visa furoda menguat pasca pengumuman penundaan pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2020 oleh Menag Fachrul Razi, Selasa 2/6 lalu.

Visa haji furoda adalah ibadah  haji yang visanya diperolah melalui undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jadi berada  di luar kuota . Dapat juga disebut sebagai haji mandiri.

Selama ini visa furoda tersebut banyak dimanfaatkan oleh pengusaha Travel Haji  untuk memberangkatkan jamaahnya. Biayanya pun tidak tanggung-tanggung. Cukup mahal!

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Jendral  Al Washliyah DR. Masyhuril Khamis mengatakan pemerintah harus tegas menindak oknum yang ketahuan melakukannya.

“Kalau tidak ditindak dengan tegas berarti keputusan Menteri Agama yang menuda pemberangkatan haji 2020 hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tegas Masyhuril kepada parahyangan-post.com Kamis 4/6.

Lebih jauh dikatakan Sekjen Ormas Islam terbesar di Sumatera ini, memanfaatkan visa furoda untuk tujuan bisnis adalah bentuk kecurangan dan ketidak adilan. Apalagi di saat  wabah corona melanda Indonesia dan dunia.

“Keputusan haji off tahun ini harus berlaku kepada  semuanya. Termasuk haji undangan, furoda atau apapun istilahnya,” tambanya lagi.

Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Dr. Muhammad Arifin Badri Lc, MA. Menurutnya pemerintah berhak menertibkan hal yang semacam itu demi melindungi rakyat.

“Visa furoda itu seharusnya diberikan cuma-cuma oleh Kerajaan Saudi kepada jamaah. Kalau ada oknum yang memperjual belikan visa furoda itu jelas melanggar,” terangnya kepada parahyangan-post.com via daring, Kamis 4/6.

Lebih jauh Ustad Badri yang juga Ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii Jember ini, mengatakan, oknum yang memperjual belikan visa,  yang seharusnya diberikan secara cuma cuma,  sangat besar dosanya.

Dikatakan, kalau ditinjau dari aspek lain, maka suap menyuap untuk mendapatkan yang bukan hak adalah haram dan dosa besar.

“Kalau masalah sanksi hukum, itu kewenangan instansi terkait,  karena tentunya tindakan itu, selain tidak tertib administrasi, juga dapat membahayakan jamaahnya,” tambahnya

Di sisi lain ustad Badri menghimbau kepada calon jamaah haji. Meskipun mempunyai uang banyak dan mampu membayar mahal. Sebaiknya tidak  menggunakan visa furoda tersebut untuk menunaikan haji tahun ini.

“Karena selain berbahaya bagi dirinya juga membahayakan orang lain. Itu dosanya juga besar sekali,” terangnya lagi.

Protes

Penundaan pemberangkatan jamah haji tahun 2020 yang diumumkan Menteri Agama, Selasa 2/6 lalu masih menuai protes dari berbagai kalangan.

Ketua Umum Ormas Islam terbesar di Tanah Air Nahdatul Ulama (NU), Prof. DR. KH Said Agil Siradj MA mengatakan.  Keputusan Menteri Agama itu mendahului  keputusan Pemerintah Saudi Arabia.

“Harusnya tunggu dulu keputusan dari Saudi Arabia. Kalau mereka menutup ibadah haji baru kita putuskan tidak ada haji,” ungkap Kiai Said pada acara Halalbihalal Daring di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2020).

Sementara itu Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah harus mengatisipasi  dampak pembatalan Haji bagi jamaah dan Perusahaan Penyelenggara Haji.

"Kementerian Agama harus segera duduk bersama dengan perusahaan penyelenggara haji dan umroh untuk mencari jalan keluar atas berbagai permasalahan teknis yang timbul akibat kebijakan pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia pada tahun 2020 ini. Mengingat pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan kepastian apakah akan menerima jamaah haji atau tidak," ujar Bamsoet usai melakukan audiensi secara virtual dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (AMPHURI), di Jakarta, Kamis (4/6/20).*** (Aboe/pp)