Home Agama Tindak Lanjut Pembatalan Pemberangkatan Haji 2021

Tindak Lanjut Pembatalan Pemberangkatan Haji 2021

Kemenag Harus Rangkul Seluruh Ormas Islam

307
0
SHARE
Tindak Lanjut Pembatalan Pemberangkatan Haji 2021

Keterangan Gambar : Ketau Umum PP Alwashliyah KH DR. Masyhuril Khamis SH, MH, "BPKH jangan hanya bantu UIN dan Gedung MUI saja. Bantu juga bangun madrasah Ormas Islam lain". (foto ist)

Tindak Lanjut Pembatalan Pemberangkatan Haji 2021

Kemenag Harus Rangkul Seluruh Ormas Islam

Jakarta, parahyangan-post.com-Pemerintah, melalui Kementerian Agama, memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji tahun 2021/1442 H. Keputusan tersebut mengundang kontroversi.

Salah seorang politisi Senayan dari PAN  menyoal surat yang disinyalir dikeluarkan oleh Kedubes Arab Saudi di Indonesia. Bahwa Kerajaan Saudi belum memutuskan RI boleh atau tidak mengirim jamaah tahun ini.

Namun Kementerian Agama berkukuh. Jika pun Pemerintah Kerajaan Saudi mengizinkan Indonesia mengirimkan jamaah, maka waktu untuk mempersiapkan pemberangkatan 200 ribu lebih jamaah tidak memungkinkan lagi.

Kementerian Agama, seperti yang disampaikan oleh Menag Yoqut Cholil Qoumas dalam berbagai kesempatan, sudah beberapa kali menyurati Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memberi kepastian. Bahkan pemerintah sudah melakukan 'diplomasi tiungkat dewa'.  Namun jawabannya selalu diundur-undur. Artinya Pemerintah sudah cukup bersabar menunggu keputusan Kerajaan Arab Saudi untuk memberi atau tidak memberi izin  memberangkatkan calon jamaah haji Indonesia.

Kalau pun ada opsi lain, misalnya (seperti yang banyak beredar di media sosial) izin diberikan dengan kuota terbatas. Yakni 10.000 jamaah saja. Itu pun Kemenag akan mengalami kesulitan. Sebab akan menimbulkan ketidakadilan bagi calon  jamaah yang sudah 2 kali gagal diberangkatkan ke tanah suci.

Sosialisasi ke Ormas Islam

Ketau Umum PP Alwashliyah KH DR. Masyhuril Khamis SH, MH, menilai, Pemerintah berada dalam posisi yang sangat dilematis dalam memutuskan hal tersebut. Tetapi dia yakin, apa yang telah diputuskan tersebut merupakan yang terbaik. Karena pemerintah memutuskannya bersama DPR.

Namun, Masyhuril, yang juga Ketua Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa MUI ini mengingatkan. Kementerian Agama harus menjelaskan perihal keputusan tersebut kepada ormas Islam secara menyeluruh. Jangan ada hal yang ditutup-tutupi sehingga menimbulkan kecurigaan dan fitnah.

"Pemerintah harus merangkul semua ormas Islam untuk melakukan sosialisasi kebijakan haji tersebut.  Jangan hanya legeslatif saja yang dirangkul. Legislatif itu politik. Ormas Islam itu khodimul ummah secara langsung di masing-masing ormas Islamnya," tutur Masyhuril kepada parahyangan-post.com, Sabtu 5/6.

Di sisi lain, Masyhuril juga tidak setuju atas desakan berbagai elemen masyarakat untuk menghentikan sementara (moratorium) penerimaan pendaftaran calon jamaah haji baru.

"Tidak perlu, sebab soal ibadah itu sudah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang termaktub dalam UUD 1945. Hanya saja, BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) RI MoU dengan ormas Islam soal dana kemaslahatan umat yang dikelolanya. Jangan hanya bantu membangun UIN dan gedung MUI saja. Bantu juga membangun madrasah dan gedung ormas Islam lainnya. Jemaah haji itu bukan hanya berasal dari satu ormas Islam saja," tambahnya.

Mengenai alokasi anggaran haji yang akan menganggur, karena pemerintah batal diberangkatkan, Masyhuril mengharapkan Kemenag bijak dan jeli menggunakannya. Karena anggaran tersebutt berasal dari APBN. Artinya adalah uang rakyat.        

"Penyaluranya terserah kepada DPR RI karena merekalah 'Tuhan Anggaran'. Jika mereka mengerti dan tahu kebutuhan umat, harusnya mereka pedulilah dan saya yakin sepertinya mereka akan paham," tutup Masyhuril.*** (aboe/pp)