Home Agama Sertifikasi Pranikah, Efektif?

Sertifikasi Pranikah, Efektif?

332
0
SHARE
Sertifikasi Pranikah, Efektif?

Oleh : Shifa Inges Yudita/ Mahasiswa Universitas Sampoerna

Pada akhir tahun 2019 lalu, masyarakat Indonesia sempat digemparkan oleh revisi undang-undang pernikahan dan adanya program sertifikasi menikah. Banyak pro dan kontra atas adanya pembaharuan dalam persyaratan menikah ini. Ada yang menganggap pemerintah semakin mempersulit upacara sakral yang seharusnya tidak ada campur tangan pemerintah, hingga ada yang menganggapnya sebagai cara pemerintah untuk menurunkan jumlah pernikahan dini dan kehamilan dini. 

Dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat krusial disaat seseorang mulai menginjak usia 20-an. Dalam usia ini, seseorang yang dikatakan matang dalam segi pendidikan, materi, dan psikologi biasanya ‘dituntut’ untuk menikah oleh orang-orang disekitarnya. Tuntutan sosial ini dapat mengakibatkan tekanan yang berlebih dari diri seseorang. Namun di Indonesia tak sedikit pula kasus pernikahan dini yang terjadi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa aspek seperti: hamil diluar nikah, tuntutan adat dan istiadat, faktor ekonomi, dan lain-lain. 

Untuk mengurangi frekuensi pernikahan dini, pemerintah menjalankan program bagi pasangan yang ingin menikah. Program ini disebut sebagai ‘kelas pra-nikah’ dengan durasi selama tiga bulan pelatihan bagi kedua  calon mempelai. Dalam program ini, calon mempelai akan diberikan materi dan pemahaman tentang kesehatan fisik, pendidikan keagamaan, serta perekonomian dalam keluarga. Proyek ini sempat menggemparkan di akhir tahun 2019, pemerintah sempat merencanakan bahwa sertifikasi pra-nikah itu wajib lulus untuk mendapatkan izin menikah dari pemerintah. Namun pada November 2019, pemerintah kemudian mengesahkan adanya sertifikasi pra-nikah bagi pasangan yang ingin mengambilnya saja. Sertifikasi ini bersifat ditekankan oleh pemerintah karena menurut mereka banyak keuntungan yang didapatkan ketika mengikuti program ini. 

Banyak keuntungan yang didapatkan calon mempelai ketika mengikuti program terbaru dari pemerintah ini, seperti lebih memahami kondisi fisik dan psikis pasca nikah, bagaimana pentingnya mempersiapkan masa depan dengan pasangan, dan bagaimana cara pandang agama dalam sebuah pernikahan. Poin-poin tersebut dapat didapatkan dengan mengikuti program eksklusif ini. Hal ini diadakan dikarenakan tingginya tingkat perceraian yang ada di Indonesia, maka harapannya dengan adanya program sertifikasi nikah ini membuat turunnya jumlah perceraian dan membuat pernikahan lebih harmonis. Program ini rencananya akan diadakan tatap muka dan berdurasi selama tiga bulan, namun nyatanya tidak demikian. Seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Koordinator PMK pada Desember 2019, bahwasanya pernyataan itu tidak benar dan materi sertifikasi akan diberikan oleh calon mempelai secara offline maupun online. Program ini justru sangat efektif dengan adanya pengaplikasian teknologi dalam pemerintahan di Indonesia. 

Memang banyak sisi positif dari adanya sertifikasi nikah yang telah diresmikan oleh pemerintah. Namun ada beberapa pihak pula yang menolak adanya program pemerintah ini. Dilansir dari artikel Koranbanjar pada November 2019, beberapa narasumber yang disamarkan namanya menolak adanya sertifikasi menikah dikarenakan mempersulit masyarakat yang ingin menikah lebih dari sekali. Menurut mereka program ini tidak efektif apabila seseorang ingin menikah lagi, dengan mengikuti program ini maka materi yang diberikan itu-itu saja dan hanya akan menghabiskan waktu. 

Sertifikasi menikah memang program yang bagus dalam segi pembekalan ilmu sebelum menikah. Namun program ini tidak dapat mengurangi angka pernikahan anak dibawah umur yang disebabkan oleh kehamilan, adat tradisi, maupun perkawinan anak dengan tujuan eksploitasi ekonomi. Dengan waktu  yang tergolong singkat dan materi yang diberi juga belum tentu dibaca dan dipahami oleh calon mempelai. Ada kemungkinan yang besar bahwa program ini tidaklah efektif, apalagi jika materi program ini dapat diakses secara online dan offline. Mengingat bahwa budaya  baca masyarakat Indonesia yang rendah dan pola pikir yang tergolong tertutup, program ini seharusnya lebih dari sekedar pemberian materi. Misalnya diadakan pertemuan antara ahli dan juga calon mempelai, hal ini dapat membuat program pemerintah lebih efektif. Pertemuan antara kedua belah pihak lebih mengacu kepada konsultasi atau forum diskusi agar para calon pengantin lebih mendalami makna pernikahan. Dengan ini pula calon mempelai mulai terbuka pikiran dan hatinya untuk memantaskan diri sebelum menikah. 

Program pemerintah ini memang memiliki pro dan kontra yang berkelanjutan. Pemerintah berharap dengan adanya sertifikasi menikah ini membuat masyarakat Indonesia lebih peduli dan terbuka pikirannya akan pentingnya berilmu sebelum berkeluarga. Maraknya KDRT yang terjadi pada tahun 2019 yang mencapai angka 5114 kasus kekerasan kepada istri membuat pemerintah tidak tinggal diam. Tidak hanya itu, edukasi seks dan perencanaan ekonomi setelah berkeluarga sangatlah penting, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya bahwa inilah salah satu penyebab kasus perceraian di Indonesia. 

Apakah program ini efektif? Dapat dibilang program ini efektif bagi mereka yang ingin menikah. Namun juga perlu diingat bahwa pemerintah harus lebih menekankan program ini dengan menambahkan program lainnya selain pemberian materi. Pemerintah juga perlu menyebarluaskan program ini dengan bersosialisasi kepada masyarakat dengan menjelaskan banyaknya keuntungan mengikuti program ini. Program ini memang tergolong baru disahkan namun juga perlu ditingkatkan kualitas dan juga penyebarluasan informasi tentang sertifikasi pra nikah ini. Dengan begitu masyarakat akan menyadari betapa pentingnya ilmu pernikahan untuk kesejahteraan rumah tangga.(*)