Home Edukasi Sekjen Al Washliyah Masyhuril Khamis

Sekjen Al Washliyah Masyhuril Khamis

Kebijakan Kampus Merdeka Perlu Petunjuk Teknis Memadai

159
0
SHARE
Sekjen Al Washliyah Masyhuril Khamis

Keterangan Gambar : Sekjen Al Washliyah Masyhuril Khamis (foto aboe)

Sekjen Al Washliyah Masyhuril Khamis

Kebijakan Kampus Merdeka  Perlu Juknis Memadai

Depok, parahyangan-post.com-Kebijakan Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim mendapat tanggapan beragam dari kalangan praktisi pendidikan. Sekretaris Jendral Al Washliyah Mashuril Khamis mengatakan, perlu diperjelas dulu apa yang dimaksud dengan kebijakan kampus merdeka itu dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknisnya.

“Sejauh ini saya belum melihat petunjuk teknis (juknis)nya. Jadi saya belum bisa memberikan komentar yang lebih dalam,” tutur Masyhuril Khamis kepada parahyangan-post.com, di Roti Bakar Edi, Margonda Depok, Kamis 20/2.

Al Washliyah adalah Ormas keagamaan terbesar di pulau Sumatera, memiliki 9 perguruan tinggi  yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah mahasiswa ratusan ribu orang. Kebikan kampus merdeka akan mempengaruhi proses belajar mengajar di kampus-kampusnya.

Namun menurut Khamis,  kebijakan (regulasi)  kampus mereka tersebut  sebenarnya bagus asal diikuti dengan petunjuk teknis yang memadai yang dapat diterima oleh semua perguruan tinggi. Baik swasta maupun Negeri.

Sebagai contoh kemerdekaan  membuka prodi bagi kampus yang sudah terakreditasi. Ini bagus. Tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah akreditasi itu. Untuk meraih  akrediasi B saja susahnya bukan main.

“Apalagi terakreditasi A. Susahnya setengah mati. Istilah kami berdarah-darah. Karena persyaratannya sangat rigid. Ditambah lagi dengan faktor non teknis oknum yang cenderung mempersulit,” tambahnya.

Kalau  semua persyaratan teknis diikuti,  lanjut Khamis, barangkali kampus  swasta yang terkareditasi A di Indonesia tak cukup  sehitungan jari.

“Coba bayangkan untuk mendirikan kampus harus punya tanah minimal seluas 5000 m2.  Harus ada laboratorium.  Kemudian luas bangunan diukur. Diuji!. Apakah sesuai amdal atau belum. Apa tahan gempa dll. Tidak boleh nyewa atau numpang. Lah, di Jakarta mencari tanah 5000 m2 apa bisa?” terangnya.

Nah, solusinya, lanjut Khamis, kebijakan itu jangan disamaratakan bagi semua kampus. Harus ada pemilahan. Baik antara kampus negeri dan swasta. Maupun diantara sesama kampus swasta yang dikelola oleh  ormas keagamaan sendiri.

“Kampus yang dikelola oleh Muhammadiyah dan NU tentu  lebih siap, sementara oleh ormas lain belum. Apalagi selama ini ada kesan, ormas keagamaan Islam yang diakui pemerintah cuma NU dan Muhammadiyah. Yang lain dianggap sebelah mata. Semua kebijakan, termasuk menentukan bulan Ramadhan mengacu ke mereka. Juga dalam hal penyaluran bantuan. Kalau ke mereka lancar. Tetapi ke kita? Minta ampun susahnya. Sudah jumlahnya sedikit, turunnya lama,  pertanggungjawabannya pun sangat  njelimet.

Nah, solusinya, lanjut Khamis, parameter/persyaratan untuk mencapai akreditasi A itu diperlonggar. Atau ada dispensasi untuk kampus yang dikelola oleh ormas yang secara finansial tidak kuat. Atau pemerintah memberi bantuan dana untuk mencapai persyaratan itu. Tidak dilepas sendiri seperti sekarang.

“Kalau itu yang dilakukan, maka merdeka kampus dalam hal akreditasi sangat bagus. Jadi tidak perlu lagi seperi sekarang. Setiap tim asesor datang untuk mengecek,  pihak kampus kelabakan. Bongkar sana, bongkar sini, bahkan sewa alat-alat (yang menjadi item/persyaratan akreditasi). Itu biayanya mahal. Belum lagi dari segi waktu dan tenaga dosen/ka-prodi yang menaunginya. Berat sekali. Maka di sinilah muncullah ‘sikap saling pengertian’ antara pihak kampus dan tim asesor,” tambah Khamis.

Jadi, menurut Khamis,  pemerintah harus memetakan kekuatan dan kemampuan masing-masing kampus untuk dapat menjalankan kebijakan kampus merdeka itu.

“Pemerintah sering hebat diregulasi, hebat dalam membuat kebijakan. Tetapi lemah pada saat implementasi. Di atas kertas bagus. Tapi pelaksanaannya ambiuradul. Kampus merdeka bagus! Kedengarannya hebat! Tetapi kalau tidak diiringi dengan petunjuk teknis yang memadai yang mampu dilaksanakan oleh semua pihak,  maka nasibnya akan sama dengan yang sudah-sudah,” tutup Khamis.*** (Aboe/Faisal/pp)