Home Siaran Pers Satu Tahun Jokowi-Maruf, Batalkan UU Omnibus Law

Satu Tahun Jokowi-Maruf, Batalkan UU Omnibus Law

132
0
SHARE
Satu Tahun Jokowi-Maruf, Batalkan UU Omnibus Law

JAKARTA (Parahyanganpost.com) -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menorehkan catatan hitam dalam proses legislasi dengan adanya Pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 05 Oktober 2020.

RUU Omnibus Law Cipta kerja yang diusulkan Pemerintah Jokowi-Ma’ruf ini tidak dipandu dengan naskah akademik yang kajiannya mendalam, minim transparansi serta pembahasannya hanya berkiblat pada pendapat pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan. Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja pun tersinyalir menempuh mekanisme legislasi yang tidak pantas dalam politik hukum dan memeras  nilai demokrasi di Indonesia.Proses politik perundang-undangannya mempersembahkan praktik yang mengabaikan prinsip Kedaulatan Rakyat.

DPR dan Pemerintah terkesan tutup mata dan telinga atas gelombang kritik yang terus berkembang, meskipun suara-suara kritik tersebut adalah kebutuhan akan keadilan yang terancam jika UU tersebut direalisasikan.

Dalil investasi dan pandemi dibenturkan, meskipun relevansi antara pasal-pasal yang terdapat dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan usaha pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih lemah.  Justru UU Omnibus Law Cipta Kerja menafikkan peningkatan daya saing Negara dalam kompetisi menarik minat investor asing atau dalam rangka meningkatkan skor Global Competitiveness Index. Alhasil, situasi pandemi dijadikan momentum persengkokolan yang syarat Konflik Kepentingan.

Faktanya, beredar 4 versi naskah final dengan beberapa pasal yang berubah secara substansial. Temuan itu membuktikan cacatnya aspek formil pada proses legislasi UU tersebut, karena dilakukannya revisi naskah pasca pengesahan. "Noda-noda persengkokolan" sangat tampak dengan carut marutnya mekanisme yang dipaksakan.

UU Omnibus Law Cipta Kerja memuat klaster yang sangat luas sehingga UU ini berpotensi memiliki dampak yang sistemik dan massif terhadap berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan hasil kajian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO), menghasilkan catatan kritis terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja, diantaranya sebagai berikut :

1.Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi mengurangi hak-hak tenaga kerja untuk mendapat kompensasi yang layak dari hasil kerjanya, khusunya perihal semakin tidak menentunya status kepegawaian, perhitungan uang pesangon yang tidak adil, dihilangkannya cuti-cuti khusus, berkurangnya waktu istirahat, tidak menentunya periode waktu pengupahan dan hilangnya perlindungan terhadap pekerja difabel di lingkungan kerja.

2.Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi menekan dan mengancam industri lokal berbasis agraris akibat semakin longgarnya regulasi yang mengatur import pangan dari luar negeri (liberalisasi impor pangan).

3.Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi memperluas dampak kerusakan lingkungan akibat semakin dilonggarkannya regulasi yang mengatur proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di berbagai lini industri.

4.Adanya potensi pertanggungjawaban keuangan yang tidak transparan serta resiko defisit anggaran akibat dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi.

5.Penyederhanaan rantai birokrasi untuk kebutuhan investasi dengan nuansa sentralisasi akan menghilangkan semangat otonomi daerah, yang tentu saja akan berakibat pada tidak akuratnya analisa kebutuhan serta longgarnya pengawasaan praktek industri di daerah.

Skenario legislasi UU ini kemudian sampai pada Tertutupnya harapan akan proses pengujian UU yang bersih di Mahkamah Konstitusi. Indikasi
terstrukturnya gerakan oligarki dalam paket UU sapu jagat ini membuka ruang terlegitimasinya UU tersebut apabila lolos uji di Mahkamah
Konstitusi.

Dinamika kerakyatan selama perjalanan UU Omnibus Law menjadi cerminan Keberpihakan Negara. Pada 1 tahun kepemimpinan pemerintah Jokowi – Ma’ruf Amin, PB HMI MPO menuntut Jokowi-Ma’ruf menjalankan dengan benar amanah UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam menghalau
dan memberangus sel-sel Oligarkian yang rakus dan menindas. Maka demikian PB HMI MPO mendesak Presiden Jokowi menegaskan keberpihakan tersebut dengan:

“Mengeluarkan PERPPU Pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja”

Untuk menindaklanjuti tuntutan dan desakan tersebut, maka PB HMI MPO mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia bersama-sama memantapkan sikap Penolakan atas UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dan menyiapkan eskalasi PERLAWANAN yang Tegas jika kedurjanaan Pemerintah terhadap Kedaulatan
Rakyat masih berlanjut.

Jakarta, 20-10-20
Koordinator Umum
ZUNNUR ROIN/Sekjend PB HMI MPO

(mahdi/pp)