Home Polkam RUU HIP Perlu Dikritisi

RUU HIP Perlu Dikritisi

Sekjen Al Washliyah Drs. H. Masyhuril Khamis SH, MM:

87
0
SHARE
RUU HIP Perlu Dikritisi

Keterangan Gambar : Sekjen Al Washliyah Drs. H. Masyhuril Khamis SH, MM.

Sekjen Al Washliyah Drs. H. Masyhuril Khamis SH, MM:

RUU HIP Perlu Dikritisi

Jakarta, parahyangan-post.com Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Idoelogi Pancasila atau HIP yang tengah di godok DPR untuk dijadikan Undang-undang perlu dikritisi agar tetap menjaga kemurnian Pancasila itu sendiri .. Hal tersebut disampaikan Sekjen Al Washliyah Drs. H. Masyhuril Khamis SH, MM.

“Ini dapat dilihat dari tidak dicantumkannya Ketetapam MPRS No XXV tahun 1966, sebagai salah satu konsideran untuk mengajukan RUU tersebut,” tuturnya kepada parahyangan-post, Rabu 10/6.

TAP MPRS NO. XXV tahun 1966 berisi tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan larangan ajaran  Marxisme dan Leninisme.

“Untuk itu kita menolak RUU itu diajukan jika TAP MPRS NO XXV Tahun 1966 tidak dijadikan salah satu landasan hukum (konsideran)-nya,” tegas Khamis.

Secara kelembagaan, lanjut Khamis. Ormas Islam yang lahir sebelum Indonesia meredeka dan merupakan yang terbesar di Sumatera ini. Telah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI, Pimpinan MPR, pimpinan DPR RI dan Pimpinan DPD RI. Isinya agar tetap menyatakan paham Komunis/Marxisme-Leninisme sebagai paham terlarang di seluruh bumi Indonesia.

Dalam surat terbuka tersebut juga disampaikan adanya kekhawatiran  infiltrasi masif ideology komunis/ Marxis-Leninisme ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui RUU HIP.

Sementara itu sejumlah ormas keagamaan lain, seperti alumni 212,  juga menolak RUU HIP jika tidak memasukkan TAP MPRS NO. XXV tauhn 1966 sebagai salah satu landasan hukumnya. Bahkan mereka mengancam akan melakukan demo besar-besaran untuk menentangnya.

Sedangkan Menkopolhukam Mahfud MD juga mempertanyakan sikap DPR yang tidak mencantumkannya.

“Soal konsiderans (pertimbangan yang jadi dasar peraturan), mustinya ditanyakan ke  DPR kenapa tidak dimasukkan. RUU tersebut (HIP-red)  usulan DPR," kata Mahfud melalui rekaman video yang diterima media.

Mahfud mengakui sudah seharusnya Tap MPRS itu diakomodasi dalam draf RUU HIP. Ini dilakukan demi menjaga kemurnian Pancasila sebagai ideologi negara. * (aboe/pp)

*Catatan: Berita ini adalah revisi dari berita sebelumnya yang berjudul " Awas! RUU HIP Disusupi Paham Komunis"