Home Edukasi Rektor Institut Tazkia Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, CFP:

Rektor Institut Tazkia Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, CFP:

Kebijakan Kampus Merdeka perlu Penyesuaian

180
0
SHARE
Rektor Institut Tazkia Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, CFP:

Keterangan Gambar : Rektor Institut Tazkia Dr. Murniati Mukhlisin, M. Acc, CFP (foto dok)

Rektor Institut Tazkia Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, CFP:

Kebijakan Kampus Merdeka perlu Penyesuaian

Bogor, parahyangan-post.com-Kebijakan kampus merdeka yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendapat respon beragam dari pengelola perguruan tinggi. Salah satu dikemukakan oleh Rektor Institut Tazkia Murniati Mukhlisin.

“Institut Tazkia sedang membahas dan menyiapkan perubahan kurikulum dan kebijakan kampus dalam rangka implementasi Kampus Merdeka,” tutur Murniati kepada parahyangan-post.com di ruang rektorat Institut Tazkia, Sentul, Bogor, Kamis 13/2.

Namun menurut Murniati, Institut Tazkia adalah perguruan tinggi Islam di bawah supervisi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI maka perlu penyesuaian internal dahulu. Untuk itu tanggal 4 Februari Tazkia mengundang pihak DIKTIS - Kemenag untuk sosialisasi.

Dari sisi keleluasaan dalam memilih mata kuliah sebanyak 40sks, ini sangat baik bagi mahasiswa milenial dimana mereka perlu diberikan muatan yang bervariasi sehingga dapat memilih minatnya lebih jelas sejak awal. Namun pihak kampus harus memastikan melalui dosen wali masing-masing agar jangan sampai pendidikan strata satu menjadi sangat general atau tidak jelas kekhasan program studinya sehingga akan sulit diterima di dunia kerja.

Mengenai magang, mahasiswa Kampus Tazkia sudah memberlakukan sejak awal kampus berdiri tapi hanya selama satu semester pendek. Tidak sedikit yang setelah itu direkrut oleh instansi tempat mereka magang. Jika dilakukan selama dua semester, konsekuensinya adalah banyak mata kuliah yang perlu dihilangkan. Hal ini agak sulit bagi Kampus Tazkia yang banyak memberikan muatan pembinaan akhlak, Tahfiz Qur’an, mata kuliah Bahasa Arab, fikih muamalah dsb. walaupun mahasiswanya belajar ekonomi syariah.

Yang sudah dilakukan di Tazkia adalah memastikan konten mengajar setiap dosen lebih relevan dengan kebutuhan industri dengan cara mengadakan team teaching dengan pihak praktisi. Konsekuensinya adalah biaya yang harus ditanggung cukup mahal karena harus memberikan dua atau tiga honor/gaji.

Untuk akreditasi online, tentu saja sangat bagus mengingat masih ada ribuan program studi yang belum divisitasi sejak tahun 2019. Tentu saja sepanjang ada mekanisme pengawasan dan infrastruktur teknologi yang baik.

Sebelumnya, Mendikbud mengeluarkan kebijakan kampus merdeka yang merupakan kelanjutan  konsep “Merdeka Belajar”. Keempat kebijakan kampus merdeka itu, adalah otonomi Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri membuka program studi baru.

 Yang kedua adalah program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Mendatang, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis.

Yang ketiga yaitu kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Dan yang keempat adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela,  mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS.*** (aboe/pp)