Home Nusantara PKC PMII Jabar : dari awal Kang Emil memang tergiur kepentingan Investasi.

PKC PMII Jabar : dari awal Kang Emil memang tergiur kepentingan Investasi.

Sikap Gubernur Ambivalen terkait UU Cipta Kerja,

49
0
SHARE
PKC PMII Jabar : dari awal Kang Emil memang tergiur kepentingan Investasi.

Keterangan Gambar : Salah Satu Aksi Mahasiswa yang di Motori Oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Jawa Barat Juga Menolak Omni Buslaw (sumber foto : PMII Jabar/pp)

BANDUNG (Parahyanganpost.com) -- Konferensi pers yang digelar oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil (RK), pasca mengikuti rapat virtual bersama Presiden dan seluruh gubernur pada jumat (9/10) lalu, mendapatkan respon khusus dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa barat. 

Ketua PMII Jabar, Fachrurizal (29), menilai sikap RK dalam konferensi pers tersebut tidak pro terhadap rakyat.

"Beliau ini ambivalen, kemarin kirim surat tembusan kepada presiden terkait aspirasi buruh, sekarang terkesan mengarahkan rakyat dengan bilang kata presiden Judicial Review (JR) saja ke MK kalau ga puas, ini kan tandanya beliau tidak pro terhadap rakyat." ujarnya.

Ia menegaskan, sejak awal sikap RK memang tidak pro terhadap rakyat. Hal itu terlihat dalam Surat Gubernur Jabar yang tidak menyatakan sikap penolakan apapun terkait UU Cipta Kerja, melainkan hanya menyampaikan aspirasi dari kalangan buruh saja.

"Lihat kan apa saya bilang, beliau ini dari awal cuma pencitraan, memang ga ada sikap menolak UU Cipta Kerja. Jadi kemarin buruh itu kena prank." Tegas Fras, sapaan akrab ketua PMII Jabar. 

Ia juga melihat sikap RK tersebut mengindikasikan bahwa beliau tergiur oleh kepentingan investasi di Jawa Barat. 

"Kan UU Cipta Kerja ini menyasar banyak kepentingan rakyat di Jabar, mulai dari Pendidikan, Agraria, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan, Masyarakat Adat, dan sebagainya. Jangan karena banyak Mega proyek dan investasi yang akan dilaksanakan di Jabar, kaya Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, Kereta Cepat, dan sebagainya, beliau lantas tutup mata terhadap kepentingan rakyatnya yang sedang terancam." Tuturnya.

Selain itu, Fras juga mempertanyakan terkait rencana Gubernur Jabar yang akan mengumpulkan semua stakeholder untuk mengklarifikasi Pasal-pasal yang dianggap bermasalah di UU Cipta Kerja.

"Pertanyaannya begini, kalau nanti benar ada banyak pasal yang mengancam kita, terus itu Gubernur mau ngapain? Siap ga tuh buat tim atas nama Gubernur untuk JR ke MK?" Pungkasnya.

(rd/rls/pp)