Home Hukrim Perkara Kepabeanan PS Store Telah Memasuki Replik di PN Jaktim

Perkara Kepabeanan PS Store Telah Memasuki Replik di PN Jaktim

103
0
SHARE
Perkara Kepabeanan PS Store Telah Memasuki Replik di PN Jaktim

JAKARTA (Parahyangan-pot.com) -- Replik perkara kepabeanan Putra Siregar yang baru saja dibacakan oleh penuntut umum (JPU) menurut terdakwa berisikan perihal rumah sitaan. Dalam penjelasannya, selama proses hukum itikad baik disampaikan dia secara koperatif sejumlah tempat tinggalnya telah diserahkan sebagai jaminan. 

" Itu ada beberapa apa tentang rumah (yang disampaikan) itu semua disita padahal itu hasil jerih payah Selama saya merintis usaha. Tapi sebagai itikad baik saya berusaha koperatif dan saya serahin enggak apa-apa, tetapi itu sudah pembunuhan karakter banget," ujar Putra Siregar, Senin (26/10/2020). 

Dia juga menambahkan, saat Replik yang telah dibacakan oleh JPU dinilai berbeda jauh pada saat nota pembelaan (pleidoi). Putra melanjutkan, rumah miliknya yang disita dalam perkara kepabeanan ini dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah. 

" Tetapi saya sabar saja sampai 2020 ini menyatakan ada pembelaan dari kuasa hukum saya rumah disita padahal surat masih ada di kita. Itu beda antara tanah dan rumah doang itu sih yang tadi lebih dibahas. mengingat pleidoi saya kemarin benar-benar tidak dibahas," ungkapnya. 

Fakta-fakta yang dituangkan ke pleidoi diutarakan Putra Siregar dalam Replik ini menguraikan sebagian isi pajak terhadap negara. Namun, dalam sidang lanjutan mendatang diagendakan PN Jaktim yakni Duplik. 

" Replik tadi tujuan JPU pasti bagaimana pleidoi dari saya tidak diterima. Sementara saya sudah membuat pledoi yang benar-benar sesuai faktanya. Tapi memang untuk Republik hari ini pleidoi tentang pernyataan-pernyataan saya kemarin," jelas dia lagi. 

Dalam perkara kepabeanan ini, sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim PN Jaktim Tri Andita SH MH dengan didampingi I Wayan Sakanila SH MH dan Novian Saputra SH MHum. 

Disamping itu, Kuasa Hukum terdakwa Putra Siregar membantah kerugian negara yang di akibatkan dari penjualan handphone kliennya. Rizki Risgantara membantah dalam Pasal 103 terdapat perbedaan yang sebelumnya telah dilayangkan ke melalui nota pembelaan. 

" Kami membantah bahwa unsur 103 tadi dari pada penuntut umum menjawab dalam pembelaan kami perihal dengan perbedaan antara potensi kerugian negara dan keuangan negara," tegasnya. 

Setelah Replik disampaikan oleh JPU, Indra C. Silalahi SH dengan didampingi Silvi Mulyani SH di PN Jaktim pekan depan Duplik akan digelar kembali. Perbedaan tersebut, didalam Replik ini akan dilanjutkan dalam kesempatan pekan nanti. 

" Artinya kami akan jawab nantinya didalam Duplik. Bahwa intinya penuntut umum itu namanya terbalik menilai apa yang kami sampaikan dalam pembelaan," bebernya. 

Sementara, Indra menjelaskan dengan singkat usai pembacaan Replik terhadap terdakwa Putra Siregar dihadapan majelis hakim PN Jaktim bahwasanya pada tanggal 5 November 2020 mendatang diagendakan Dupilk. 

" Tanggal 5 Duplik," sebut penuntut umum Kejari Jaktim.

(didi/PP)