Home Polkam Pemerintah Diharapkan Serap Beras Petani, Bukan Sebaliknya Buka Keran Impor

Pemerintah Diharapkan Serap Beras Petani, Bukan Sebaliknya Buka Keran Impor

86
0
SHARE
Pemerintah Diharapkan Serap Beras Petani, Bukan Sebaliknya  Buka Keran Impor

JAKARTA (Parahyanganpost.com)  - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap tidak membuka membuka keras impor beras saat petani sedang memasuki masa-masa panen raya pada kurun waktu Maret-April 2021. 

Diharapkan pemerintah diminta lebih banyak  menyerap beras produksi petani lokal, tidak melakukan kebijakan impor beras.

"Dalam kurun Maret-April 2021, petani dalam negeri sedang memasuki masa-masa panen raya. Seharusnya pemerintah lebih banyak  menyerap beras produksi petani loka dan tidak  tidak membuka keran impor beras," kata Anis Matta dalam keterangannya, Jumat (26/3/2021).
 
Menurut Anis, Badan Pusat Statisik (BPS) telah memperkirakan produksi beras lokal sepanjang Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton, naik drastis 26,84 persen atau 3,08 juta ton dari periode sama di tahun lalu yang sebesar 11,46 juta ton. 

"Melihat data BPS tersebut, keputusan impor sangat tidak bijak dilakukan di waktu panen raya," kata Anis.  

Pemerintah diminta lebih sensitif lagi terhadap nasib para petani ketika masa panen raya, dimana harga gabah di tingkat petani trennya menurun. 

"Upaya untuk melakukan impor beras tentunya semakin menekan harga gabah petani pada saat ini," ujarnya. 

Anis menegaskan, harga gabah di tingkat petani saat ini dalam tren penurunan, meski belum memasuki masa puncak panen raya. Misalnya, di Ngawi, Jawa Timur dan Demak, Jawa Tengah harga rata-rata GKP dibawah Rp 4.000 per kilogram. 

Kemudian di Kroya, Indramayu, Jawa Barat harga gabah kering panen (GKP) berkisar Rp 3.000-Rp 3.500 per kilogram. 

"Harga gabah tersebut berada di bawah acuan harga pembelian pemerintah (HPP) di tingkat petani yang sebesar Rp 4.200 per kilogram," kata Ketua Umum Partai Gelora ini.

Anis Matta berpendapat kebijakan impor beras yang diputuskan pada awal tahun tidaklah tepat. Idealnya jika memang terjadi shortfall ketersediaan beras, seharusnya dari sudut pandang kebijakan publik pemerintah memutuskan impor atau tidak dilakukan pada bulan Juli atau Agustus. 

"Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk impor beras tidak tepat baik dari segi perancanaannya maupun keputusannya," tegas Anis Matta

Kebijakan yang diperlukan saat ini,  kata Anis,  pemerintah menyerap gabah petani lokal untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) ketimbang impor. 

"Dan Patut diingat bahwa hingga Mei mendatang Indonesia masih memasuki masa panen," pungkasnya.

(ratman/ws/pp)