Home Polkam Pemekaran Papua harus Perhatikan Adat Istiadat Setempat

Pemekaran Papua harus Perhatikan Adat Istiadat Setempat

Freddy Numberi

70
0
SHARE
Pemekaran Papua harus  Perhatikan  Adat Istiadat Setempat

Keterangan Gambar : Suasana Webinar 'Kontroversi UU Otsus, dan solusinya' pada hari Selasa siang (9/3/2021.

Pemekaran Papua 

Freddy Numberi: Harus Perhatikan  Adat Istiadat Setempat

Jakarta, parahyangan-post.com- Subdit Penanganan Percepatan Pembangunan Papua Kemendagri Edward Semuel Renmaur mengatakan kultur budaya dan kondisi masyarakat di Papua menjadi pemikiran bersama. Ia menilai indeks literasi SDM masyarakat Papua masih tertinggal, tapi dalam otsus ia meyakini proses membangun SDM berkualitas di Papua memiliki indikator 71,39 Poin.

Hal itu dikatakan Edwar pada  Webinar yang digelar Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia yang mengambil tema 'Kontroversi UU Otsus, dan solusinya' pada hari Selasa siang (9/3/2021) di Jakarta.

"Saya mencatat ada 8 kabupaten kota masih di bawah indikator provinsi masing-masing, tapi perlu dilihat standar provinsi Papua itu 63,60, jadi tidak terlalu jelek. " jelas Edward.

Dengan perumusanan, pembahasan, dan penetapan Undang-Undang tersebut, Edward menyampaikan perlu dilakukan ekstra pendampingan perdasi dan perdasus, karena sejak tahun 2013 jumlah perdasi ada 18 dan baru 11 yang dibentuk, serta baru 10 perdasus yang dibentuk dari 15 yang dirumuskan.

"Bukan dalam arti bahwa dana otsus ini jor-joran dikasih, tapi kita tetap dalam konteks keperluan yang harus dibangun, disini kita harus sama-sama bergandengan tangan dalam mendukung otsus Papua. "tambahnya.

Edward juga menyampaikan bahwa dalam hal anggaran, antara Pemda dan Pemerintah Pusat sudah sangat transparansi dalam penggunaan dana otsus tersebut.

"Jadi kalau masyarakat bilang Otsus tidak dirasakan, itu bisa dilihat dari berbagai pandangan, dulu di kerom ada program pelatihan menjahit untuk mama-mama, tapi yang mereka pahami itu adalah uang dari Bupati, padahal program tersebut berasal dari dana Otsus, nah dari Kabupaten itu terjadi IPM yang meningkat setiap tahunnya, jadi gagalnya otsus itu dimana? Saya rasa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik, "jelas Edward.

Pemekaran

Sementara itu, tokoh Papua yang juga mantan Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan, bicara Papua tentunya bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan Papua menurutnya menjadi tanggungjawab bersama. 

"Saya melihat kurangnya pendampingan, pembinaan dan pengawasan dalam menentukan perdasi dan perdasus, inilah yang saya sesali.," kata Ferddy.

Ke depannya ia berharap, tidak ada lagi kesalahan komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pendampingan Otsus tersebut.

"Disini kita bicara bukan saling menyalahkan, tapi perlunya transparansi dana otsus dan dana-dana lainnya seperti dana pembangungan infrastuktur dengan rincian-rincian yang jelas," tegas Freddy.

Besarnya anggaran yang dialokasikan ke Papua secara keseluruhan cukup besar. Ia menyebut anggaran untuk Provinsi Papua sebesar 17 Triliun dan Provinsi Papua Barat 7 Triliun, maka pemanfaan dalam penggunaan dana yang ada harus betul-betul tersalurkan untuk masyarakat Papua.

"Artinya Pemerintah harus lebih transparansi dalam pengalokasian anggaran Otsus, sehingga ekonomi kerakyatan dapat terserap sesuai aturan. Karena bangsa ini bisa membangun tetapi tidak bisa merawat, untuk itu perlu adanya dukungan secara riil sehingga regulasi-regulasi dalam konteks daerah guna menjalankan aturan kebijakan-kebijakan tertata dengan baik, disinilah peran jurnalis dipertanyakan,” paparnya.

Fungsi jurnalis, lanjut Numberi,  menjadi penting dalam peran memberikan edukasi positif dalam pemberitaan.

“Jika para wartawan turun langsung ke masyarakat Papua, tanyakan bagaimana perekonomian masyarakat disana. Kita perbaiki bersama tidak serta merta menyalahkan daerah, "ujar Freddy.

Terkait akan adanya pemekaran di Papua, Freddy mengingatkan pentingya mengedepankan budaya, sehingga perekembangan ekonomi kedepan di intergrasikan dalam konteks bagaimana kebudayaan itu berbasis antropologi, dan bukan dengan adanya unsur kepentingan-kepentingan tertentu.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, ia mengulas perlu adanya keterbukaan dalam demokrasi. Sebagai bangsa yang besar, Pemerintah perlu memberikan keterbukaan dalam menerima segala macam masukan yang pahit dan tidak perlu mengkritik, akan tetapi berikan solusi yang terbaik.

"Ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik, maka pengawasan terhadap anggota sipil disana harus di perketat, dengan memperkuat pilar-pilar yang ada,” tutpnya.*** (aboe/pp/Rls)