Home Seni Budaya LEMTARI akan Selenggarakan Munasdat

LEMTARI akan Selenggarakan Munasdat

Akan beri gelar adat nasional kepada Presiden Jokowi

2,008
0
SHARE
LEMTARI  akan Selenggarakan Munasdat

Keterangan Gambar : Ketua Umum LEMTARI Suhaili Datuk Rajo Mudo SH. (foto Lemtari)

LEMTARI akan Selenggarakan Munasdat

Akan Beri Gelar Adat Nasional Kepada Presiden Jokowi 

 

Jakarta, parahyangan-post.com-Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia -LEMTARI- akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Adat atau Munasdat di Gedung Nusantara 1 Komplek DPR MPR, Senayan, bulan Maret ini.

Hal tersebut disampaikan ketua umum  LEMTARI Suhaili Husein DT Mudo SH, di sekretariatnya  Jl.H. Saili Kemanggisan, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

“Mengenai tanggal pasnya belum dipastikan, menunggu jadwal presiden. Karena yang akan membuka adalah Presiden Jokowi,” kata Suhaili kepada parahyangan-post.com.

Dijelaskan Suhaili, Lemtari berdiri sejak tahun 2015, telah mempunyai perwakilan di 30 propinsi dan  153 kota/kabupaten. Terakhir (24 Februari lalu) mereka meresmikan cabang Kabupaten Malaka, di Nusa Tenggara Timur (NTT). Terpilih sebagai Ketua Cabang adalah Elias Yos Maruk

Kabupaten Malaka berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Masyarakat di sana sangat antusias menyambut kehadiran Lemtari di wilayahnya.

“Dan dalam waktu dekat, kita juga akan meresmikan perwakilan Banten, di Serang,” tambah Suhaili.

Lebih jauh Suhaili Husein DT Mudo  mengatakan, dalam Munasdat nanti Lemtari akan memberikan gelar adat kepada Presiden Jokowi.

“Apa nama gelarnya akan kami musyawarahkan. Intinya gelar tersebut disepakati bersama oleh seluruh pemangku adat Lemtari, mulai dari pusat sampai daerah dan cabang,” terangnya.

Lebih jauh dikatakan Suhaili, bangsa Indonesia harus mempertahankan adat daerah masing-masing. Karena adat adalah warisan dan identitas bangsa.

“Masyarakat harus patuh dan tunduk kepada hukum adatnya masing-masing. Sekarang hukum adat itu diabaikan. Itulah yang membuat bangsa kita kehilangan jati diri. Karena semua kebijakan yang diambil pemerintah, terutama dalam membuat produk hukum, banyak yang mencontoh ke luar negeri. Bukan ke dalam. Padahal di dalam negeri banyak sekali kearifan lokal yang bisa  menjadi pedoman,” terangnya.

Di dalam bernegara, lanjut Suhaili, ada 3 produk hukum yang harus dipatuhi, pertama hukum Negara yang dibuat oleh pemerintah, yang kedua hukum agama yang dijalankan oleh ulama dan pemuka agama masing masing. Dan yang ketiga adalah hukum adat.

Di dalam tradisi adat Minang/Melayu ketiga aturan  tersebut disebut tali nan tigo sapilin, atau  tungku nan tigo sajarangan. Ketiga aturan tersebut saling mengisi dan mengikat. Jika salah atu diantaranya putus atau rusak, maka kehidupan bermasyarakat  di wilayah itu rusak.

“Sekarang hukum adat tidak jalan.  Sehingga bangsa kita rusak, seperti bangsa yang biadab. Lemtari akan bekerja keras untuk mengembalikan agar hukum adat ini dipatuhi oleh kaumnya masing-masing,” tambahnya.

Agar hukum adat bisa kuat dan dijalankan oleh kaumnya masing-masing, lanjut Suhaili,  perlu payung hukum.

“Inilah antara lain, yang akan dirumuskan dalam Munasdat Lemtari nanti,” tutup Suhaili.*** (aboe/diana)