JAKARTA – Parahyangan Post - Memasuki hari kedua, acara puncak Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KNPRBBK) XV mengulas perkembangan inisiatif-inisiatif PRBBK kini dan nanti, di tingkat komunitas maupun pemangku kebijakan. Inisiatif tersebut mencakup penyusunan Peta Jalan PRBBK di Indonesia, pengintegrasian PRBBK dalam sektor pendidikan dan upaya menghadapi krisis iklim, pembangunan dan kemunculan risiko baru, serta penelitian tentang PRBBK.
"Kita masih perlu mendorong sinergitas dan harmonisasi kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Selain itu, pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas harus memiliki nilai tambah yang selaras dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, khususnya sektor ekonomi yang menopang penghidupan masyarakat, sehingga mampu membangun ketangguhan mereka," jelas Risma Sunarty, Sekretaris Sidang Komite dan Pleno I tentang kebijakan strategis dan fokus sasaran untuk Peta Jalan PRBBK Indonesia, saat merangkum sesi sidang hari ini.
Hadirnya PRBBK di Indonesia, baik dalam Peta Jalan yang strategis dan terfokus maupun secara lintas-sektor untuk menghadapi risiko-risiko bencana termasuk krisis iklim, mutlak dibutuhkan sebagai bagian dari pembangunan.
Dalam hal ini, KNPRBBK XV memiliki kontribusi penting dalam mendukung terintegrasinya program-program dan arah kebijakan pengelolaan risiko bencana di Indonesia, juga memperkuat pembagian peran antara aktor-aktor dari berbagai sektor. Hal ini turut menjadi sorotan dalam dua diskusi tematik, sesi bincang-bincang, juga Ignite Stage di hari kedua KNPRBBK XV.
Diskusi tentang PRBBK di sektor pendidikan, misalnya, menggarisbawahi pentingnya peran lingkungan di luar sekolah untuk mendukung program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). PRBBK juga dibutuhkan untuk membangun tata kelola yang tangguh menghadapi krisis iklim, mulai dari pengelolaan emisi karbon, menciptakan resiliensi di perkotaan, hingga kolaborasi untuk meningkatkan kesadaran kesiapsiagaan bencana di masyarakat.
Tata kelola juga menjadi poin penting dalam bincang-bincang tentang pembangunan dan kemunculan risiko baru. Pasalnya, tata kelola pembangunan yang tidak tertib dalam hal AMDAL dapat berakibat hilangnya sumber penghidupan masyarakat lokal, meningkatnya risiko bencana, hingga tindakan represif pemilik modal terhadap penolakan warga.
Salah satu cara mendorong hadirnya PRBBK sebagai bagian penting dari pembangunan adalah penelitian. Hasil penelitian berguna untuk mendokumentasikan bukti-bukti dan informasi, termasuk pengetahuan lokal, yang berguna bagi penyusunan panduan maupun peraturan.
"Banyaknya publikasi penelitian di suatu lokasi tidak serta merta dapat mengurangi risiko bencana di lokasi tersebut. Perlu ada dorongan untuk mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam kebijakan maupun strategi pengelolaan risiko bencana," pesan Atik Nurul Aini dan Ainur Ridho, keduanya Data Analyst Cerdas Antisipasi Risiko Bencana (CARI), dalam Ignite Stage bertajuk Selayang Pandang Penelitian tentang PRBBK di Indonesia.
Puncak pelaksanaan KNPRBBK XV berlangsung mulai sejak Senin (3/10) lalu hingga Jumat (7/10) mendatang. Acara puncak terbagi dalam tiga sidang pleno, 10 sesi seminar tematik, dan 6 Ignite Stages (virtual booth). Keseluruhan rangkaian acara dilaksanakan secara daring via Zoom dan dapat disaksikan pula melalui siaran langsung di kanal YouTube PRBBK Indonesia.
###
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://linktr.ee/kn.prbbk, atau hubungi:
Indira Hapsari (Ketua Panitia Pelaksana KNPRBBK XV)
+6281326251401
Putu Hendra Wijaya (Humas, KNPRBBK XV)
+6282242014704
Tentang KNPRBBK
Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KNPRBBK) adalah sebuah ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik bagi pegiat, peneliti, dan praktisi penanggulangan bencana di Indonesia. Para pesertanya datang dari organisasi masyarakat sipil dan komunitas tingkat daerah maupun nasional, lembaga pemerintahan maupun nonpemerintah dari dalam maupun luar negeri, institusi pendidikan tinggi, dan lembaga filantropi. KNPRBBK terdahulu dilaksanakan di Yogyakarta (2004, 2011), Jakarta (2006, 2007, 2010), Bali (2008), Makassar (2009), Kupang (2012), Padang (2013), Bengkulu (2014), Surabaya (2015), Bandung (2016), Mataram (2017), dan secara daring pada 2021.
KNPRBBK diinisiasi oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), sebuah organisasi nirlaba sebagai tempat berhimpun individu, praktisi, ilmuwan dan pemerhati penanganan bencana dari sektor pemerintah, lembaga internasional, LSM nasional, para akademisi dan lainnya. MPBI adalah anggota dari Humanitarian Country Team di Indonesia, Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI), dan Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN). Dalam penyelenggaraan KNPRBBK, MPBI didukung oleh berbagai komunitas dan lembaga pemerhati kebencanaan dari tingkat lokal hingga internasional.
(rd/pp)
LEAVE A REPLY