Home Siaran Pers Kepemimpinan Perempuan Penting dalam Pengurangan Risiko Bencana

Kepemimpinan Perempuan Penting dalam Pengurangan Risiko Bencana

Kelompok Perempuan Dorong Pemerintah Berikan Dukungan di GPDRR 2022

111
0
SHARE
Kepemimpinan Perempuan Penting dalam Pengurangan Risiko Bencana

JAKARTA, 19 Mei 2022 – Salah satu pembelajaran dari kerja-kerja di tingkat lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB) adalah pentingnya peranan dan kepemimpinan perempuan. Untuk menyuarakan hal ini, Forum Perempuan dalam Penanggulangan Bencana, bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 telah menyampaikan pernyataan tertulis (communique) pada Pemerintah Indonesia.

“Dengan demikian, diharapkan kelak bersama-sama perempuan dapat keluar dari kotak kerentanan, dan menjadi garda depan ketangguhan bangsa,” ujar Nuraini Rahma Hanifa, Koordinator Forum Perempuan dalam Penanggulangan Bencana, Kamis (19/5).

Dalam pernyataan tertulisnya, Forum Perempuan menegaskan bahwa aksi-aksi yang diinisiasi dan melibatkan kelompok perempuan di tingkat lokal terbukti inovatif, termasuk dalam upaya-upaya PRB, dan hal ini perlu diakui sebagai pengetahuan perempuan. Di sisi lain, masih banyak pekerjaan rumah dalam mendorong kepemimpinan perempuan di sektor publik, meski sejumlah perempuan di organisasi kemanusiaan telah menempati posisi strategis.

Oleh karenanya, Forum Perempuan menyerukan bahwa penanggulangan bencana yang responsif gender akan memperkuat kapasitas masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan perempuan, semakin kecil kerentanan mereka. Maka, dibutuhkan infrastruktur kebijakan seperti anggaran dan mekanisme perekrutan yang mendukung penguatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Implementasi programprogram PRB juga harus menyertakan partisipasi perempuan. Untuk itu, perempuan, termasuk perempuan muda dan perempuan yang tinggal dalam masyarakat adat, memerlukan lebih banyak kesempatan mengembangkan jejaring dan potensi kepemimpinan. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat bersanding dengan tokoh adat dan tokoh agama lainnya di tingkat lokal. Hal ini perlu didukung dengan penguatan kapasitas partisipasi publik bagi perempuan secara sistemik, termasuk dalam hal pengetahuan tentang kebencanaan, advokasi publik, hingga penggunaan teknologi. Yang tak kalah penting, perempuan harus memiliki ruang dan waktu untuk menyuarakan kekhawatiran, masukan, dan ide mereka di ruang publik.

Potensi perempuan untuk mengambil peranan lebih besar dalam upaya PRB diamini Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati.

“Perempuan cenderung mempunyai sense of crisis yang lebih baik, dan sikap kehatihatian yang umum dimiliki perempuan sangat penting dalam hal kebencanaan. Dengan kelebihan ini, perempuan dan laki-laki perlu bahu-membahu membangun kesiapan sosial melalui peringatan dan aksi dini, untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita nol korban (zero victim),” ungkap Dwikorita.

Langkah pertama perempuan untuk membangun ketangguhan dapat dimulai dari halhal yang sudah menjadi bagian hidup mereka secara turun-temurun.

“Perempuan memiliki pengetahuan lokal tentang tradisi masyarakat sehari-hari, yang melekat dan menjadi bekal mereka dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas,” pesan Trinirmalaningrum, Direktur Yayasan Skala Indonesia, yang juga anggota Forum Perempuan dalam Penanggulangan Bencana dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk GPDRR.

Senada dengan pernyataan Forum, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi menyatakan bahwa peningkatan kapasitas berarti meningkatnya resiliensi.

“Ketika perempuan secara individu atau pun kelembagaan memiliki kapasitas, maka tingkat resiliensi mereka pun akan meningkat. Mereka akan mudah mengenali risiko di lingkungannya, cepat beradaptasi, mampu membuat rencana kesiapsiagaan, mengambil keputusan yang tepat dan mengerti cara menyelamatkan diri, serta dapat melakukan pemulihan dengan cepat pascabencana terjadi,” tutur Prasinta.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pun menyambut baik pesan-pesan dalam pernyataan tertulis dari Forum. Ini merupakan wujud nyata kolaborasi pentahelix antara pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan media massa.

“Suara perempuan, yang bersumber dari pengetahuan dan pengalaman hasil kerjakerja mereka di berbagai tingkatan masyarakat, sangat berharga bagi Pemerintah. Sebagai bentuk dukungan pemerintah bagi terciptanya kepemimpinan perempuan khususnya di tingkat local champion, kami akan menyertakan pernyataan Forum Perempuan Penanggulangan Bencana Indonesia ke dalam dokumen resmi masukan Pemerintah Indonesia dalam GPDRR 2022,” ujar Direktur Pembangunan Daerah BAPPENAS Sumedi Andono Mulyo.

GPDRR 2022 akan berlangsung di Bali pada 23-28 Mei mendatang. Dalam GPDRR 2022, lebih dari 80 organisasi masyarakat sipil dari seluruh Indonesia akan berbagi praktik baik, pembelajaran, dan memperkuat kolaborasi. Partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam GPDRR 2022 selaras dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yaitu ‘Tak satu orang pun ditinggalkan’ (Leave no one behind).

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Nuraini Rahma Hanifa, Koordinator, Forum Perempuan dalam Penanggulangan Bencana 08112000176 rahma.hanifa.15@gmail.com Trinirmalaningrum (Rini), Direktur, Yayasan Skala Indonesia +628176716970 riniskala@gmail.com Avianto Amri, Koordinator, Koalisi Masyarakat Sipil untuk GPDRR +628552106610 avianto.amri@gmail.com

Tentang Forum Perempuan dalam Penanggulangan Bencana Forum Perempuan dalam Penanggulangan Bencana :
adalah wadah bagi perempuan dari berbagai elemen masyarakat untuk berbagi pengetahuan dan mendukung penguatan kapasitas dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana. Sebagai bagian dari Women's International Network for Disaster Risk Reduction (WIN-DRR), salah satu tujuan Forum adalah mengangkat inisiatif perempuan di tingkat lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Anggota Forum berasal dari kementerian dan lembaga, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil, yang sebagian di antaranya juga merupakan anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk GPDRR.

Tentang Koalisi Masyarakat Sipil untuk GPDRR Koalisi Masyarakat Sipil Untuk GPDRR
adalah upaya bersama untuk menggemakan dan memperluas pelibatan masyarakat di GPDRR 2022. Koalisi beranggotakan Asia Pacific Alliance for Disaster Management (APADM), DisasterChannel.co, Dompet Dhuafa, Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction (GNDR), Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), OXFAM, Platform Nasional Pengurangan Resiko Bencana Indonesia (Planas PRB), Preparedness for Disaster Toolkit (PREDIKT), Pujiono Centre, Resilience Development Initiative (RDI), SiagaBencana.com, U-Inspire Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum-Emergency Unit (YAKKUM-YEU), Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)-ActionAid, Yayasan SHEEP Indonesia, dan Yayasan Skala Indonesia. Terkait dengan upaya di atas, Jejaring Forum PRB di 20 wilayah di Indonesia, Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Gerakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK), Aliansi Pembangunan dan Kemanusian Indonesia (APKI), para Relawan Penanggulangan Bencana Indonesia, dan Masyarakat Sipil di G-20, bekerja sama dengan pemerintah, badan-badan PBB, lembaga donor, dan mitra internasional yang ada di Indonesia, membangun Rumah Resiliensi Indonesia di wahana GPDRR 2022 di Bali.

Berikut Link (pdf) untuk di download :
Siaran Pers - 2 - 1905 - final


(rd/rls/pp)