Home Nusantara GUGATAN TUN DR. SITTI HIKMAWATTY EKS. KOMISIONER KPAI DIKABULKAN

GUGATAN TUN DR. SITTI HIKMAWATTY EKS. KOMISIONER KPAI DIKABULKAN

KEPRES PEMBERHENTIAN DINYATAKAN BATAL

210
0
SHARE
GUGATAN TUN DR. SITTI HIKMAWATTY EKS. KOMISIONER KPAI DIKABULKAN

JAKARTA (Parahyanganpost.com) -- Dr. Sitti Hikmawatty yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden RI (Tergugat) melalui Kepres Nomor: 43/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI Periode Tahun 2017-2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020 atas nama Dr. Sitti Hikmawaty, M.Pd., (sebagai Objek Sengketa) dinyatakan batal oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta yang diketuai oleh Danan Priambada, S.H., M.H., dan Bambang Soebiyantoro, S.H., M.H., serta Akhdiat Sastrodinata, S.H., M.H., masing-masing sebagai anggota.

Putusan dengan perkara nomor: 122/G/2020/PTUN-JKT., yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 7 Januari 2020 tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Dr. Sitti Hikmawatty selaku penggugat untuk seluruhnya. Isi Putusan itu di antaranya; 1) Menyatakan batal Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020, 2) Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan tersebut, 3) Mewajibkan Tergugat merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan,harkat dan martabat seperti semula sebagai anggota KPAI, 4) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp422.000.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah karena Objek Sengketa yang diterbitkan Presiden secara prosedur bertentangan dengan Pasal 75 Ayat (3) UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan "Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan". 

Presiden tidak meminta pertimbangan kepada DPR dalam memberhentikan Dr. Sitti Hikmawatty dari anggota KPAI sebelum menerbitkan Keputusan tersebut. 

Bagi kami, putusan ini adalah bentuk kongkrit Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi, bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Semoga Presiden bisa belajar dari putusan ini agar selalu menjalankan UU dengan baik dan konsekuen, tidak boleh semena-mena menggunakan kewenangan dengan melanggar hukum.

Presiden harus melaksanakan PTUN Jakarta tersebut, karena sudah sangat jelas Keputusan yang memberhentikan Dr. Sitti Hikmawatty bertentangan dengan Pasal 75  Ayat (3) UU Perlindungan Anak. Dan bagi kami keadilan di negeri Indonesia ini tegak dan patut dipertahankan.

(hel/pp)