Home Nusantara Dampak Kerusakan dan Akses Jalan Proyek Rusun di Jaktim di Perdebatkan

Dampak Kerusakan dan Akses Jalan Proyek Rusun di Jaktim di Perdebatkan

179
0
SHARE
Dampak Kerusakan dan Akses Jalan Proyek Rusun di Jaktim di Perdebatkan

JAKARTA (Parahyangan-post.com) -- Komisi D DPRD DKI Jakarta menilai pembangunan rumah susun (rusun) terkesan dipaksakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kata Syahroni SE, pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) yang akan garap terlanjur diberikan uang muka dari pemerintah daerah. 

Oleh sebab itu, dia juga mengkritisi kebijakan pemerintah karena saat ini dia mencatat ribuan rusun yang ada dalam kondisi kosong tanpa penghuninya. Justru, kini di Perkampungan Industri Kecil (PIK), Penggilingan, Cakung Jakarta Timur tengah berjalan pembangunan rumah susun. 

" Ratusan rumah aja yang ada belum ditempati ngapain ngotot membangun yang belum jelas, uang aja kagak ada. Ini berjalan karena terlanjur telah memberikan DP uang muka kepada kontraktor," tegas Roni, Rabu (17/6/2020). 

Selain itu, dia juga mempertanyakan dihadapan perwakilan Dinas Bina Marga serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) DKI Jakarta terkait akses yang dilalui kendaraan berat proyek rusun tersebut. 

Akses jalan yang dilalui truk-truk pengangkut material proyek harus dipertimbangkan sebab akan berdampak terhadap warga sekitar yang tinggal di sekeliling rusun hendak dibangun.

Dia berharap, jalan alternatif dapat dipertimbangkan sehingga tidak berdampak kerusakan pada sarana umum akibat beban berat aktivitas proyek pembangunan.  Lanjutnya, politisi PAN meminta agar warga sekitar perlu dilibatkan atas pembangunan rumah susun itu. 

" Cari alternatif karena ada yang lebih layak jalan dari Jatinegara Indah. Harusnya dia kooperatif harus bisa berkumpul kepada para pemuka masyarakat Jatinegara seperti RW ngumpul aja izin ini kan proyek pemerintahan harus kita dukung," ungkapnya. 

Anggota DPRD DKI pun pesimis melihat target pembangunan rusun selama batas waktu 18 bulan. Kemudian, dia tidak yakin seperti dalam kesempatan bersama jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap warga sekitar. 

" Bagaimana bisa pembangunan harus bisa tetap berjalan kalau 18 bulan itu tidak bisa karena waktunya molor. Karena kita membangun apa yang kita kerjakan pembangunan pemerintahan ini itu dapat berjalan," jelas dia. 

Sementara, Suku Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyampaikan dampak dari pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) akan ditanggung oleh developer (pelaksana proyek). 

Lilik Budi Santoso mempersilahkan pembangunan rusunawa yang akan berlangsung di dua Kelurahan antara lain Penggilingan dan Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. 

Menurut dia, sesuai kesepakatan bila terjadi kerusakan pihak developer konstruksi bertanggung jawab penuh terkait hal tersebut. 

" Kalau dari kita itu silahkan saja untuk pembangunan itu. cuman sudah ada kesepakatan bahwa kalau terjadi kerusakan jalan itu tanggung jawab dari developer kontruksi," ujar perwakilan Kasudin Bina Marga Jakarta Timur. 

Ia melanjutkan, seperti arahan yang telah diutarakan oleh Syahroni anggota DPRD DKI Jakarta bidang Pembangunan dia menambahkan akses jalan alat berat melalui Perumahan Jatinegara Indah.

Namun demikian, khusus kendaraan ringan rencananya akan melintas di sepanjang tepi jalan kali Buaran. Rencananya dua akses jalan akan dilakukan kendaraan proyek menuju lokasi pembangunan rusun yang berada di Pemukiman Industri Kecil (PIK) Penggilingan. 

" Kalau untuk itu sih sesuai dengan arahan dari anggota Dewan kalau untuk alat berat lewat Jatinegara. Nah, untuk alat yang ringan lewat sepanjang kali Buaran," kata dia lagi. 

" Akan ada dua akses jalan kan disitu ada maksimal tonase sekian gitu. Molen-molen kecil lewat Penggilingan, bisa itu," sambungnya. 

Kemudian, Bina Marga pun juga menjelaskan sebelum pembangunan dimulai pihaknya telah melakukan observasi disekitar lokasi yang akan didirikan rusun. 

Termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proses pengerjaan pembangunan proyek rumah susun. 

" Bila ada kerusakan jalan itu tanggung jawab pihak ketiga. Kan sebelum pelaksanaan kita ada observasi," ujarnya.

(Didi/PP)