Home Opini CILAKA RAKYAT AKIBAT DEMOKRASI DAN REZIM OLIGARKI

CILAKA RAKYAT AKIBAT DEMOKRASI DAN REZIM OLIGARKI

58
0
SHARE
CILAKA RAKYAT AKIBAT DEMOKRASI DAN REZIM OLIGARKI

Oleh : Qurrotul Aeni 
Aktivis Muslimah 

Pengesahan UU Ciptaker pada tanggal 5/10/2020 menuai aksi penolakan. Aksi tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan buruh, mahasiswa hingga aktivis dari berbagai organisasi masyarakat. Bahkan Para kepala daerah juga menolak terhadap UU tersebut, diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Selain itu, tidak sedikit bupati atau wali kota yang menyerukan aspirasi serupa. (DetikNews 10/10/2020). 

Aksi tersebut terjadi diberbagai kota besar di Indonesia, diantaranya Jakarta, Medan, Malang, jogjakarta, Banten dan lainnya.

Penolakan tersebut tertuju pada isi UU yang bermasalah, apalagi terkait dengan  ketenagakerjaan, izin investasi dan lingkungan. Selain itu ada kejanggalan yang terjadi ketika proses persidangan dilakukan terkesan terburu-buru dan dilakukan pada malam hari, hal itu menandakan tidak ada transparansi pada publik. 

Dosen hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, menambahkan fakta terkait draf UU Cipta Kerja yang tidak dibagikan saat sidang paripurna berlangsung. Sehingga para Anggota sidang tidak tahu apa yang akan dikomentari. Dengan ketiadaan risalah rapat dan tidak dibagikan drafnya, kontrol akan sulit. 

Sementara itu, kanggotaan DPR RI pun tidak sepenuhnya setuju terhadap UU ciptaker. Salah satunya adalah Fadli Zon, yang mengkritik bahwa UU ciptaker ini tidak tepat waktu dan tepat sasaran bahkan ia katakan kurang berdaya di parlemen. Namun beliau mengakui powerless atau tak memiliki daya untuk mencegah pengesahan UU Ciptaker tersebut karena bukan anggota baleg (detikNews, 07/10/2020). 

Seluruh rakyat dari berbagai latar belakang tegas menolah UU tersebut. Namun sampai dengan saat ini, pemerintah terkesan lambat menanggapinya. Bahkan ada kebijakan baru yang disampikan oleh Mahfud MD (Menko polhukam) yaitu apabila rakyat yang menolak UU ciptaker tersebut, rakyat dipinta membuat gugatan judicial review atau perubahan/ pembatalan UU kepada Mahakamah Konstitusi (MK). 

Mengambil sikap untuk menolak terhadap tawaran tersebut, merupakan hal yang paling tepat, karena UU sejenis ini akan terus lahir dalam sistem demokrasi. Sistem yang hanya menguntungkan pihak pihak tertentu. Pihak yang paling diuntungkan yaitu yang memiliki banyak modal, karena berdasarkan pada asas kapitalis. 

Segala apapun solusi yang pro rakyat tidak akan didengar pemerintah, jika tidak sesuai dengan penguasa dan pengusaha/pemilik modal. Bukan masalah ide solusinya yang kurang bagus atau kurang aplikatif, namun dilihat apakah menguntungkan penguasa dan pengusaha atau tidak, tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat. Jadi kebijakan yang dibuatpun disesuaikan dengan kepentingan pihak pemilik modal. 

Sementara itu, ada sistem yang sangat ideal yang dapat menjamin kesejahteraan rakyat, yaitu sistem islam. Dalam sistem Islam pemerintah memiliki tugas utamanya adalah mengatur urusan rakyat agar sejahtera. Pengaturannya adalah tertuang dalam politik ekonomi islam. 

Didalamnya ditetapkan bahwa penerapan seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh negara bertujuan untuk menjamin seluruh kebutuhan rakyat yaitu kebutuhan primer, dan menjamin terpenuhinya juga kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuan mereka. Rakyat dibuat mudah dalam memenuhi kebutuhannya, dengan terjaminnya harga yang murah dipasar, karena negara sendiri yang mengelola proses sumberdaya alam tanpa ada campur tangan asing. Negara juga memiliki tanggung jawab terhadap rakyat dalam hal memberikan pendidikan dan menyediakan lapanga kerja untuk rakyat. 

Pada zaman kekhilafah Umar RA, pernah dibangun suatu rumah yang diberi nama , “daar al-daaqiq’ (rumah tepung) antara Makkah dan Syam. Di dalam rumah itu tersedia berbagai macam jenis tepung, korma, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Tujuan dibangunnya rumah itu adalah untuk menolong orang-orang yang singgah dalam perjalanan dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang perlu sampai kebutuhannya terpenuhi. 

Itulah bukti nyata sistem Islam yang terbukti menjamin kesejahteraan rakyat. Maka mari kita berjuang bersama dalam menegakan kembali seluruh hukum Islam dalam naungan khilafah Islam ala minhazin nubuwah. (*)