Home Nusantara "BURUH MEMINTA : MENAKER MUNDUR, & PARA GUBERNUR ABAIKAN PERINTAH MENAKER"

"BURUH MEMINTA : MENAKER MUNDUR, & PARA GUBERNUR ABAIKAN PERINTAH MENAKER"

1,125
0
SHARE
"BURUH MEMINTA : MENAKER MUNDUR, & PARA GUBERNUR ABAIKAN PERINTAH MENAKER"

Jakarta,Parahyangan-post.com - Buruh mengecam keras pernyataan Menaker Hanif Dakhiri yang menyatakan bahwa pemerintah telah memutuskan kenaikan upah min 2017 sebesar 8,25%.

Pernyataan ini disampaikan sebelum 1 november Jelas telah melanggar UU No 13/2003 pasal 88 dan 89 yg menyatakan bahwa penetapan ump/umk ditetapkan oleh gubernur dan dalam permenaker disebutkan bahwa penetapan kenaikan upah minimum tsb dinyatakan oleh gubernur 60 hari sebelum berlaku upah min 2017 yg baru (jatuh pd tgl 1 november ).

Jadi jelas secara aturan UU penetapan kenaikan upah minimum oleh gubernur pada 1 november 2016 bukan oleh Menaker sebelum 1 november tsb.

Pernyataan Menaker ini provokatif, menabrak UU sehingga terlihat sekali figur menteri yg tidak paham UU dan takut kehilangan jabatan, upaya menekan gubernur seolah2 sebagai bawahannya, juga"abuse of power"hanya karena ketakutan yg berlebihan dan tidak menghormati gubernur.

Dan pernyataan ini akan lebih memancing aksi buruh yg lebih masif karena jelas sekali Menaker melindungi kepentingan para pemodal yg berlindung dibalik PP no 78/2015.

Jelas sekali sejarah akan mencatat sepanjang indonesia, Menaker inilah yg paling bertanggung jawab terhadap kembalinya rezim upah murah dan memiskinkan buruh miskin melebihi rezim soeharto.

Oleh karenanya buruh menuntut sebaiknya Menaker mundur dan meminta dengan segala hormat agar para gubernur dan bupati memutuskan upah minimum yg layak demi mengejar ketertinggalan dg upah buruh Vietnam, Malaysia, Philipina, Thailand, dimana usulan buruh kenaikan upah min 2017 Rp 650 ribu,spt (die) DKi ump menjadi Rp 3,83 juta dan di Bekasi menjadi Rp 3,85 juta dst.

PP 78/2015 hanya mengatur nilai paling minimal dlm menaikan upah minimal, dgn demikian tidak salah dan tidak melanggar aturan bila gubernur dan bupati/walikota boleh menaikan nilai upah minimal diatas nilai yg diatur PP tsb demi meningkatkan kesejahteraan buruh (die) daerahnya masing2.

Para Gubernur tidak usah dengerin Menaker yg tidak tahu UU tsb dan"berlagak"mengancam seperti "boss"yg punya negeri ini.

 

(sumber : KSPSI)