Home Nusantara BOPLBF Lakukan kajian Amdal Rencana Pengelolaan Kawasan Pariwisata di Hutan Bowosie

BOPLBF Lakukan kajian Amdal Rencana Pengelolaan Kawasan Pariwisata di Hutan Bowosie

287
0
SHARE
BOPLBF Lakukan kajian Amdal Rencana Pengelolaan Kawasan Pariwisata di Hutan Bowosie
Jakarta (Parahyangan-Post.com) -- Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) melakukan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) di Hutan Bowosie seluas 400 ha. Kawasan seluas 400 ha tersebut merupakan kawasan yang direncanakan dikelola oleh BOPLBF.

Menurut Direktur Utama BOPLBF Shana Fatina, kajian amdal tersebut sebagai upaya untuk tetap menjaga kelestarian Hutan Bowosie. Sebab rencana pengelolaan termasuk pembangunan kawasan pariwisata di lahan otorita harus memperhitungkan kemungkinan berbagai dampak termasuk dampak sosial maupun dampak kerusakan sumberdaya alam. Melalui kajian amdal ini, untuk mengurangi atau meminimalisasi dampak tersebut akan diberikan alternatif solusi.

Sebagai tahap awal dari kajian amdal telah dilakukan pengumuman di media tgl 15 november 2019 dan konsultasi publik tgl 12 desember 2019.

"Pelaksanaan konsultasi publik ini menjadi salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan  untuk dapat menampung masukan dari masyarakat, terutama dari masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan yang direncanakan di dalam kawasan otorita", ungkap Shana.

Pelaksanaan Amdal lahan otorita sendiri dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain pelaksanaan konsultasi publik sebagai tahap awal untuk 'menggali' apa-apa saja persoalan yang ada, termasuk dampak sosial yang mungkin ditimbulkan terkait rencana kegiatan pembangunan sarana pariwisata di atas lahan seluas 136 ha dari luas lahan sebesar 400 ha yang diperuntukkan bagi kawasan pariwisata yang akan dikelola BOPLBF.  

Konsultasi publik yang telah dilakukan pada hari kamis, 12 Desember 2019 di Labuan Bajo, dengan mengundang pemerintah daerah dan melibatkan para stake holder pariwisata di Kab. Manggarai Barat, serta 4 Kepala Desa/Lurah beserta masyarakatnya di Wilayah Kecamatan Komodo, yaitu : Kepala Desa dari Desa Gorontalo, Desa Golo Bilas, dan Desa Nggorang serta Lurah Wae Kelambu. Disamping itu juga melibatkan masyrakat yg tidak terkena dampak langsung (di luar kawasan otorita) yaitu Lurah dan masyarakat Labuan Bajo

Seluruh saran dan masukan serta masalah dan keberatan dari hasil konsultasi publik akan menjadi catatan khusus tim kajian Amdal untuk dicantumkan dalam dokumen RKL RPL, seperti masalah kelestarian sumberdaya air, masalah sampah, pencemaran udara, termasuk masalah lahan yg selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Saran dan masukan serta permasalahan tersebut akan dikaji dan dianalisa oleh tim amdal untuk dicarikan alternatif solusi terbaik dan dicantumkan dalam dokumen RKL RPL yang bersifat mengikat.

Adapun sarana pariwisata yang rencananya dibangun di atas lahan otorita adalah fasilitas wisata seperti sarana wisata buatan, wisata alam dan akomodasi (glamping dan ecolodge). Selain itu, akan dibangun juga beberapa sarana penunjang wisata, seperti instalasi pengolahan air, pengolahan air limbah, pusat daur ulang sampah, serta fasilitas sosial, seperti sekolah alam, klinik kesehatan.

Pembentukan Badan Otorita Pariwisata (BOP) sendiri sesuai dengan komitmen Pemerintah Pusat untuk melakukan akselerasi (percepatan) pembangunan Pariwisata di kawasan 10 Bali Baru yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia termasuk BOPLBF di NTT.

BOPLBF sendiri merupakan satu dari tiga BOP yang dibentuk di lima destinasi super prioritas, selain 2 KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). BOPLBF diberi amanat untuk melakukan akselerasi pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Labuan Bajo dan 11 Kabupaten lainnya di daratan Flores, Alor, Lembata, dan sebagian Sumbawa sebelah timur.

(rat/rls/pp)