Oleh : Siti Sri Fitriani
Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok

TRAGEDI - Kemanusiaan di Palestina belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Gaza hingga kini masih berada dalam kondisi kehancuran. Bangunan-bangunan luluh lantak, ratusan ribu warga hidup di tenda pengungsian, kelaparan mengancam setiap hari, sementara aktivitas pendidikan nyaris terhenti. Bahkan pada bulan Ramadhan sekalipun, banyak keluarga Palestina terpaksa berbuka puasa di tengah reruntuhan rumah mereka.

Situasi di Tepi Barat pun tidak lebih baik. Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan kematian seorang remaja Palestina yang meninggal dunia akibat luka-luka yang diderita setelah ditembak oleh tentara Israel di Tepi Barat bagian utara (antaranews.com, 23/02/2026).

Kekerasan terhadap warga Palestina terus terjadi. Penembakan, pembunuhan, dan penggusuran berlangsung hampir setiap hari. Aksi-aksi brutal ini dilakukan bukan hanya oleh tentara Israel, tetapi juga oleh para pemukim Israel yang secara sistematis mengambil alih tanah warga Palestina. Fakta ini menunjukkan bahwa penderitaan rakyat Palestina bukan sekadar dampak perang, tetapi bagian dari penjajahan yang terus berlangsung.

Di tengah kondisi tragis tersebut, muncul gagasan pembentukan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) yang terdiri dari 15 teknokrat Gaza. Ketua Komite Nasional Palestina, Ali Shaath, mengumumkan susunan anggota Komite Pengelola Gaza pada Sabtu (17/1) di Istanbul (merdeka.com 18/01/26). Komite ini disebut akan mengelola administrasi Gaza, mengawasi pelucutan senjata, memastikan satu hukum dan satu rantai komando, serta mengintegrasikan atau membubarkan berbagai kelompok bersenjata setelah melalui proses verifikasi.

Namun pembentukan NCAG tidak bisa dilepaskan dari gagasan Board of Peace (BoP) yang digagas Donald Trump. Program ini dipromosikan sebagai langkah menuju stabilitas dan rekonstruksi Gaza. Akan tetapi, bagi banyak warga Palestina, gagasan ini justru memunculkan kecurigaan dan ketidakpercayaan.

Skeptisisme tersebut sangat beralasan. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat (AS) secara konsisten menunjukkan keberpihakannya kepada Israel. Dalam berbagai forum internasional, termasuk di Dewan Keamanan PBB, AS berkali-kali menggunakan hak veto untuk melindungi Israel dari kecaman dunia atas berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya.

Karena itu, sulit bagi rakyat Palestina untuk percaya bahwa inisiatif yang berasal dari Washington benar-benar bertujuan membela kepentingan mereka. Justru banyak pihak menilai bahwa Board of Peace berpotensi menjadi instrumen politik baru untuk melegitimasi agenda Israel di Gaza.

Dalam konteks ini, pembentukan NCAG berpotensi menjadi bagian dari skenario yang lebih besar. Komite tersebut bisa menjadi alat untuk menata ulang Gaza sesuai kepentingan politik AS dan Israel, termasuk membuka jalan bagi pelucutan kekuatan perlawanan Palestina.

Jika skenario ini terjadi, maka proyek yang disebut sebagai “rekonstruksi Gaza” sebenarnya hanya menjadi pintu masuk bagi kontrol politik baru atas wilayah tersebut. Bahkan tidak sedikit pihak yang khawatir bahwa kebijakan semacam ini justru akan mempermudah proses pembersihan etnis, perampasan tanah, serta penghapusan identitas perjuangan rakyat Palestina.

Sejarah juga menunjukkan berbagai perjanjian damai dengan Israel sering kali berakhir dengan pelanggaran sepihak. Banyak kesepakatan yang pada akhirnya tidak menghentikan ekspansi permukiman Israel ataupun kekerasan terhadap warga Palestina. Perdamaian sering kali hanya menjadi slogan politik, sementara realitas di lapangan tetap menunjukkan dominasi dan penindasan. Maka, jelas haram bagi umat Islam untuk bergantung apalagi mendukung persekutuan dan solusi yang ditawarkan oleh mereka.

Al-Qur’an sendiri telah mengingatkan, di antara manusia ada pihak yang sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik..." (TQS al-Maidah: 82).

Di ayat lain Allah SWT juga mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi sering kali dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan (QS. Al-Maidah: 64). Karena itu, umat Islam tidak boleh naif dalam membaca dinamika politik global yang sering kali dibungkus dengan narasi kemanusiaan dan perdamaian.

Yang lebih memprihatinkan, berbagai agenda internasional yang berkaitan dengan Palestina kerap mendapatkan legitimasi dari sebagian penguasa negeri-negeri Muslim. Ketika para pemimpin negara Muslim justru memilih bersekutu atau mendukung skema yang dirancang oleh AS, maka hal itu semakin memperkuat dominasi politik global yang merugikan umat Islam.

Akibatnya, perjuangan rakyat Palestina sering kali berjalan sendiri, sementara dunia Islam yang memiliki potensi besar justru terpecah dan tidak memiliki kekuatan politik yang bersatu.

Tragedi Palestina seharusnya menjadi momentum membangkitkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya persatuan dan kekuatan politik global. Selama umat Islam tidak memiliki kekuatan politik yang mampu melindungi mereka secara kolektif, penderitaan rakyat Palestina akan terus berulang dari generasi ke generasi.

Karena itu, solusi bagi tragedi Palestina tidak cukup hanya dengan proyek-proyek politik seperti Board of Peace atau berbagai skema rekonstruksi yang dikendalikan oleh kekuatan besar dunia. Selama akar penjajahan tidak diakhiri, maka berbagai program tersebut hanya akan menjadi bagian dari permainan geopolitik global.

Umat Islam perlu bersatu membangun kekuatan politik yang mandiri dan berdaulat yakni Khilafah Rasyidah  agar mampu menghadapi dominasi penjajahan global. Dengan persatuan dan kekuatan politik yang kokoh, umat Islam dapat membela tanah-tanah mereka, melindungi kaum tertindas, dan mengakhiri penjajahan yang selama ini menimpa Palestina.[]