Home Opini BOM WAKTU PILKADA DI TENGAH PANDEMI

BOM WAKTU PILKADA DI TENGAH PANDEMI

#Opini #Pilkada

357
0
SHARE
BOM WAKTU PILKADA DI TENGAH PANDEMI

Keterangan Gambar : Pilkada di Tengah Pandemi (sumber foto : ist/nt/pp)

Oleh : Niswa
Pegiat Literasi 


Di tengah pandemi yang tak kunjung membaik, para elit penguasa tetap semangat untuk memberikan panggung pertarungan politik melalui Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung.  Alih-alih menyelamatkan nyawa rakyat, mereka malah menyelamatkan kekuasaan masing-masing. 

Pemerintah pada Senin (4/5/2020) lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) untuk menggeser waktu pelaksanaan Pilkada 2020 dari semula 23 September menjadi 9 Desember 2020 akibat pandemi Corona, sesuai dengan hasil rapat kerja pada Selasa (14/4/2020) lalu, seluruh fraksi di Komisi II DPR bersama dengan Kemendagri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Pihak Kemendagri beralasan tanggal 9 Desember 2020 merupakan opsi paling optimistis dari tiga opsi waktu yang diajukan oleh KPU. Selain 9 Desember, opsi lainnya adalah Maret 2021 dan Desember 2021.  Dengan diterimanya Perppu Pilkada oleh DPR, maka tahapan pilkada yang sempat tertunda akan mulai dilanjutkan pada 15 Juni 2020 oleh KPU.(Kompas.com,17/06/2020). 

Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini tentu banyak mendapatkan kecaman dan penolakan dari berbagai pihak. Karena jika dipaksakan, pilkada akan  menjadi bom waktu yang melipatgandakan angka positif Covid-19 di Indonesia sebagai pemicu munculnya cluster baru. Banyaknya pegawai KPU yang terkonfirmasi positif Covid-19 juga merupakan suatu pertanda nyata yang sebaiknya dipahami oleh Pemerintah agar dapat menunda pelaksanaan Pilkada.

Penolakan yang sama juga mengemuka dalam diskusi "Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi Satu Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia" yang diselenggarakan Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI), Sabtu (12/9/2020). Webinar yang dipandu politisi Maruarar Sirait itu menghadirkan Menko Polhukam Mahfud MD, ekonom Faisal Basri, peneliti Mohammad Qodari, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, dan ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), Iwan Ariawan.

Musuh besar bangsa kini adalah pandemi Covid-19 yang sudah terbukti mematikan, sangat cepat penularannya, dan meluluhlantakkan perekonomian. Tidak mungkin ekonomi pulih jika angka positif Covid-19 terus meningkat. Karena itu, faktor pemicu ledakan positif Covid-19, seperti pilkada, sebaiknya ditunda.

Dirut Indo Barometer, Mohammad Qodari menyatakan pilkada 9 Desember bisa menjadi superbig spreader alias bom atom kasus Covid-19. Dari simulasi yang dilakukan, kata Qodari, pilkada berpotensi melahirkan kerumunan di 305.000 titik. Itu berdasarkan estimasi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam pilkada serentak. (Beritasatu.com, 14/09/2020). 

Usulan penundaan pelaksanaan Pilkada hingga berakhirnya Pandemi ini juga diberikan karena melihat fakta yang terjadi pada masa sosialisasi dan pendaftaran calon. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah yang berlangsung selama tiga hari lalu. Saat proses pendaftaran, bapaslon diiringi oleh massa pendukung yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dan berpotensi menyebarkan virus corona. 

S
enada dengan itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana menyebut, proses pendaftaran kemarin merupakan suatu ironi karena seharusnya dapat diantisipasi jika ada persiapan yang matang dalam mencegah kerumunan. "Potensi pelanggaran dilakukan terang benderang, terjadi kerumunan dan arak-arakan massa. Seharusnya mitigasi persoalan tiap tahapan sudah direncanakan secara detil, namun kenyataannya tidak," kata Aditya.

Aditya menjelaskan, dalam situasi normal saja pelaksanaan pilkada sudah dapat dipastikan akan banyak menimbulkan masalah, apalagi dilakukan di tengah wabah virus corona yang kesulitannya berkali-kali lipat. (bbc.com, 10/09/2020).

Menanggapi permintaan penundaan pilkada yang dijadwalkan 9 Desember 2020, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan usulan soal Pilkada Serentak kembali ditunda sulit diwujudkan karena perubahan UU membutuhkan waktu. Selain itu, penerbitan Perppu juga perlu persetujuan DPR dan belum tentu disetujui.  Selain itu penundaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 nanti bisa mengakibatkan munculnya banyak pejabat pelaksana tugas (Plt) di beberapa pemerintahan daerah. “Tapi alasannya kita sampaikan, ya itu tadi, pertama, dulu kita tidak ingin adanya pemerintahan yang Plt, itu sampai 270 kalau ditunda. Tidak mungkin satu negara Plt-nya 270. Lalu alasan kedua, kalau tunggu COVID kapan tunggunya, itu alasan kemarin di DPR-KPU,” jelas Mahfud. (makassar.terkini.id, 13/09/2020). 

Narasi penolakan dari pemerintah terhadap usulan penundaan Pilkada menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan untuk menyambung nyawa kekuasaan demokrasi di negeri ini jauh lebih penting dibandingkan dengan nyawa rakyat. Karena memang Pilkada adalah alat dari sistem demokrasi yang melahirkan penguasa-penguasa yang minim empati dan akan selalu bergandengan tangan dengan kaum kapitalis sebagai praktik politik imbal jasa. Keberpihakan seorang pemimpin atas kepentingan kelompok tertentu dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat tidak akan mampu mebawa kemaslahatan seluruh manusia. 

Berbeda dengan Islam, Sistem Khilafah akan melahirkan pemimpin yang memiliki keterikatan dengan hukum syariat, karena model pemilihannya juga berdasarkan hukum syariat yang jauh dari carut marut dan kecurangan sebagaimana yang terjadi dalam sistem demokrasi. Pemimpin yang terikat dengan hukum syraiat akan menyadari posisinya sebagai pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di hari kiamat, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yang artinya :

Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari). 

Demikianlah perbedaan yang besar antara pemimpin yang lahir dari sistem demokrasi dengan pemimpin yang lahir dari sistem Khilafah. Pemimpin dalam sistem Khilafah akan menerapkan syariat Islam secara kaffah untuk selanjutnya membawa kehidupan yang rahmatan lil alamiin. Sistem Khilafah ala minhajjin nubuwah adalah suatu keniscayaan dan janji Allah, dengan atau tanpa kontribusi dari kita, sistem ini akan tegak kembali dengan kehendak Allah.  Maka suatu kerugian yang besar apabila kita tidak memilih untuk memperjuangkannya bersama.  Wallahu ‘alam bishowaf.