Home Disaster BNPB Mengajak Multi Pihak Untuk Bahas Solusi dan Strategi PB di Indonesia

BNPB Mengajak Multi Pihak Untuk Bahas Solusi dan Strategi PB di Indonesia

150
0
SHARE
BNPB Mengajak Multi Pihak Untuk Bahas Solusi dan Strategi PB di Indonesia

SENTUL, BOGOR (Parahyangan-post.com)  - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajak berbagai pihak untuk membahas solusi dan strategi penanggulangan bencana di Indonesia. Kegiatan ini terwadahi dalam seminar nasional dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020 yang berlangsung di InaDRTG, Sentul, pada Senin (3/1).

Seminar yang menghadirkan para narasumber dengan berbagai institusi ini membahas enam tema utama, yaitu (1) Manajemen Kebencanaan; (2) Ancaman Geologi dan Vulkanologi (Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi, Erupsi Gunungapi); (3) Ancaman Hidrometeorologi (Kekeringan, Karhutla, dan Perubahan Iklim); (4) Ancaman Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Puting Beliung, Abrasi); (5) Ancaman Limbah dan Kegagalan Teknologi; serta (6) Sosialisasi Katana dan Edukasi Kebencanaan.

Pada pembukaan seminar, Kepala BNPB Doni Monardo melaporkan bahwa  multipihak sangat signifikan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. BNPB memberikan istilah multipihak sebagai pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa. Menurutnya, penanggulangan bencana adalah urusan bersama, seperti tema dalam Rakornas PB 2020.

“Urusan penyelenggaran penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi oleh segenap komponen bangsa, baik pada pra, saat dan pascabencana,” ujar Doni.

Pada akhir sambutan, Doni mengajak semua pihak untuk bekerja sama untuk melindungi rakyat yang semakin hari memiliki potensi ancaman  bencana.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang juga membuka Rakornas PB, menyampaikan penanggulangan bencana memang membutuhkan koordinasi. Hal tersebut disebabkan dalam penanggulangan bencana selalu melibatkan banyak pihak. Namun demikian, Muhadjir berpesan bahwa dalam koordinasi dibutuhkan distribusi kewenangan dan distribusi tugas. Ia menambahkan bahwa kewenangan tadi sesuai fungsi dan peran masing-masing.

(rt/rd/pp)