Home Opini Apakah Kini Para Pelajar Sudah Merdeka Belajar ?

Apakah Kini Para Pelajar Sudah Merdeka Belajar ?

76
0
SHARE
Apakah Kini Para Pelajar Sudah Merdeka Belajar ?

Oleh: Annisa Fauziah, S.Si.

Di tengah kondisi pandemi di negeri ini, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) melalui rapat paripurna pada 5 Oktober 2020. Hal ini menimbulkan reaksi penolakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk di dalamnya mahasiswa dan pelajar.

UU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai akan merugikan rakyat Indonesia, terutama buruh/pekerja, anti-lingkungan hidup, mengabaikan HAM dan lain-lain. Beberapa pasal kontroversi tersebut ialah penghapusan Upah Minimum Kota/Kabupaten sebagai dasar upah minimum pekerja, peningkatan waktu kerja lembur, pengurangan nilai pesangon, ketentuan cuti, dan sejumlah pasal lain yang mengabaikan hak pekerja.

Pasca demo besar-besaran yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan surat edaran yang mengimbau agar mahasiswa tidak ikut demonstrasi. Hal ini tertuang dalam surat edaran Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nomor 1035/E/KM/2020 perihal 'Imbauan Pembelajaran secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja'. Surat ini diteken oleh Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam pada Jum’at, 9 Oktober 2020.  (detik.com, 10/10/20).

Kepolisian juga mengeluarkan kebijakan mempersulit pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada pelajar yang terbukti melanggar hukum dalam demontrasi anti-UU Cipta Kerja. Kepolisian mengklaim kebijakan itu akan ditempuh untuk memberikan "efek jera" kepada para pelajar tersebut.

Namun, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai mekanisme itu justru mengancam masa depan para pelajar. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) biasanya menjadi semacam prasyarat untuk digunakan ketika anggota masyarakat melamar pekerjaan. (bbc.com, 15/10/20).

Disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah penolakan keras dari rakyat sebenarnya mengindikasikan bahwa aspirasi rakyat sudah tak berlaku lagi. Demokrasi ‘Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat’ nyatanya hanya berpihak kepada kepentingan penguasa dan pengusaha (kapitalis).

Begitu juga dengan ‘merdeka belajar’ yang dicanangkan Menteri Pendidikan, Nadiem Makariem, apakah kini para pelajar sudah ‘merdeka belajar’? Ternyata, kebebasan berpikir dan kemandirian pelajar justru dibungkam. Bagaimana tidak, hak untuk berbicara dan menyampaikan aspirasi saja sangat dipersulit. Pada akhirnya "merdeka" ini sejatinya adalah kebebasan bagi para kapitalis untuk mengeksploitasi potensi masyarakat demi kepentingannya sendiri. Bukan keberpihakan kepada rakyat.

Sistem demokrasi yang diterapkan saat ini semakin menunjukkan kebobrokan dan inkonsistensi, yaitu bagaimana keadilan hukum dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat justru diabaikan. Kini para mahasiswa dan pelajar yang notabene menjadi aset peradaban justru dianggap ancaman, sehingga potensinya layak untuk 'dimandulkan' bahkan diberangus. Alhasil, ketika ada mahasiwa yang kritis dalam mengkritik kebijakan penguasa langsung diberikan ancaman.

Memang tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa atau oknum yang tidak bertanggung jawab seperti merusak fasilitas umum saat melakukan demontrasi tidak bisa dibenarkan. Namun, jangan sampai hal ini dijadikan dalih untuk membatasi hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya, terutama dalm hal mengoreksi kebijakan pemerintah.

Fenomena ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di dalam sistem Islam. Rakyat justru wajib melakukan muhasabah kepada penguasa dan memiliki hak untuk menuntut keadilan jika penguasa melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Misalnya saja ketika penguasa menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan hukum syara'.

Dari Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu ‘anhu dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka hendaknya dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi maka dengan hatinya, sesungguhnya itulah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim).

Islam sendiri justru memberikan predikat umat Islam sebagai umat terbaik justru ketika mereka mau melakukan aktivitas amar maruf nahi munkar. Allah SWT berfirman: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.." (QS. Ali Imran: 110).

Ayat tersebut memperkuat argumentasi bahwasannya potensi umat Islam termasuk para pelajar dan mahasiswa seharusnya diarahkan untuk melakukan dakwah menyebarkan Islam kaffah dan untuk membangun peradaban Islam yang mulia. Jadikanlah generasi penerus kita saat ini layaknya generasi muda di kalangan para sahabat yang mengerahkan potensinya untuk kemuliaan Islam.

Sistem Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyah akan mengarahkan potensi para pemuda sesuai fitrah penciptaanya, yaitu mengabdi kepada Allah SWT dan memberi manfaat bagi umat. Oleh karena itu, konsep "merdeka belajar" yang dicanangkan pemerintah saat ini hanyalah ilusi belaka. Karena kemerdekaan itu sejatinya hanya diberikan kepada para kapitalis, bukan kepada rakyat. []