Jakarta, parahyangan-post.com Rencana Kementerian Agama dan Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Umroh mendapat sambutan positif dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (AMPHURI). Bahkan pihaknya siap dilibatkan jika diminta.

“Kalau diminta kami siap, sebab kami adalah organisasi haji dan umroh tertua, paling berpengalaman dan mempunyai anggota terbanyak, tersebar diseluruh wilayah Indonesia,” kata Bendahara Umum AMPHURI Tauhid Hamdi kepada wartawan di Jakarta, Jumat 6/4).

Wacana pembentukan Satgas Umroh ini mencuat ketika Wakapolri Komjen Syafruddin mengunjungi Kemenag, Rabu 4/4. Dalam pertemuan itu dibahas  cara penanganan  penipuan jamaah umroh yang belakangan semakin menghebohkan dengan terbongkarnya kasus ABU Tours &Travel.

Bom Waktu

Menurut Tauhid kasus penelantaran calon jamaah umrah di Indonesia seperti tak ada habisnya. Belum lagi selesai proses persidangan penelantaran puluhan ribu calon jamaah umrah oleh PT First Anugerah Karya Wisata atau yang dikenal dengan nama First Travel (FT) dengan kerugian yang mencapai hampir Rp1 triliun, belakangan justru terkuak kasus dugaan penelantaran baru yang diduga dilakukan oleh PT Amanah Bersama Umat (ABU) Tour. Fakta mencengangkan pun terungkap, berdasarkan investigasi Kementerian Agama (Kemenag), ada sebanyak 86.720 jamaah seluruh Indonesia belum diberangkatkan, dan paling banyak dari daerah Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Ini kasus besar, pemerintah harus menuntaskannya dengan cepat sebelum muncul lagi kasus-kasus lain yang mungkin saja lebih besar,” pintanya.

Makanya, lanjut Tauhid, pembentukan Satgas ini cukup mendesak, mengingat tensinya cukup tinggi.

“Kalau dibiarkan berlarut-larut bisa menimbulkan bom waktu yang siap meledak kapan saja,” yakinnya.

 Kurang Informasi

Lebih jauh dikatakan Tauhid, maraknya penipuan umroh disebabkan masyarakat tidak mendapat informasi yang benar mengenai perjalanan umroh. Masyarat masih saja tergiur oleh umroh berbiaya murah. Padahal biaya yang ditawarkan tidak masuk akal.

“Nah, ketika gagal diberangkatkan mereka baru kaget,” jelasnya.

Penyebab lain, lanjut Tauhid,  lamanya waktu tunggu pemberangkatan calon jamaah haji di Indonesia. Dengan lamanya waktu tunggu keberangkatan haji tersebut, mereka ingin melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu.

“Tingginya minat masyarakat  menunaikan ibadah umrah, dimanfaatkan oknun travel nakal dengan iming-iming yang menggiurkan dan tidak masuk akal,” jelasnya.

Makanya Tauhid sangat setuju jikalau Kemenag dan Polri  membentuk Satgas, dan pihak siap berpartisipasi dalam Satgas tersebut.

Sebelumnya, di Komisi III DPR RI mengusulkan rencana untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) menangani kasus penelantaran dan penipuan jamaah umrah ini. Namun, oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mujahid, usul itu dimentahkan. Karena jika ditangani oleh Pansus akan memakan waktu yang lama.

Tauhid sependapat usulan Sodik Mujahid.

“Jika ditangani dengan Pansus akan memakan waktu yang sangat lama. Lebih baik dengan Satgas saja,” usulnya.

Di sisi lain, Tauhid menghimbau agar calon jamaah umrah berhati-hati lagi dalam memilih travel. “Jangan mudah diiming-imingi dengan biaya murah. Memilih travel itu gampang, ingat saja kuncinya, 5 Pasti Umrah. Pasti travelnya berizin, pasti tiket pesawatnya, pasti jadwal keberangkatannya, pasti visanya, dan pasti hotelnya. Kalau lima hal ini sudah terpenuhi, Insha Allah, jamaah aman. Dan pasti dapat beribadah dengan kusyuk di Tanah Suci,” tandasnya. *** (ABOE/PP)