Home Agama AMPHURI : VFS Tasheel Sengsarakan Jamaah Umroh Indonesia

AMPHURI : VFS Tasheel Sengsarakan Jamaah Umroh Indonesia

Haji dan Umroh

1,290
0
SHARE
AMPHURI : VFS Tasheel Sengsarakan Jamaah Umroh Indonesia

Keterangan Gambar : Ketua Umum AMPHURI Joko Asmoro (tengah memakai peci) saat mengadakan konprensi pers di DPP, Rabu (19/12/2018). AMPHURI menolak VFS Tasheel melakukan rekam biometric untuk pengurusan visa umroh karena menyengsarakan jamaah. (foto Isk.)

Jakarta, parahyangan-post.com - Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Joko Asmoro menolak pemberlakuan rekam biometrik oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui operator Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel.

Rekam biometric oleh VSF Tasheel,  menurut Joko, sangat membebani calon jamaah umrah. Pasalnya, kantor VFS Tasheel di Indonesia tidak memadai. Hanya ada di beberapa kota propinsi dan kota besar saja. Sementara calon jamaah umroh Indonesia dominan berasal dari desa atau kabupaten terpencil.

"Sekitar 50% calon jamaah umroh kita berasal dari desa. Sehingga, mereka sangat kesulitan untuk melakukan rekam biometrik yang hanya ada di beberapa provinsi dan kota besar saja,” tutur Joko dalam keterangan persnya di Kantor DPP AMPHURI, Jakarta, Rabu (19/12).

Rekam biometric (sidik jari dan retina mata) merupakan  persyaratan wajib untuk pengurusan visa calon jamaah umrah.

Menurut Joko, keberatan calon jamaah ini tak hanya sebatas waktu dan jarak serta kesusahan  dalam melakukan proses biometrik. Tetapi juga materi.

"Pernah ada jamaah yang berasal dari sebuah desa terpencil datang mengeluhkan kepada kami, mereka harus menghabiskan biaya tambahan dari Rp1 juta hingga Rp6 juta hanya untuk ongkos dan penginapan selama mengurus rekam biometrik," katanya.

PATUHI Juga menolak

Sementara itu, Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) juga menolak rekam biometric oleh Tasheel. PATUHI adalah para pengusaha umrah dan haji khusus  dari empat asosiasi umrah dan haji yang bersatu dalam wadah.

Mereka pun melakukan upaya untuk melobi Pemerintah Arab Saudi agar mau mempertimbangkan kebijakan ini untuk dihapuskan.

"Minggu lalu, PATUHI telah menemui Wakil Menteri Haji Arab Saudi bidang Umrah Dr Azis Wazzan di kantornya di Jeddah  guna menyampaikan aspirasi calon jamaah Indonesia yang merasa sangat keberatan dengan kebijakan ini. Jika  kebijakan ini terus berlanjut, akan banyak dampak terhadap keberangkatan jamaah," jelas Joko yang juga Anggota Dewan Pembina PATUHI.

Selain, letak geografis, Joko menilai, pelayanan VFS Tasheel yang mulai diberlakukan Senin (17/12/2018) lalu, dinilai belum siap untuk melayani calon jamaah Indonesia yang setiap tahunnya memberangkatkan lebih dari 1 juta jamaah.

“Bisa dibayangkan, rata-rata per hari kita mengajukan antara 10.000 - 20.000 visa.  Namun kemarin, di hari pertama pemberlakuan rekam biometric oleh VFS Tasheel, kita belum bisa menyetorkan visa karena belum adanya proses rekam biometrik. Kemudian, di hari kedua, kita hanya bisa mengajukan empat saja yang sudah melakukan proses biometrik ke kedutaan. Dan hari ini, hari ketiga, baru bisa diselesaikan prosesnya hanya 110 jamaah. Bisa dibayangkan, dari 10.000 -20.000 menjadi tidak ada, empat, kemudian 110 visa. Karena memang calon jamaah sendiri mengalami kendala," terang Joko.

 

Ditambahkan Joko, jika hal ini berlarut, maka tak hanya pelayanan jamaah umrah di Indonesia saja yang terkena imbasnya. "Hal ini juga akan berimbas pada akomodasi, pelayanan katering, dan hunian hotel di Arab Saudi. Minggu lalu, juga sudah kami sampaikan pada pengurus Kadin Kota Mekkah terkait imbas dari kebijakan ini. Mereka pun berharap, hal ini tidak terjadi. Dan mereka akan berupaya melobi dan menjelaskan hal ini kepada pemerintahnya," tandas Joko. *** aboe/pp