Nusantara

BURUH ANCAM MOGOK NASIONAL

Upah Layak, Implmentasi Jaminan Kesehatan dan Hapus Outsourcing di BUMN

Administrator | Senin, 30 September 2013 - 04:23:38 WIB | dibaca: 1402 pembaca

JAKARTA, Parahyangan – Post.com - Menjelang Konfrensi Besar/Rapat Akbar Buruh Indonesia. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyatakan sikap;  pertama, mengapa upah minimum harus naik 50%?. Semenjak kenaikan harga BBM hingga sekarang daya beli buruh terus turun dan inflasi meningkat. Kenaikan harga-harga membebani buruh terutama sewa rumah, ongkos, dan belanja kebutuhan barang sehari-hari. Upah minimum tertinggi di Indonesia (DKI Rp 2,2 jt) lebih rendah dari Thailand (Rp2,8 jt) dan Philipina(Rp3,2 jt) hanya sedikit lebih dari Kamboja dan Vietnam(tapi infrastrukturnya lebih buruk).

Padahal ekonomi Indonesia yang tumbuh no  2 dan GDP no 16 di dunia (walaupun dampak pelemahan rupiah sedikit memperlambat pertumbuhan ekonomi) tapi tidak terasa bagi buruh karena pertumbuhan hanya dinikmati segelimtir orang dimana 1% orang kaya menguasai asset 40% yg dimiliki rakyat indonesia yg terlihat dr gini ratio 0,41. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Presiden KSPI, Said Iqbal.

Lebih lanjut Iqbal juga mengatakan, mengapa Mogok Nasional yang kedua kalinya di 2013 ini?, strategi KLA (Konsep-Lobby-Aksi) yang  dilakukan buruh sebenarnya menyiratkan keinginan kuat gerakan buruh Indonesia untuk berdialog dalam mencari solusi masalah perburuhan dan kerakyatan, tapi sayang lembaga-lembaga  formal yang ada tidak memerankan fungsinya denga baik dan terlebih lagi ketika staregi APINDO yang langsung meminta pemerintah membuat Inpres pengaturan upah minimum  yang membatasi kenaikan nilai upah mininimum membuat reaksi balik buruh melawan dengan keras, "konspirasi Upah murah" tsb karena INPRES tersebut menabrak UU Ketenagakerjaan dan mematikan peran dewan pengupahan untuk melakukan survei biaya hidup (KHL) sebagai dasar penetapan upah mininimum.

Hal ini, lanjut Iqbal  mendorong buruh bersikap bahwa Lobby yang dilakukan serikat buruh ke pemerintah dan APINDO tidak ada titik temu, konsep buruh tentang  KHL 84 item yang sudah diserahkan kepada pemerintah dan APINDO tidak mendapat respon sama sekali dan tidak ada perundingan resmi satu kalipun, bahkan aksi-aksi buruh dalam eskalasi kecil menengah sebagai upaya mengingatkan pemerintah .

Disis lain, Presiden KSPI juga menegaskan bahwa  APINDO malah direspon dengan pernyataan,"permintaan buruh irrasional" dan "aksi buruh akan dihadapi denga pendekatan keamanan", sehingga membuat buruh makin tidak memahami arah kebijakan APINDO dan pemerintah.

Padahal dalam pandangan serikat buruh bila upah dinaikan dalam batas layak maka akan meningkatkan daya beli/purchasing power sehingga akan menaikan konsumsi domestik yang pada akhirnya membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi, bahkan konsep usulan serikat buruh tentang  Jaminan Kesehatan Seluruh Rakyat pada  01 Januari 2014 bukan bertahap 2019, dengan  orang miskin/tidak mampu yang dibiayai negara sebanyak lebih 100 juta orang serta buruh meminta  Outsourcing di BUMN di hapus itupun tidak di gubris oleh pemerintah. Oleh karenanya buruh berpandangan,  konsep tertulis(tentang upah layak,implementasi jaminan kesehatan, hapus outsourcing di BUMN) sudah disampaikan dan Lobby sudah berulang kali dilaksanakan serta Aksi dalam skala kecil menengah sudah di lakukan tapi tidak di respon, maka Mogok Nasional pilihannya.

(ratman/pp)
Foto : ist/net












Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)