Agama

Tambahan Kuota Haji Diutamakan Bagi Lansia

Administrator | Rabu, 03 Juli 2019 - 13:18:59 WIB | dibaca: 423 pembaca

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong saat diwawancara perlementaria, (sumber foto : dok.pemberitaan/hr/pp

SENAYAN (Parahyangan-Post.com) - Tambahan Kuota Haji bagi Indonesia yang baru saja diberikan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, langsung dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk menambah kuota haji di semua provinsi. Dan tambahan kuota ini diutamakan bagi calon haji lanjut usia (lansia).

 

Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong saat diwawancara perlementaria via pesan singkat baru-baru ini. Seperti diketahui tambahan kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi sebesar 10 ribu jemaah. Tambahan kuota tersebut, kata Ali, merupakan hasil diplomasi Panjang yang berbuah manis.

 

Segera setelah mendapatkan kuota tambahan, pemerintah dan DPR RI langsung menggelar rapat untuk mendistribusikan kuota ini ke seluruh provinsi, sekaligus juga menyiapkan anggaran tambahan bagi jemaah tambahan ini. Kuota haji Indonesia yang semula 221.000 jemaah, kini menjadi 231.000 jemaah. “Sudah dibagikan secara merata kuota tersebut ke seluruh daerah. Secara teknis Kementerian Agama yang membaginya sekaligus menyiapkan anggarannya,” ucap politisi Fraksi PAN tersebut.

 

Setelah menggelar rapat beberapa waktu lalu, Komisi VIII DPR dan Menteri Agama sepakat membagi rata tambahan kuota ini sebesar 25 persen untuk setiap provinsi. Dan para lansia mendapat prioritas untuk menunaikan haji mulai tahun haji 2019 ini. DPR sendiri, lanjut Ali, terus mengawasi pembagian tambahan kuota ini. Bahkan, anggaran haji juga terus diawasi. Pemerintah sendiri, sebut Ali, membutuhkan tambahan anggaran Rp 353 miliar lagi.

 

Dijelaskan Ali, agar tak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Komisi VIII DPR RI dan Kemenag menyisir kembali beberapa pos anggaran haji dalam APBN 2019 yang masih bisa dihemat atau dipotong untuk menutupi kekurangan anggaran Rp 353 miliar. Sisanya baru bisa diambil dari APBN. 

(rls/humas/dpr/pp)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)