Polkam

Menuju Jabar Satu

Singkirkan Dedi, Emil Cagub Jabar

Administrator | Jumat, 22 September 2017 - 15:57:16 WIB | dibaca: 177 pembaca

Ridwan Kamil (foto ist)

Bandung, parahyangan-post.com Secara mengejutkan Partai Golongan Karya (Golkar) menunjuk walikota Bandung saat ini, Ridwan Kamil menjadi calon Gubernur Jabar. Dia dipasangkan dengan H. Daniel Mutaqien Syafiuddin sebagai wakil. Dengan demikian pupuslah harapan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk ikut bertarung di Pilkada yang akan di tahun depan itu.

Padahal sejak setahun lalu, Dedi yang juga ketua DPD Partai Golkar Jabar itu,  sudah all out menggalang dukungan ke berbagai daerah. Bahkan spanduk-spanduk pencalonannya telah menyebar, bukan saja di Purwakarta tetapi juga di wilayah Jabar lainnya.

Surat penunjukkan Ridwan yang beredar luas di media sosial ditandatangani langsung oleh Ketum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham, tertanggal bulan September (tanggalnya tidak ditulis)

Sebelumnya Ridwan sudah diusung oleh Nasdem dan PKB untuk menjadi orang nomor satu di bumi Parahyangan ini.

Pernyataan

Menanggapi penunjukkan tersebut, Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil belum memberikan respon meyakinkan. Kepada media yang menghubunginya, Jumat 22/9 ia hanya mengeluarkan dua statement. Pertama, dia mempersilakan wartawan bertanya ya langsung ke DPP (Golkar) . Kedua, dia belum menerima apa pun, termasuk suratnya.

 

Menurutnya, dukungan yang beredar sangat berbeda dengan apa yang dilakukan NasDem dan PKB. Sebab, dua partai tersebut memberikan surat resmi langsung dalam bentuk fisik.

"Beda dengan NasDem, ada di lemari saya suratnya. PKB juga ada di lemari suratnya. Kalau ini mah masih katanya," ucapnya.
Untuk itu, Emil kembali meminta agar surat tersebut dikonfirmasi kepada DPP Golkar. "Jadi konfirmasinya ke pemberi surat, bukan penerima surat. Kalau ke penerima surat, saya belum menerima. Saya juga dapat kabarnya via smartphone," katanya.Disinggung apakah akan meminta konfirmasi kepada DPP Golkar terkait surat tersebut, Emil mengaku tidak akan melakukannya. Sebab, dia menilai, jika meminta konfirmasi tanpa bukti dokumen fisik, hal itu dianggap sebagai sebuah blunder politik.
"Jadi tolong konfirmasi ke DPP. Lalu saya tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Bisa saja hoax karena tanggal belum ada, nomor surat juga belum ada," tutur Emil.*** (aboe/pp)

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)