Polkam

KAHMI

Rekomendasi Rakornas III KAHMI Sikapi Pernyataan Saut Situmorang

Administrator | Jumat, 06 Mei 2016 - 16:47:29 WIB | dibaca: 756 pembaca

PURWAKARTA, Parahyanganpost.com - Rakornas III KAHMI 2016 yang berlangsung di Hotel Kota Bukit Indah Plaza Purwakarta Jawa Barat pada Rabu-Jum’at 4-6 Mei 2016 diikuti oleh 500 (lima ratus) orang peserta dari Majelis Nasional, Wilayah dan Daerah KAHMI.

Dalam Rakornas ini, para peserta melakukan serangkaian pembicaraan menyangkut soal-soal internal dan eksternal organisasi.

Disamping itu, forum Rakornas se-Indonesia juga mencermati perkembangan terkini terkait Pernyataan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tatkala menjadi narasumber “Harga Sebuah Perkara” di stasiun TV One pada Kamis 5 Mei 2016.

Terkait dengan pernyataan Saut Situmorang tersebut, Forum Rakornas KAHMI menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

1. Penyebutan HMI dalam konteks pembicaraan Saut Situmorang telah merugikan nama baik HMI lantaran melakukan generalisasi bahwa kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang sudah mengikuti Latihan Kader (LK I) melakukan korupsi.
2. Pernyataan tersebut sangat tendensius dan merupakan pembunuhan karakter serta mendeskreditkan HMI.
3. Pernyataan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik selaku aparat penegak hukum.
4. Oleh karenanya, forum Rakornas KAHMI menuntut sebagai berikut: 1). Saut Situmorang harus minta maaf kepada HMI melalui media massa cetak dan elektronika nasional selama 5 hari berturut-turut, 2). Saut Situmorang mundur dari jabatan pimpinan KPK, 3). KAHMI akan menempuh upaya: melaporkan ke Majelis Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menempuh upaya hukum serta melaporkan ke Mabes POLRI.

Selanjutnya, terkait perubahan lingkungan strategis berpengaruh/mempengarui dinamika kehidupan umat bangsa dan negara. Untuk itu sebagai komunitas intelektual, pada forum Rakornas III KAHMI ini, kami menyampaikan beberapa rekomendasi terkait kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut: 

1. Ideologi
a. Paham/Ideologi asing diera keterbukaan teknologi informasi berpengaruh terhadap ideologi bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila. Paham Komunisme dan radikalisme jelas jelas bertengan dengan Pancasila. Untuk itu perlu diantisipasi dengan berbagai upaya, mencegah dan menolak ideologi/paham Komunis dan Radikalisme serta ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

b. Mendorong Pemerintah untuk tetap memelihara keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tidak membangkitkan kembali diskursus nasional terkait G30S PKI apalagi disertai permohonan maaf oleh pemerintah karena peristiwa tersebut bagian dari proses pendewasaan perjalanan hidup bangsa. Lagipula wacana permohonan maaf telah menimbulkan polemik tentang “siapa yang harus minta maaf kepada siapa“. Daripada menimbulkan pro kontra yang tidak produktif lebih baik wacana minta maaf dihentikan dan masing-masing kita bertekad untuk bersatu membangun bangsa.

c. Dalam rangka memperkuat nasionalisme, mendorong upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai nilai pancasila dalam berbangsa dan bernegara maka sangatlah penting memperkuat pendidikan Pancasila, budi pekerti, dan kewarganegaraan di semua tingkatan sebagai pelajaran (mata kuliah) wajib.

2. Politik
a. Mendorong optimalisasi kinerja kabinet pemerintahan dan menghormati hak prerogatif Presiden, apabila memutuskan reshuffle kabinet.
b. Mendorong tumbuhnya demokratisasi melalui penguatan kelembagaan partai-partai politik, untuk itu konflik-konflik partai harus diselesaikan melalui mekanisme internal partai secara adil dan demokratis, berpedoman pada peraturan perundangan. KAHMI mendorong penguatan partai politik dan menolak upaya deparpolisasi karena adanya parpol adalah bagian penting dari demokrasi dan kosntitusi. Parpol harus diperkuat, tetapi pembukaan peluang bagi calon kepala daerah secara perseorangan harus pula diterima sebagai penguatan saluran-saluran demokrasi. 
c. Mendorong terlaksananya Pilkada 2017 sebagai momentum elektoral di tingkat daerah agar berjalan secara demokratis dan bersih serta menghilangkan praktek politik yang pragmatis transaksional.
d. Mendorong penguatan masyarakat madani (civil society) dalam kerangka kemandirian masyarakat, sehingga semakin berperan penting dalam peningkatan kualitas demokrasi.
e. Mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang proaktif dalam berikhtiar mendorong terwujudnya perdamaian dunia, terutama di kawasan Dunia Islam. Selanjutnya mendorong agar menjadi pelopor perdamaian, khususnya lingkup negara negara Islam yang masih dilanda konflik.
f. Mengapresiasi kinerja pemerintah yang mampu membebaskan 10 orang WNI yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan dan selanjutnya mendorong untuk terus melakukan upaya diplomasi dalam rangka melindungi WNI yang bermasalah di luar negeri. 

3. Ekonomi
a. Memahami langkah-langkah kebijakan ekonomi pemerintah yang dituangkan ke dalam berbagai paket kebijakan ekonomi, dengan beberapa catatan bahwa langkah tersebut tetap berpihak pada UMKM dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. 
b. Mendukung rencana kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) dengan mencermati, agar dalam bingkai keadilan ekonomi dan mengantisifasi dampak negatif yang akan ditimbulkan. 
c. Mendorong pembangunan infrastruktur dengan selalu mempertimbangkan aspek kemanusiaan, daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup serta danpak sosial yang ditimbulkan. 
d. Mendorong upaya penguatan daya saing bangsa, khususnya dibidang ekonomi, sehingga Indonesia mampu memanfaatkan peluang dalam kerangka Masarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

4. Hukum dan HAM
a. Mendorong agar proses penegakan hukum dilakukan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu (tebang pilih).
b. Mendorong terciptanya aparat penegak hukum dan lembaga hukum yang bersih dan berwibawa.
c. Mendukung upaya pemberantasan perdagangan narkoba dan mendukung agar pemerintah segera mengeksekusi terpidana mati narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap.
d. Mendorong Pemerintah bersama DPR RI untuk mengkaji ulang berbagai peraturan perundangan yang kurang berpihak kepada kepentingan nasional.

5. Hankam
a. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI dengan moderisasi Alutsista dan peningkatan Sumber Daya Manusia secara berkesenambungan.
b. Mendorong pemerintah untuk memberikan prioritas pembangunan di wilayah perbatasan
c. Agar pemberantasan terorisme yang melibatkan lembaga Polri dan TNI dilakukan secara profesional (dan mempertimbangkan aspek penegakan HAM), sehingga tidak kontraproduktif bagi upaya penguatan deradikalisasi.
d. Mendorong pemerintah memperhatikan dan dengan sungguh-sungguh melakukan program ketahanan keluarga dalam kerangka membangun kekuatan mental bangsa dan Negara.


Purwakarta, Jumat 6 Mei 2016 Pukul 11.30 WIB
Pimpinan Sidang Rakornas III KAHMI
Dr. Muhammad Marwan, 
Dr. Reni Marlinawati
Ir. Subandriyo, 
Drs. Manimbang Kahariadi
Dr. Lukman Malanuang

(tim/red)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)