Agama

Kisruh Rekam Biometrik VSF Tasheel

PPIU Ancam Hentikan Pengiriman Jamaah Umroh

Administrator | Kamis, 17 Januari 2019 - 06:41:01 WIB | dibaca: 431 pembaca

Antrian rekam biometrik di counter VFS Tasheel, Mal Cipinan Indah, Jakarta Timur. (foto Isk.)

Jakarta, parahyangan-post.com, Rekam Biometrik yang dilakukan oleh Facilitation Services (VFS) Tasheel kisruh dan  merugikan calon jamaah umroh Indonesia. Sejak diberlakuan 17 Desember 2018 lalu, ribuan calon jamaah tertunda keberangkatannya  ke tanah suci. 

Di sejumlah counternya , antrian mengular cukup panjang, seperti  yang terpantau media ini di counter Mal Cipinang Indah, beberapa waktu lalu. Ratusan calon jamaah sudah menunggu sejak pagi, bahkan ada yang tidak terlayani pada hari itu.

Sementara di daerah-daerah lain, seperti di Makassar dan Medan, calon jamaah terpaksa menginap di hotel berhari-hari untuk menunggu direkam, sebab tempat tinggal mereka jauh dari ibukota propinsi, bahkan ada yang harus naik kapal dan pesawat terbang. Kondisi ini tentu menambah beban biaya yang cukup besar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Haji dan Umrah Indonesia (PATUHI) Muharom Ahmad mengatakan akibat dari keterlambatan rekam biometrik itu, tidak saja merugikan jamaah tapi juga pihak penyelelenggara

Akibatnya, hal ini berdampak pada pemberangkatan calon jamaah yang harus mundur atau tertunda dari jadwal yang sudah diatur oleh Panitia Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Dengan tertundanya keberangkatan jamaah, secara otomatis, tiket penerbangan yang seyogyanya untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah jadi hangus. Dan mau tidak mau, hal itu menjadi tanggung jawab penyelenggara karena sudah melakukan booking seat pada maskapai yang akan digunakan. Tak hanya itu, akomodasi hotel tempat jamaah menginap di Saudi Arabia baik Mekkah atau Madinah juga hangus jika jamaah tidak datang tepat pada waktu yang telah dibooking kan," ujar Muharom Ahmad di Jakarta, Rabu(16/1).

Rekam biometrik merupakan salah satu syarat untuk memperoleh visa umroh bagi calon jamaah. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menunjuk VFS Tasheel untuk melakukannya, dan telah dimulai sejak 17 Desember 2018.

 Rugi Ratusan Miliar

Lebih  lanjut Muharom memperkirakan, sejak diberlakukannya rekam biometrik, para PPIU telah mengalami kerugian hingga Rp30 miliar. Jumlah tersebut berasal dari proses yang memakan waktu lama dan pengunduran waktu terbang hingga booking hotel jamaah selama di Saudi Arabia.

Ditambahkan Muharom, sejak diberlakukan hingga sekarang (sekitar 1 bulan)  sekitar 2.000 jamaah telah  tertunda keberangkatannya akibat kesulitan rekam biometrik tersebut.

"Jika diperhitungkan, harga tiket perjamaah itu dikisaran Rp12-13 juta, ditambah biaya hotel yang hangus pada dua malam pertama dari tanggal booking Rp2 juta, maka rata-rata PPIU mengalami kerugian Rp15 juta per jamaah. Jika dikalikan 2.000 jamaah, maka sudah mencapai Rp30 miliar," terang Muharom.

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina PATUHI Joko Asmoro menegaskan, jika kebijakan ini tetap diberlakukan, tentunya akan sangat menyulitkan calon jamaah.

"Yang ada dari kami, daripada kami terus merugi dan jamaah kesulitan, kami akan menghentikan pemberangkatan ibadah para calon jamaah agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Inilah sebagai bentuk dan rasa prihatin kami serta tanggung jawab moral kepada calon jamaah Indonesia," tegasnya.

Menurut Joko, karena biasanya para PPIU ini telah mengatur dan menyiapkan jadwal akomodasi baik penerbangan, hotel dan katering sampai akhir program penyelenggaraan ibadah umrah di bukan Syawal setiap tahunnya.

"Jadi, dengan kejadian ini, sekarang harus kita batalkan semua hingga sebulan ke depan. Kalau tidak, resikonya sangat besar. Sebelumnya, mengenai kerugian ini, telah kita sampaikan langsung kepada Kepala Kamar Dagang Kota Mekkah di Saudi Arabia. Jadi bukannya hanya sisi pengusaha Indonesia saja yang akan mengalami kerugian, melainkan juga pengusaha di Saudi Arabia termasuk maskapai penerbangan yang akan mengangkut jamaah. Hal ini harus dipahami bersama, karena di luar kemampuan kami. Dan kami tak ingin masyarakat muslim Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah Haji dan Umrah dirugikan," tandas Joko.*** aboe










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)