Ekbis

Ombudsman

Perjuangan Panjang Pedagang Pasar Baru Cikarang Bekasi Menuju Babak Baru

Administrator | Jumat, 15 Februari 2019 - 10:38:33 WIB | dibaca: 230 pembaca

Bekasi, parahyangan.com.-Sudah tujuh tahun lamanya atau sejak 2012, ribuan pedagang di Pasar

Baru Cikarang Kabupaten Bekasi menunggu adanya solusi nyata dari Bupati dan jajarannya untuk

menyelesaikan permasalahan penghapusan aset bangunan pasar. Kekhawatiran pedagang muncul

manakala beredar isu bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana akan membangun mall dan

hotel di lokasi pasar. Jika benar akan diwujudkan, hal ini akan semakin mengasingkan keberadaan

pedagang karena diduga harga sewa toko di pasar akan melonjak sehingga pedagang terancam

terusir dari pasar.

Belum juga mendapat perbaikan nasib, tiga tahun kemudian tepatnya 1 Oktober 2015, pedagang

kembali harus menelan kenyataan pahit bahwa Pasar Baru Cikarang terbakar dan menghanguskan

ratusan lapak PKL dan sejumlah toko pedagang. Pasca kebakaran, pedagang kembali dipusingkan

dengan kabar bahwa pasar akan dibongkar dalam jangka waktu setahun tanpa kejelasan tempat

penampungan pengganti bagi mereka.

Pedagang juga menyayangkan sikap Pemkab Bekasi yang cenderung mengabaikan aspirasi mereka

terkait rencana revitalisasi pasar. Dalam banyak kesempatan, pedagang menyoroti pemenang tender

lelang revitalisasi pasar yang dianggap memiliki track record buruk dalam membangun pasar sehingga

meminta diganti dengan pengembang lain yang lebih baik namun Pemkab Bekasi dinilai acuh dalam

merespon keinginan pedagang. Kendati demikian, pedagang tetap bertahan di Pasar Baru Cikarang

dengan segala keterbatasan.

Kebijakan penghapusan aset yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi terhadap bangunan Pasar Baru

Cikarang ternyata memiliki dampak buruk yang mencakup aspek ekonomi dan sosial di kawasan

tersebut. Dari sisi ekonomi, penghapusan aset berdampak pada hilangnya anggaran pemeliharaan

rutin terhadap bangunan pasar.

“Tanpa adanya pemeliharaan dari Pemkab, menyebabkan sebagian pedagang tidak mau lagi berjualan

di pasar, justru pedagang beralih meluber ke jalan. Dari sinilah masalah sosial yang lebih besar menjadi

timbul," jelas Teguh P. Nugroho, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya ketika berbicara di depan awak media di Gedung Ombudsman, Kuningan Jakarta Selatan, Kamis, (14/02/2019).

Selain permasalahan ekonomi, masalah sosial yang muncul dari kebijakan ini justru banyak berasal

dari bangunan pasar yang kumuh akibat tidak dipelihara. Beberapa diantaranya yaitu potensi pasar

dijadikan menjadi tempat mesum, tempat tinggal gelandangan, serta rawan peredaran narkoba.

“Dari laporan Tim Pemeriksa yang terjun ke lapangan, ditemukan pasar dalam keadaan kumuh. Selain

itu, pasar diduga dijadikan tempat tinggal tunawisma, ada hewan peliharaan seperti kambing yang

ditempatkan disitu, serta sampah yang menggunung dengan bau tidak sedap," lanjut Teguh.

Melihat upaya pengaduannya kepada berbagai pihak terkait terutama Pemkab Bekasi dan DPRD

Kabupaten Bekasi gagal dan tidak membuahkan hasil, pedagang Pasar Baru Cikarang akhirnya

memutuskan melaporkan Bupati Bekasi kepada Ombudsman Republik Indonesia melalui FKP2B

Cikarang. Setelah menerima laporan, Ombudsman Jakarta Raya melalui Tim Pemeriksa segera

melakukan telaah atas substansi pengaduan dan menyusun rencana pemeriksaan.

Beberapa agenda pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam kurun September –

Desember 2018 diantaranya : permintaan keterangan secara langsung kepada Pelapor, Asisten

Ekonomi dan Pembangunan, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPKD), dan Kepala

Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi ; permintaan keterangan secara tertulis kepada Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan

Provinsi Jawa Barat ; serta investigasi lapangan ke Pasar Baru Cikarang ; ditutup dengan Konsiliasi

antara FKP2B Cikarang dengan Pemkab Bekasi.

“Konsiliasi menjadi cara penyelesaian laporan yang kami pilih melihat hasil pemeriksaan terhadap

semua pihak baik Pelapor, jajaran Pemkab selaku Terlapor, pihak terkait, dan hasil investigasi lapangan

mengindikasikan bahwa kesepahaman antara Pelapor dan Terlapor menjadi kunci segera

terselesaikannya kasus ini.” tegas Teguh.

Konsiliasi merupakan salah satu cara penyelesaian laporan masyarakat di Ombudsman atau yang biasa

disebut sebagai Ombudsman Way. Selain konsiliasi, penyelesaian laporan dapat dilakukan dengan

cara mediasi, ajudikasi khusus, serta saran dan rekomendasi. Berikut poin-poin kesepakatan hasil

konsiliasi antara kedua belah pihak :

1. Pemkab Bekasi dan Pelapor sepakat dengan proses revitalisasi Pasar Baru Cikarang dengan

mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga/pengembang melalui lelang yang akan dimulai pada

Bulan Januari 2019.

2. Terkait harga sewa, akan dilakukan proses negosiasi secara musyawarah mufakat antara pedagang

dengan pengembang yang difasilitasi oleh Dinas Perdagangan pada saat penyusunan perjanjian

kerja sama, sebelum mendapatkan persetujuan dari Bupati.

3. Pemkab akan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta opsi lain yang ditempuh oleh

pengembang yang dapat mengurangi biaya sewa antara lain proses jual beli online dan sistem

perparkiran yang baik.

4. Pemkab Bekasi akan melakukan validasi pemutakhiran data pedagang baik di Pasar Baru Cikarang

maupun PKL di jalan dengan melibatkan pedagang untuk dijadikan perencanaan revitalisasi.

Melihat keberhasilan konsiliasi sampai disepakati opsi solusi penyelesaian revitalisasi Pasar Baru

Cikarang, Tim Pemeriksa melanjutkannya dengan menyusun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)

dan menyampaikannya pada pihak-pihak terkait pada hari ini. Dalam pemaparan LAHP, Tim Pemeriksa

menyatakan bahwa Bupati Bekasi tidak kompeten dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam

pengelolaan dan pemeliharaan Pasar Baru Cikarang. Selain itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten

Bekasi juga dinilai tidak kompeten dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan perencaan revitalisasi pasar.

“Sebagai tindakan korektif, kami meminta Plt. Bupati Bekasi melakukan koordinasi pelaksanaan

revitalisasi merujuk hasil konsiliasi serta menjamin partisipasi pedagang dalam prosesnya. Sekretaris

Daerah juga diminta mengkoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan dan pemeliharaan pasar

serta Kepala Dinas Perdagangan agar melaksanakan kebijakan yang akan ditetapkan nantinya.

Kesemuanya kami beri waktu selama 60 hari kerja," tegas Teguh.

Sebagai tindak lanjut, Ombudsman Jakarta Raya akan melakukan monitoring pelaksanaan tindakan

korektif dalam LAHP yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi. Jika Pemkab dinilai telah melaksanakan

tindakan korektif, paling tidak sebagian, maka laporan akan ditutup. Sebaliknya, LAHP dapat

ditingkatkan menjadi Rekomendasi yang sifatnya memaksa dan wajib dilaksanakan jika Pemkab Bekasi

tidak melaksanakan tindakan korektif. (fri)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)