Hukrim

Sengkeketa Lahan

PERAMPOKAN TANAH RAKYAT DI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI – JAWA BARAT

Administrator | Selasa, 29 Oktober 2013 - 15:03:16 WIB | dibaca: 4275 pembaca

 

   Oleh : Irwan Lubis, SH
Direktur Advokasi Hukum & HAM

PENGURUS PUSAT ANGKATAN MUDA PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH STRATEGIS
( A M P P L A S )

 

DI KECAMATAN CIBITUNG - Kabupaten Sukabumi terdapat aktifitas penambangan Pasir Besi oleh PT. BUMI PERTIWI MAKMUR SEJAHTERA (Manajemen Sdr. Bun Arifin/Arifin Hiromi) dengan luas areal pertambangan 173 Hektar meliputi 2 wilayah yakni Desa Cidahu dan Desa Cibitung. Proses pembebasan lahan dalam rangka pertambangan ini telah dimulai sejak tahun 2003 hingga izin pertambangan perusahaan ini baru dapat dikeluarkan pada tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Sukabumi. Lokasi tambang Pasir Besi berada disepantaran pantai selatan Sukabumi dengan izin tambang “Pasir Besi” saja. Perusahaan telah melakukan pembangunan dermaga muat hasil tambang melalui laut dan pabrik pengolahan pasir besi sekitar areal tambang. Pembangunan tambang ini diresmikan secara luas oleh Bupati Sukabumi.

 

Topografi areal pertambangan ini berupa bukit-bukit dan tanah datar pinggir pantai yang sebelumnya digarap dan dimiliki oleh 127 warga desa dengan tanam-tanaman dan persawahan. Sejak awalnya lokasi tersebut khususnya pada sisi dataran pantai direncanakan sebagai lokasi budi daya tambak udang sekitar tahun 1998 namun rencana tersebut sengaja dibatalkan. Selanjutnya lahan terlantar itu digarap kembali untuk pertanian dan persawahan oleh masyarakat dari dua desa tersebut. Hingga pada sekitar 2003 terdapat ditanah tersebut muncul izin pertambangan atas nama PT. NUSANTARA JAYA INDAH yang selanjutnya izin tambang ini beralih kepada PT. BUMI PERTIWI MAKMUR SEJAHTERA (disingkat BPMS).

 

Secara garis besar pembebasan lahan usaha warga di dalam lokasi tambang ini  menimbulkan banyak permasalahan. Dalam proses pembebasan lahan itu warga desa dan para penggarap sejak awalnya terus menerus menjadi korban berbagai tindakan tidak terpuji, tindakan rekayasa, tindakan intimidasi, kriminalisasi, diskriminasi, dan lain-lain. Kolaborasi tindakan-tindakan tersebut muncul dari aparat-aparat desa, pengusaha, aparat-aparat pemerintahan daerah dan pihak-pihak lain yang disebut “Biong” untuk mengambil keuntungan pribadi dengan berbagai fungsi dan peran. Secara umum kerugian perdata, pengabaian hak asasi dan hak konstitusional warga yang sebelumnya adalah pemilik lahan-lahan usaha di kedua wilayah desa tersebut sangat jelas terlihat dan dirasakan.

 

Kerugian ekonomi dan social telah dialami oleh warga yang yang pada umumnya minim pengetahuan, minim ekonomi, dan minim daya dan mudah terpedaya oleh iming-iming, ditambah gencarnya dinamika sebagai akibat modus-modus yang dilancarkan oleh kelompok pengusaha tambang tersebut. Sejak mulanya rencana penambangan ini telah terjadi berbagai modus dan fakta seperti :

 

1.   Bahwa pada tahun 2005 dengan iming-iming pengganti rugian lahan dan pemberdayaan warga, beberapa oknum telah mengkoleksi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sejumlah             56 warga desa/penggarap lahan dari dua desa tersebut. Setelah data KTP terkumpul semua warga tersebut diminta datang ke Kantor Kepala Desa. Di Kantor Kepala Desa ini semua warga tersebut diberikan uang sebesar Rp. 2 Juta (dua juta) sebagai uang “Kadeuh-deuh” dan diminta menandatangani kwintansi kosong bermeterai. Modus ini mulus berjalan karena keterbatasan SDM masyarakat desa;

 

2.   Selanjutnya ternyata pemberian uang, pengkoleksian KTP dan penandatanganan kwitansi kosong tersebut menyebabkan pada tahun 2010 telah memunculkan 56 Sertifikat Hak Pakai atas nama ke-56 warga desa penggarap tersebut. Luas keseluruhan lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai ini adalah 51,66 Hektar.

 

3.   Selang beberapa tahun setelah kejadian itu Manajemen PT. BUMI PERTIWI MAKMUR SEJAHTERA yang diprakarsai langsung oleh Sdr Bun Arifin (Pengusaha Keturunan Tionghoa) menyatakan bahwa tanah/garapan warga tersebut telah menjadi milik BPMS. Akibat pernyataan ini ke-56 warga tersebut merasa terusik dan bingung karena mereka tidak pernah menjual atau mengalihkan kepemilikan lahannya berdasarkan ke-56 Sertifikat Hak Pakai itu kepada BPMS;

 

4.   Tindakan BPMS dengan oknum-oknum yang menyalahgunakan Sertifikat Hak Pakai seluruh warga tersebut menimbulkan gejolak sosial sehingga beberapa warga mewakili seluruh warga melaporkan atau mengadukannya kepada aparat Kepolisian setempat karena akan kehilangan lahan usaha miliknya. Berkali-kali keluh kesah ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait di pemerintahan setempat, namun hingga saat ini baik aparat pemerintahan juga kepolisian setempat belum menggubrisnya;

 

5.   Bahwa perlu disampaikan seluruh Sertifikat Hak Pakai warga tersebut ditahan oleh Badan Pertanahan (BPN) Sukabumi sehingga warga tidak memegangnya. Sertifikat ini berkali-kali diusahakan perwakilan warga untuk mengambilnya namun selalu tidak berhasil dan pihak Badan Pertanahan (BPN) selalu menolak memberikan asli Sertifikat tersebut kepada masing-masing pemiliknya yang sah;

 

6.   Bahwa mengenai berbagai rekayasa dan permasalahan ini telah berkali-kali diadukan atau dilaporkan kepada pihak-pihak terkait di jajaran Kabupaten Sukabumi. Warga juga telah meminta perlindungan hukum langsung kepada Bupati Sukabumi. Dan memintanya berperan aktif menyelesaikannya, namun hingga saat ini yang bersangkutan belum menggubrisnya. Kejanggalan dan pemalsuan-pemalsuan surat dalam rangka pembuatan Sertifikat Hak Pakai di wilayah pertambangan tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian Sukabumi namun hingga saat ini tidak pernah menindaklanjutinya bahkan Pengadu/ Pelapornya dikriminalisasi pihak pengusaha pertambangan;

 

7.   Bahwa sesuai izinnya lahan tambang Pasir Besi PT. BUMI PERTIWI MAKMUR SEJAHTERA sebetulnya hanya terdapat di Blok Cikabuyutan (topografi bukit-bukit) dimana lahan ini pun secara hukum masih milik warga berdasarkan bukti kepemilikan sebanyak 56 (lima puluh enam) Sertifikat Hak Pakai seluas 51,66 Ha dan belum diselesaikan ganti ruginya sesuai ketentuan hukum. Dalam faktanya Blok Cikabuyutan saja belum selesai pembebasan lahannya, saat ini PT. BUMI PERTIWI MAKMUR SEJAHTERA sudah pula mencaplok Tanah Rakyat di Blok Cikawung (topografi bekas sawah rakyat, tanah datar pinggir pantai bersebelahan dengan Blok Cikabuyutan). Luas Blok Cikawung ini lebih dari 120 Ha (seratus dua puluh hektar) yang terdiri dari 71 (tujuh puluh satu)  Bidang lahan warga dan saat ini BPMS sudah mengusir dan merusak sawah-sawah rakyat dengan timbunan-timbunan Pasir Besi yang bergunun-gunung. Pencaplokan ini membuat terpuruk rakyat, kehilangan lahan dan mata pencaharian yang tadinya warga bertahun-tahun menanam padi di lokasi tersebut sehingga lahan dan potensi beratus-ratus ton padi, padahal itu milik mereka. Saat ini warga petani itu jadi miskin dan menganggur.

 

Rakyat mulai putus asa selalu berseteru dengan pengusaha dan aparat-aparat pemerintahan daerah setempat termasuk dengan aparat-aparat kepolisian hingga pada pada 21 Agustus 2013 yang lalu warga desa melakukan demo agar kegiatan pertambangan pasir besi diberhentikan oleh Pemerintah Daerah setempat mengingat kewajiban hukum pengusaha dengan warga pemilik lahan yang masih melekat pada seluruh areal pertambangan tersebut belum ada penyelesaian. Pihak perwakilan pengusaha menentang dan menghardik aksi demo ini dengan menyatakan bahwa BPMS telah memperoleh izin tambang dari Badan Pertanahan (BPN) Sukabumi dan Bupati Sukabumi. Setahu warga BPMS saat ini hanya memiliki izin tambang pasir besi saja dan sementara bukti kepemilikan atas lahan milik warga itu tidak ada.

 

Ditengah-tengah permasalahan yang belum selesai ini pihak BPMS terus menerus siang dan malam melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam tersebut. Para pekerja juga diekploitasi sedemikian rupa hingga untuk waktu untuk Sholat pun dihalang-halangi. Perusahaan sebenarnya telah memperoleh keuntungan ekonomi yang besar sejak beroperasi efektif mulai tahun 2010. Di lokasi tersebut selain pasir besi dieksplotasi juga bahan tambang Titanium, Uranium dan Emas walau bahan tambang ini bukan merupakann bahan tambang yang diizinkan ditambang oleh BPMS.

 

Mengenai kandungan Emas akhirnya membawa keriuhan sehingga bermunculan  penambang-penambang tradisional dari masyarakat sekitar (sesuai data terdapat 30 kelompok warga pernah melakukan penambangan emas secara tradisional) dan dapat mengumpulkan emas antara 1 hingga 2 Gram Emas setiap harinya. Ini membuktikan bahwa di lokasi tambang itu memang terdapat emas. Berbulan-bulan warga melakukan pertambangan tradisional dan saat ini pengusaha berkalaborasi dengan aparat kepolisian dan aparat pemerintahan setempat telah mengusir semua penambang tradisonal itu dan sebagian diancam dikriminalisasi.

 

Eksploitasi emas ini tentu sepengetahuan dan diprotes seluruh warga sebab diketahui bahwa BPMS tidak memiliki izin untuk menambang emas. Hal ini penting rasanya karena secara kasat mata emas ini juga diekploitasi oleh pihak BPMS dan menurut perkiraan warga BPMS telah menghasilkan perolehan Emas Murni setara sekitar 2 (dua) Kilogram setiap harinya. Di areal ini  juga terkandung bahan tambang Titanium yang tidak dapat diperkirakan lagi sudah berapa banyak ditambang dan diambil oleh BPMS. Juga isu-isu yang mengatakan di areal tersebut juga terdapat bahan tambang Uranium (hal ini sangat logis mengingat umumnya pada pertambangan Pasir Besi selalu juga mengandung bahan tambang Uranium, ini menurut penelitian-penelitian ilmiah yang ada). Namun yang pasti saat ini pihak BPMS tidak  mengindahkan  aspirasi dan hak-hak warga yang  masih  melekat  pada lokasi tambang miliknya itu bahkan sudah pula terus menerus merampok kekayaan alam milik negara. Khusus untuk bahan tambang Pasir Besi sesuai ketentuan hukum bahwa kewenangan perizinannya melintasi batas-batas kewenangan otonomi daerah, artinya khusus terhadap Pasir Besi diwajibkan memperoleh izin-izin khusus dari Pemerintah Pusat seperti HANKAM mengingat kandungan Uranium yang selalu bercampur dengan Pasir Besi. Perlu menjadi perhatian serius mengingat Uranium terkait erat dengan aspek Pertanahan dan Keamanan Negara (HANKAM).

 

Mengenai keamanan lingkungan diperoleh pula fakta-fakta bahwa pengolahan dan pengelolaan limbah-limbah berbahaya dari proses pertambangan ini diabaikan begitu saja dengan membuang dan mengalirkannya begitu saja ke lautan dengan tanpa terlihat adanya fasilitas UKL/UPL atau AMDAL. Sungguh penting disampaikan disini mengingat areal pertambangan ini mengandung Bahan Tambang Uranium dan atau Thorium (Logam Berat) yang    sangat   berbahaya   bagi   lingkungan   dan   pencemaran  lautan.   Bahan  tambang

 

berbahaya ini mengandung radioaktif sangat berbahaya bagi masyarakat. Mengenai Uranium dan Thorium ini menurut penelitian lembaga-lembaga ilmiah memang terdapat di sepanjang pantaran Pantai Selatan Jawa Barat. Kasus terakhir terjadi pada Penambangan Pasir Besi di Tasikmalaya (masih sepantaran Pantai Selatan Jawa Barat) dimana setelah diteliti ulang oleh BATAN (Badan Tenaga Atom) Bandung kadar Uranium dan Thorium sudah melewati ambang batas toleran sehingga penambangan pasir di Tasik ini telah dihentikan oleh Pemda setempat.

 

Kecurigaan masyarakat semakin bertambah-tambah karena di lokasi tambang ini terdapat 3 (tiga) pipa besar mengalirkan bahan tambang ke satu ruangan yang sangat tertutup yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu saja. Dan setiap dini hari (tengah malam) selalu ada aktifitas membawa peti kecil menggunakan mobil mewah dari lokasi tersebut. Peti Kecil tersebut dipastikan membawa Emas atau bahan tambang yang sangat berharga dan tentu bahan tambang yang di bawa mobil mewah ini setiap hari bukan pasir besi.

 

Fakta pendukung lain bahwa sejak tahun 2010 setiap bulannya terdapat supply 4 (empat) tangki BBM dalam rangka aktifitas alat-alat/kenderaan tambang berupa becko, tongkang dan lain-lain. Ekploitasi ini juga telah mendatangkan tenaga kerja asing sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Negara China, Korea dan dari daerah Papua. Menurut informasi bahkan tukang las pun menggunakan tenaga kerja asing. Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ini juga telah diteliti dan ternyata TKA yang ada legalistasnya hanya 6 (enam) selainnya adalah TKA yang bekerja secara illegal dan kedatangannya masuk melalui jalur lepas pantai. Para Pekerja Asing illegal ini pun juga telah dilaporkan kepada Kepolisian sekitar 6 (enam) bulan yang lalu. Polisi sempat melakukan penangkapan namun Kepolisian melepaskannya.

 

Melihat berbagai keadaan ini tentu saja kerugian negara, kerugian warga, kerugian daerah dalam rangka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi saat ini berlangsung terus menerus dengan tanpa pengawasan, monitoring bahkan tidak ada tindakan tegas dari pihak-pihak yang mengerti lagi berkepentingan dalam pengerukan kekayaan alam negara yang illegal ini. Dalam keadaan yang sama terjadi pembiaran, ketidakpedulian atas aspirasi dan keluhan-keluhan warga sebagai pihak yang menjadi korban konspirasi, korban rekayasa, korban ingkar janji, korban penipuan, diperdaya, korban keserakahan.

 

Cara kerja pertambangan seperti ini pada umumnya terjadi di sepanjang wilayah pantai selatan Jawa Barat. Praktek-praktek yang merugikan rakyat dan negara kerap terjadi dalam usaha pertambangan-pertambangan pasir besi di Cianjur, Tasikmalaya, Garut, dan lain-lain. Di sepanjang Pantai Selatan Jawa Barat terdapat 40 (empat puluh) pertambangan sejenis dan mumnya masyarakat adat, masyarakat sosial sekitar dan para stakeholders menjadi tidak berdaya walaupun mereka berteriak-teriak minta tolong, mengadu dan melapor.  Faktor ekonomi, SDM ditambah selalu terjadi pembiaran-pembiaran dari bangsa sendiri bilamana orang-orang seperti ini mengadukan nasib dan masa depannya selalu dimanfaatkan secara jeli oleh pengusaha-pengusaha nakal. Pelaku pertambangan seperti ini umumnya melakukan usaha berciri “mafia” yang bergerak tersembunyi, penuh dengan trik-trik penipuan, adu domba, penjebakan-penjebakan dan tidak jarang berkolaborasi dengan oknum-oknum aparat dengan penyuapan-penyuapan dan lain sebagainya.

 

Di wilayah sekitar pertambangan milik BPMS ini juga terdapat 3 (tiga) perusahaan sejenis yang juga melakukan penambangan pasir besi yang juga perlu perhatian dan penyelidikan yang serius dari semua pihak. Permasalahan pertambangan pasir besi oleh BPMS di Desa Cidahu dan Desa Cibitung Kabupaten Sukabumi itu tentu sangat mendesak dilakukan penyelidikan, pemantauan  dan   sekaligus  penyelesaian  lebih  lanjut  hingga perlu dilakukannya  tindakan tegas. Usaha penindakan tegas mendesak dilakukan menimbang dan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut :

 

1.      Bahwa terdapat pelanggaran hukum dalam ekplorasi dan ekploitasi kekayaan alam Pasir Besi, Titanium, Emas dan Uranium di Desa Cidahu dan Desa Cibitung Kabupaten Sukabumi sehingga terjadi kerugian daerah setempat dan kerugian Negara;

2.      Bahwa terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran Hak Konstitusional dan pelanggaran Hak Keperdataan warga Desa Cidahu dan Desa Cibitung Kabupaten Sukabumi dalam proses pertambangan Pasir Besi oleh BPMS;

3.      Bahwa pendapatan negara atau pendapatan daerah dari hasil tambang Pasir Besi hingga saat ini tidak diperoleh data yang jelas dan tidak dapat diperkirakan nilai ekonominya akibat tidak adanyat pengawasan yang memadai dari Pemerintah Daerah dan aparat setempat. Keberadaan perusahaan ini tidak diketahui persis dimana Domisili atau Kantor Operasionalnya yang tetap sehingga informasi mengenai administrasi perpajakan dan sistim manejerial operasionalisasi pertambangan ini menjadi gelap, berubah-ubah dan tidak transparan;

4.      Bahwa terdapat penambangan illegal dilakukan oleh BPMS terhadap kekayaan alam Negara berupa Emas, Titanium dan Uranium. BMPS hanya memiliki izin menambang pasir besi dan tidak memiliki izin menambang Emas, Titanium dan Uranium di lokasi tersebut;

5.      Bahwa dari bahan tambang Emas BPMS telah memperoleh pendapatan uang dalam jumlah setara 2 (dua) Kg per hari. Jika dengan asumsi harga Emas PT. Aneka Tambang     Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per gramnya maka BPMS telah merugikan pendapatan negara dan merugikan pendapatan daerah dari sekitar Rp. 365.000.000.000,- (365 Milyar) per tahun. Dengan perusahaan ini telah efektif melakukan penambangan emas sejak tahun 2010 maka dapat diperkirakan telah terjadi kerugian negara dan daerah dari potensi penghasilan bahan tambang emas selama kurang lebih 4 (empat) tahun beroperasi yakni kurang lebih Rp. 1, 5 Trilyun;

6.      Bahwa telah terjadi kerugian yang sangat besar yang hilang dari pendapatan negara dan pendapatan daerah yang belum bisa ditaksir dari pengambilan bahan tambang Titanium dan Uranium oleh BPMS di lokasi tersebut. Bahan tambang Titanium berharga   US$ 30 s/d 45 per Kilogram, belum lagi dengan harga Uranium yang tentunya lebih besar;

7.      Bahwa diduga terjadi gratifikasi yang masiv dan sporadis dilakukan perusahaan ini kepada aparat-aparat desa dan aparat pemerintahan daerah setempat dalam proses perizinan dan terjadi penyuapan-penyuapan oknum-oknum warga dalam proses berjalannya pertambangan milik PT. BUMI PERTIWI MAKMUR SEJAHTERA di kedua desa itu;

8.      Bahwa terjadi pemalsuan-pemalsuan dalam rangka penerbitan dokumen-dokumen dalam rangka penerbitan 56 Sertifikat Hak Pakai dan 71 Bidang Tanah milik warga yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum warga sipil, pengusaha dan aparatur Badan Pertanahan (BPN) Sukabumi;

9.      Bahwa terjadi kerugian akibat pencemaran lingkungan yang sangat berat akibat kegiatan pertambangan dan terdapat pekerja-pekerja warga asing yang illegal;

10.  Bahwa berdasarkan pengamatan masyarakat di lokasi pertambangan terjadi dugaan kolaborasi aparat-aparat dari unsur TNI, Kepolisian, preman-preman dan lain-lain;

11.  Bahwa hingga sebelumnya, saat ini dan masa yang akan datang akan selalu terdapat tindakan-tidakan intimidasi, kriminalisasi, dan tipudaya-tipudaya kepada warga masyarakat yang memperjuangkan nasib atas adanya permasalahan ini. Saat ini warga semakin mengerti dan semakin maraknya ikut berjuang dalam rangka mendesak dilakukannya penegakan hukum atas masalah-masalah pertambangan ini. Ini disampaikan untuk menghindari kejadian yang pernah menimpa Sdr. Totong dkk yang berjuang gigih mempermasalahkan tambang ini diancam dan telah dikriminalisasi oleh pihak pengusaha tambang ini

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemilik Lahan, warga Desa Cidahu dan Desa Cibitung, warga Kabupaten Sukabumi dan umumnya warga Jawa Barat telah menuntut  Keadilan,  menuntut  penegakan  Ketertiban  dan  menuntut  penegakan  hukum

permasalahan tambang ini. Atas nama UUD 1945, atas nama Pertahanan dan Kemananan Negara, dan atas nama Pejuang-Pejuang Kemerdekaan (Pejuang 45) dan Veteran Republik Indonesia dan demi menyelamatkan KEKAYAAN ALAM milik NEGARA dipergunakan sebesar-besarnya KEMAKMURAN RAKYAT dan DIKUASAI NEGARA akan segera menyampaikan PETISI-

PETISI kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, kepada TNI dan POLRI, Lembaga-Lembaga Tinggi baik di Pusat dan di Daerah Jawa Barat dan Sukabumi dan umumnya kepada segenap komponen bangsa. Tuntutan dan petisi ini diharapkan dapat menjadi  langkah awal dalam usaha-usaha penertertiban usaha-usaha pertambangan sejenis ini yang marak terdapat di seluruh wilayah pantai selatan Jawa Barat dan tentunya dimulai dari Desa Cidahu dan Desa Cibitung, Kabupaten Sukabumi.

 

Adapun tuntutan dan PETISI-PETISI disampaikan sebagai berikut :

 

1.      Kepada Pihak-Pihak Terkait agar segera melakukan tindak penyelidikan dan penyidikan terhadap Manajemen PT. BUMI PERTIWI MAKMUR SEJAHTERA dalam proses tender dan perizinan penambangan miliknya di Desa Cidahu dan Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;

2.      Kepada Pihak-Pihak Terkait agar melakukan penelitian yang intensif terhadap bahan tambang yang terdapat di lokasi pertambangan milik PT. BUMI PERTIWI MAKMUR SEJAHTERA tersebut;

3.      Kepada Pihak-Pihak Terkait dan masyarakat pada umumnya mendukung upaya dan usaha MENGHENTIKAN sementara proses Ekplorasi dan Eksploitasi pertambangan Pasir Besi Desa Cidahu dan Desa Cibitung hingga terdapat kejelasan dan ketertiban hukum dalam pemenuhan segala hak-hak asasi, hak konstitusional dan hak keperdataan warga yang lahannya diambilalih oleh PT. BUMI PERTIWI MAKMUR SEJAHTERA yang hingga saat ini tidak ada kejelasan dan tidak sesuai dengan proses dan ketentuan hukum yang berlaku;

4.      Kepada Pihak-Pihak Terkait agar melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap oknum-oknum aparat pemerintahan di daerah yang diduga menerima suap dan atau gratifikasi dalam proses perizinan dan proses operasional pertambangan PT. BUMI PERTIWI MAKMUR SEJAHTERA;

5.      Kepada Pihak-Pihak Terkait agar melakukan tindakan segera dan tegas untuk menghentikan semakin banyaknya potensi kerugian negara, kerugian daerah dan kerugian masyarakat dalam proses dan operasional pertambangan Pasir Besi milik PT. BUMI PERTIWI MAKMUR SEJAHTERA;

6.      Kepada Pihak-Pihak Terkait agar melakukan usaha-usaha mendukung dan merealisasikan pengembalian Kekayaan Alam Negara di Desa Cidahu dan Desa Cibitung untuk diambil alih dan dikelola langsung oleh negara untuk dapat dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Desa, warga Kabupaten Sukabumi dan umumnya kemakmuran warga Jawa Barat;

7.      Kepada Pihak-Pihak Terkait utamanya kepada aparat-aparat penegak hukum terkait dan masyarakat pada umumnya memberikan dukungan dan jaminan penuh atas kekebasan berpikir dan bertindak kepada warga Desa Cidahu dan warga Desa Cibitung dalam usaha-usaha perjuangannya menegakkan hukum, menegakkan harkat dan martabatnya, menegakkan hak-hak asasinya, meneguhkan hak-hak konstitusional, meraih hak-hak keperdataannya akibat adanya kerugian-kerugian yang dialami mereka dari adanya proses pertambangan milik PT. BUMI PERTIWI MAKMUR SEJAHTERA ini. (tim/pp)










Komentar Via Website : 2
terry
31 Desember 2013 - 12:31:57 WIB
pengusaha dan para aparatnya bersekongkol menipu rakyatnya sendiri. demi uang
Jelly Gamat
27 Januari 2014 - 11:24:15 WIB
makasi infonya
semoga sukses
salam sehat
http://t.co/1ZuADe8P4O
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)