Ekbis

Revrisond Baswir :

Pejabat BUMN Tidak Mengobrak Abrik Definisi Keuangan Negara

Administrator | Sabtu, 02 November 2013 - 06:30:48 WIB | dibaca: 8401 pembaca

Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Revrisond Baswir (Foto : ist)

Tanggapi Gugatan uji materi dari Forum Biro Hukum BUMN terhadap UU Keuangan Negara, kata Ekonom UGM: Gak Perlu Ada Kementerian BUMN

JAKARTA, Parahyangan-Post.com - Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Revrisond Baswir meminta agar pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak mengobrak abrik definisi keuangan negara.

Ini menanggapi adanya gugatan uji materi dari Forum Biro Hukum BUMN terhadap Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dia menganggap gugatan tersebut salah alamat. "Saya melihat pokok masalah di BUMN adalah pejabat BUMN merasa ketakutan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BPK). Gugatan ini salah alamat, jadi jangan definisi keuangan negaranya yang diobrak abrik," katanya saat dihubungi Aktual.co, beberapa hari lalu.

Jika memang pejabat BUMN mau jujur mengakui kalau dirinya capek menghadapi audit BPK dan KPK jika ada indikasi korupsi, dia menyarankan agar BUMN tersebut sebaiknya membentuk superholding. Dengan begitu maka tidak ada lagi audit terhadap masing-masing BUMN dan hanya ada audit di superholding tersebut.

"Jadi seperti di Singapura, semua BUMN ada dibawah Temasek. Maka, BPK tidak perlu mengaudit masing-masing BUMN, hanya mengaudit superholding tersebut," ucapnya.

Dia juga mengatakan, jika superholding tersebut sudah terbentuk maka Kementerian BUMN tidak diperlukan lagi dan lebih baik dibubarkan saja.

"Gak perlu ada Kementerian BUMN, dulu juga tidak ada Kementerian BUMN. Kementerian BUMN kan baru dibentuk waktu jaman pak Suharto," ujarnya.

Hubungannya dengan pasal 33 UUD 1945, menurutnya gugatan tersebut menunjukkan ketidaktegasan sikap BUMN terhadap amanat konstitusi. Padahal, BUMN diamanatkan untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat.

Seperti diketahui, Forum Biro Hukum BUMN saat ini tengah melakukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Judicial Review itu menyangkut materi Pasal 2 huruf (g) dan (h) terkait materi Kekayaan Negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).(rat/dbsnet/pp)










Komentar Via Website : 4
obat bronkitis
17 Januari 2014 - 10:25:08 WIB
Menarik sekali..
Artikel yang Anda berikan sangat bermanfaat,,
salam sehat..
http://goo.gl/xAq8gm
obat lemah syahwat alami
22 Januari 2014 - 08:25:30 WIB
jual obat lemah syahwt alami
http://goo.gl/R6T1rv
obat herbal hepatitis a
22 Maret 2014 - 10:46:45 WIB
terimakasih banyak, informasinya bermanfaat. http://goo.gl/s0YYSn http://goo.gl/mPl2OW
obat herbal kanker rahim
24 Maret 2014 - 09:27:34 WIB
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)