Nusantara

Obon Tabroni Minta Revisi UU No 13 tahun 2003 Ditunda

Administrator | Selasa, 25 Juni 2019 - 16:44:14 WIB | dibaca: 380 pembaca

Obon Tobroni (sumber foto : ist/net)

JAKARTA (Parahyangan-Post.com) - Deputi Presiden FSPMI yang juga Vice Presiden KSPI Obon Tabroni meminta usulan pengusaha untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) meminta agar revisi terhadap UU Ketenagakerjaan ditunda.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Presiden Joko Widodo ttelah melakukan rapat kordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti usulan pengusaha melakukan revisi UU Ketenagakerjaan.

"Persoalan ketenagakerjaan bukan persoalan sepele. Sebab akan berdampak pada sekitar  80 juta buruh formal di  Indonesia. Karena itu butuh kajian yang mendalam," ujar Obon, yang juga  dalam Pemilihan Legislatif 2019 lalu terpilih sebagai anggota DPR RI dari partai Gerindra.

"Tidak akan maksimal dalam waktu 3 bulan  undang-undang tersebut disahkan. Butuh pengkajian yang lama kalau hasil ingin maksimal," lanjutnya.

Obon khawatir, menjelang akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019,  pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan akan terjadi proses transaksional .

Sebagaimana diketahui, pasal-pasal yang ada dalam UU Ketenagakerjaan berkaitan dengan upah, outsourcing, PHK, tenaga kerja asing, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut terkait erat dengan  kepentingan pengusaha dan buruh. Ironisnya, saat ini isu yang kencang tersengar revisi ditujukan untuk mengurangi kualitas upah, mempermudah PHK, hingga penghapusan pesangon.

"Karena itulah, sebagian besar serikat buruh menolak revisi UU Ketenagakerjaan jika tujuannya untuk mengakomodir kepentingan pengusaha," tegas Obon.

Namanya saja UU Ketenagakerjaan. Karena itu semangatnya adalah memberikan proteksi terhadap kepentingan tenaga kerja.

(rat/rls/pp)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)