Nusantara

PUNCAK PERINGATAN HARI PETANI 2018

Membangun Pilar Kedaulatan Pangan Nasional Petani

Administrator | Senin, 24 September 2018 - 13:17:10 WIB | dibaca: 278 pembaca

Hari Petani

JOGJA, Parahyangan-post.com  - Hari ini 24 September adalah Hari Petani Nasional, sekaligus bertepatan dengan hari lahir PETANI (Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia) pada 24 September 1994.

Bertepatan peringatan Hari Petani Nasional 2018 ini, PETANI menggelar MUKERNAS 2018 (Musyawarah Kerja Nasional) pada 22-24 Sept di Ulam Tirta Resto, Giwangan Jogjakarta.

Acara dibuka oleh Ketua Umum PETANI, Satrio F Damardjati. Hadir dalam acara Puncak Hari Petani Nasional 2018 yaitu dari Kantor Staf Kepresidenan utusan Presiden Jokowi.

Sekitar 150 peserta Mukernas 2018 perwakilan dari berbagai daerah tampak solid dan semangat selama pelaksanaan dari awal acara Mukernas hingga akhir di acara puncak.

Hasil Musyawarah Kerja Nasional Petani Tahun 2018 yang bertema 'MEMBANGUN PILAR KEDAULATAN PANGAN NASIONAL PETANI’

KEDAULATAN PANGAN (food sovereignity) adalah sebuah penekanan terhadap kemandirian pangan setiap negara khususnya negara maritim yang berbasis pada agraris dan kearifan lokal nusantara. Tahapan menuju kedaulatan pangan adalah kemandirian pangan dimana kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negerinya yang menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkatan perorangan dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. 

Tahap selanjutnya Kedaulatan Pangan sebagai hak setiap individu, masyarakat dan negara termasuk para Petani untuk bisa MENGAKSES dan MENGONTROL aneka sumberdaya produktif serta MENENTUKAN dan MENGENDALIKAN sistem pangan sendiri sesuai dengan ekologi, sosial, ekonomi dan budaya masing-masing berdasarkan kearifan lokal masing-masing. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI) dalam perjalanan hampir 24 tahun ini (24 September 1994-24 September 2018) dengan: 

1. Membangun basis-basis produksi melalui Kelompok-Kelompok Petani pada bidang pertanian (baik tanaman pangan, hortikultura), peternakan, perkebunan, perikanan (baik budidaya maupun ikan tangkap/nelayan) dan lain-lainnya dari hulu sampai dengan hilir. 
 
2. Membangun dan memperkuat kinerja Badan Eksekutif Petani mulai dari Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang Petani. 
 
3. Membangun dan memperkuat kinerja Badan Otonom-Dewan Pimpinan Nasional Petani seperti: Laboratorium Kedaulatan Pangan & Agribisnis Kerakyatan (Lab.KPAK) Petani, Laboratorium Penangkaran & Penelitian Tanaman Pangan (Lab.P2TP) Petani, Sekolah Pemuda Pertanian Terpadu (SPPT) Petani dan Terminal Agribisnis Petani. 

4. Membangun dan memperkuat kinerja Badan Otonom-Dewan Pimpinan Wilayah dan Cabang Petani seperti: Sekolah Petani, Warung Petani, Pos Advokasi & HAM (PAHAM) Petani. 

4 strategi tersebut merupakan pilar dari apa yang menjadi cita-cita dan rekomendasi Petani untuk arah Kedaulatan Pangan Nasional bagi Pemerintah kedepannya dapat melaksanakan: 

1. Revitalisasi BUMN produsen benih-benih unggul tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan (yang didalamnya termasuk varietas lokal) untuk memenuhi seluruh kebutuhan pertanian guna mencapai kedaulatan pangan nasional. 

2. Mewujudkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kedaulatan Pangan Nasional untuk perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kementerian terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BULOG dan lain-lainnya) serta Dewan Ketahanan Pangan (yang diketuai Presiden RI) untuk menata ulang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan mekanisme aplikasi agenda-agenda menuju kedaulatan pangan nasional serta merekomendasi pembentukan Badan Pangan Nasional sesuai dengan Undang-undang Pangan.

3. Mencegah liberalisasi supply-demand seluruh infrastruktur (sarana pendukung) pertanian sampai dengan ketersediaan stok pangan nasional untuk membuka akses bagi seluruh rakyat dalam hal memenuhi kebutuhan pangan. 

4. Membentuk sistem penyuluhan atau mengfasilitatasi SDM dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan, berkearifan lokal dan berbasis ekologis. 

5. Pembentukan kelembagaan dan memfasilitasi program penangkaran benih lokal secara mandiri oleh kelompok tani dalam bentuk Lumbung Benih Tani Mandiri (red: Gerakan Nasional Lumbung Benih Tani Mandiri) sampai dengan tingkat desa untuk memenuhi kebutuhan benih dan tersedianya opsi-opsi produktif bagi petani dalam memenuhi kebutuhan benih unggul. 

6. Menolak impor benih dan membentuk regulasi Food Safety Assessment untuk membentengi seluruh kepentingan pada sektor hulu-hilir kedaulatan pangan nasional yang mencakup sektor produksi pangan sampai dengan deliberalisai supply demand pangan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mendesak Sistem Karantina Nasional (Undang-Undang karantina tumbuhan, karantina hewan dan karantina ikan) menjadi sebuah BADAN KARANTINA NASIONAL yang langsung dibawah Presiden. 

Bangga Jadi PETANI, 

(Sumber: Waketum Bidang Propaganda dan Jaringan DPN PETANI, Torben Rando Oroh)Jogja - Hari ini 24 September adalah Hari Petani Nasional, sekaligus bertepatan dengan hari lahir PETANI (Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia) pada 24 September 1994.

Bertepatan peringatan Hari Petani Nasional 2018 ini, PETANI menggelar MUKERNAS 2018 (Musyawarah Kerja Nasional) pada 22-24 Sept di Ulam Tirta Resto, Giwangan Jogjakarta.

Acara dibuka oleh Ketua Umum PETANI, Satrio F Damardjati. Hadir dalam acara Puncak Hari Petani Nasional 2018 yaitu dari Kantor Staf Kepresidenan utusan Presiden Jokowi.

Sekitar 150 peserta Mukernas 2018 perwakilan dari berbagai daerah tampak solid dan semangat selama pelaksanaan dari awal acara Mukernas hingga akhir di acara puncak.

Hasil Musyawarah Kerja Nasional Petani Tahun 2018 yang bertema 'MEMBANGUN PILAR KEDAULATAN PANGAN NASIONAL PETANI’

KEDAULATAN PANGAN (food sovereignity) adalah sebuah penekanan terhadap kemandirian pangan setiap negara khususnya negara maritim yang berbasis pada agraris dan kearifan lokal nusantara. Tahapan menuju kedaulatan pangan adalah kemandirian pangan dimana kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negerinya yang menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkatan perorangan dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. 

Tahap selanjutnya Kedaulatan Pangan sebagai hak setiap individu, masyarakat dan negara termasuk para Petani untuk bisa MENGAKSES dan MENGONTROL aneka sumberdaya produktif serta MENENTUKAN dan MENGENDALIKAN sistem pangan sendiri sesuai dengan ekologi, sosial, ekonomi dan budaya masing-masing berdasarkan kearifan lokal masing-masing. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI) dalam perjalanan hampir 24 tahun ini (24 September 1994-24 September 2018) dengan: 

1. Membangun basis-basis produksi melalui Kelompok-Kelompok Petani pada bidang pertanian (baik tanaman pangan, hortikultura), peternakan, perkebunan, perikanan (baik budidaya maupun ikan tangkap/nelayan) dan lain-lainnya dari hulu sampai dengan hilir. 
 
2. Membangun dan memperkuat kinerja Badan Eksekutif Petani mulai dari Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang Petani. 
 
3. Membangun dan memperkuat kinerja Badan Otonom-Dewan Pimpinan Nasional Petani seperti: Laboratorium Kedaulatan Pangan & Agribisnis Kerakyatan (Lab.KPAK) Petani, Laboratorium Penangkaran & Penelitian Tanaman Pangan (Lab.P2TP) Petani, Sekolah Pemuda Pertanian Terpadu (SPPT) Petani dan Terminal Agribisnis Petani. 

4. Membangun dan memperkuat kinerja Badan Otonom-Dewan Pimpinan Wilayah dan Cabang Petani seperti: Sekolah Petani, Warung Petani, Pos Advokasi & HAM (PAHAM) Petani. 

4 strategi tersebut merupakan pilar dari apa yang menjadi cita-cita dan rekomendasi Petani untuk arah Kedaulatan Pangan Nasional bagi Pemerintah kedepannya dapat melaksanakan: 

1. Revitalisasi BUMN produsen benih-benih unggul tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan (yang didalamnya termasuk varietas lokal) untuk memenuhi seluruh kebutuhan pertanian guna mencapai kedaulatan pangan nasional. 

2. Mewujudkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kedaulatan Pangan Nasional untuk perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kementerian terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BULOG dan lain-lainnya) serta Dewan Ketahanan Pangan (yang diketuai Presiden RI) untuk menata ulang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan mekanisme aplikasi agenda-agenda menuju kedaulatan pangan nasional serta merekomendasi pembentukan Badan Pangan Nasional sesuai dengan Undang-undang Pangan.

3. Mencegah liberalisasi supply-demand seluruh infrastruktur (sarana pendukung) pertanian sampai dengan ketersediaan stok pangan nasional untuk membuka akses bagi seluruh rakyat dalam hal memenuhi kebutuhan pangan. 

4. Membentuk sistem penyuluhan atau mengfasilitatasi SDM dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan, berkearifan lokal dan berbasis ekologis. 

5. Pembentukan kelembagaan dan memfasilitasi program penangkaran benih lokal secara mandiri oleh kelompok tani dalam bentuk Lumbung Benih Tani Mandiri (red: Gerakan Nasional Lumbung Benih Tani Mandiri) sampai dengan tingkat desa untuk memenuhi kebutuhan benih dan tersedianya opsi-opsi produktif bagi petani dalam memenuhi kebutuhan benih unggul. 

6. Menolak impor benih dan membentuk regulasi Food Safety Assessment untuk membentengi seluruh kepentingan pada sektor hulu-hilir kedaulatan pangan nasional yang mencakup sektor produksi pangan sampai dengan deliberalisai supply demand pangan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mendesak Sistem Karantina Nasional (Undang-Undang karantina tumbuhan, karantina hewan dan karantina ikan) menjadi sebuah BADAN KARANTINA NASIONAL yang langsung dibawah Presiden. 

#BanggaJadiPETANI
#HariPETANI 

(Sumber: Waketum Bidang Propaganda dan Jaringan DPN PETANI, Torben Rando Oroh)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)