Opini

#kritik_pembangunan #pembangunan_kita

KRITIK PEMBANGUNAN KITA

Administrator | Senin, 09 September 2019 - 11:30:30 WIB | dibaca: 470 pembaca

oleh:Kyai Anom Sukmorogo Sejati
Direktur Prima Daya Laras Farm

Telah lama kita membangun, sumberdaya manusia, tata kelola lingkungan dan pengembangan ekonomi masyarakat serta penataan kelembagaan masyarakat dan negara. Setelah sekian waktu berjalan, kritik kritik pembangunan dianggap angin berlalu, dan perencana pembangunan seperti mengenakan kacamata kuda: terus berjalan ke depan. Latah memiliki sumberdaya keuangan dan otorisasi dewan menjadi alat ampuh mengejar terlaksananya proyek proyek pembangunan.

Pembangunan yang mengejar pada aspek kemajuan fisik material telah menjadikan masyarakat menjadi makhluk ekonomi yang bisa rakus atas sumberdaya alam tanpa memperhatikan aspek kelestarian manfaatnya secara berkelanjutan dalam jangka panjang.Gelap mata pada masyarakat pinggiran, dan juga ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan pemerintah telah memasung kemanusiaan merdeka mereka dalam turut menjadi bagian dari proses dan hasil pembangunan dengan keswadayaan yang dibangun secara terstruktur dan berdaya.

Pembiayaan pembangunan dengan hutang luar negeri dominan telah menempatkan negara dalam tikaman ketergantungan mematikan, dan alokasi pendapatan negara hanya untuk membayar bunga dan sebagian pokok pinjaman. Implikasinya pengenaan pajak dan retribusi negara atas berbagai hal usaha kecil diterapkan dan menjadi alat pemaksa yang menghilangkan minat usaha lebih sungguh sungguh untuk bisa berkembang, karena tingginya beban tarikan oleh Negara agar bisa terus membangun.

Penguasaan asset negara oleh pemodal pemodal besar asing yang berlindung di balik undang undang pertanahan dan investasi telah menjebak rakyat kecil pada bidang bidang olah pertanian dan perkebunan skala gurem, yakni 0.3 sampai dengan 2 hektar/keluarga.

Mentalitas anggota dewan yang ingin mengebiri hak hak KPK agar tidak bisa menyadap pembicaraan telepon para aparatur negara menjadi cerminan betapa sebagian wakil rakyat yang menjadi corong perencanaan dan legalisasi pembangunan justru dikesan ingin melakukan penyimpangan penyimpangan terselubung yang tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan.

Rakyat dengan pajak, retribusi dan jenis pungutan lain telah membayar dan merencana pembangunan,tetapi pembangunan kita kembali terjebak pada upaya pemenuhan kebutuhan fisik dasar dan tidak segera beranjak pada pemenuhan kebutuhan taktis dan strategis bangsa dalamm jangka panjang, setelah lama membangun dengan biaya mahal.

Wonogiri,9 September 2019










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)