Edukasi

Komersialisasi Pendidikan, Kapitalisasi Ilmu

Administrator | Selasa, 27 Agustus 2019 - 10:43:01 WIB | dibaca: 124 pembaca

Oleh : J. Faisal
Pemerhati Pendidikan/Mahasiswa Doktoral Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor


DI ZAMAN - Era Globalisasi saat ini, komersialisai dan kapitalisasi pendidikan telah mengancam kemurnian tujuan pendidikan itu sendiri.  sebagai contoh banyaknya sekolah yang didirikan hanya dengan tujuan untuk menjadi  media bisnis. Selain itu, munculnya sekolah-sekolah swasta elit yang bersaing menawarkan  terobosan-terobosan baru dalam dunia pendidikan juga menjadi komersil dengan memungut biaya pendidikan yang tinggi pula. Hal ini terjadi secara gambling di depan mata kita, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat perguruan tinggi, baik lembaga pendidikan negeri, terlebih lagi lembaga pendidikan swasta. Apalagi jika uang yang dikeluarkan oleh masyarakat tidak sebanding dengan kualitas yang dijanjikan oleh institusi pendidikan tersebut. 

Komersialisasi dan kapitalisasi adalah dua kata yang mempunyai arti yang hampir sama, dimana kedua kata tersebut mempunyai satu tujuan yang sama dalam prosesnya, yaitu mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari sisi ekonomi. 

Adapun arti masing-masing kata tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:
Komersialisasi adalah sebuah proses di mana pemasar melakukan produksi skala penuh, menetapkan harga, membangun jaringan distribusi, dan membuat rencana promosi akhir untuk memperkenalkan produk di semua pasar. Sedangkan Kapitalisasi adalah proses yg menjadikan semua aset yg dimiliki sebagai barang modal yg harus mendatangkan keuntungan. 

Setelah kita mengetahui arti spesifik kedua kata tersebut, maka penulis akan mencoba untuk menghubungkannya dengan dunia pendidikan nasional kita, yang notabene masalah komersialisasi pendidikan merupakan masalah yang menjadi ancaman saat ini dan beberapa tahun kedepan, jika pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan nasional tidak memperhatikannya dengan serius. 

Apa Maksud Komersialisasi Pendidikan?

 

Adapun istilah “komersialisasi pendidikan” menurut Agus Wibowo mengacu pada dua pengertian yang berbeda, yaitu :

 a. Komersialisasi pendidikan yang mengacu lembaga pendidikan dengan program serta perlengkapan mahal. Pada pengertian ini, pendidikan hanya dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat ekonomi kuat, sehingga lembaga seperti ini tidak dapat disebut dengan istilah komersialisasi karena mereka memang tidak memperdagangkan pendidikan. Komersialisasi pendidikan jenis ini tidak akan mengancam idealisme pendidikan nasional atau idealisme Pancasila, akan  tetapi perlu dicermati juga, karena dapat menimbulkan pendiskriminasian dalam pendidikan nasional.

 

b. Komersialisasi pendidikan yang mengacu kepada lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang gedung saja, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan. Komersialisasi pendidikan ini biasanya dilakukan oleh lembaga atau sekolah-sekolahyang menjanjikan pelayanan pendidikan tetapi tidak sepadan dengan uang yang mereka pungut dan lebih mementingkan laba.

Hal yang lebih berbahaya lagi, komersialisasi jenis kedua ini dapat pula melaksanakan praktik pendidikan untuk maksud memburu gelar akademik tanpa melalui proses serta mutu yang telah ditentukan. Komersialisasi ini pun telah berdampak pada tingginya biaya pendidikan. Secara gamblang, masyarakat “disuguhi sesuatu” yang (seolah-olah) mengamini kondisi tersebut. Contoh sederhana dapat dilihat ketika memasuki tahun ajaran baru. Tak terbayangkan betapa banyaknya orang tua yang mengeluh akibat buku pelajaran yang digunakan tahun ajaran sebelumnya tidak lagi dapat digunakan di tahun ajaran berikutnya. Kondisi ini tentu sangat memberatkan masyarakat yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Siswa dipaksa menggunakan buku pelajaran baru sebagai pengganti buku lama yang konon “tidak layak” dipakai acuan lagi, dengan harga yang relatif tinggi. Padahal jika dicermati, materi atau pokok bahasan di dalamnya sama persis, tanpa ada “ilmu” baru yang dicantumkan. 

Dengan demikian, dari pengertian komersialisasi pendidikan menurut para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komersialisasi pendidikan merupakan suatu keadaan atau situasi di dunia pendidikan yang lebih mengutamakan paradigma pendidikan dalam hal ekonomis (keuntungan) sehingga pengukuran keberhasilan pendidikan dalam proses humanisasi tidak tercapai. Akibatnya individu yang berasal dari kelas sosial rendah tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas seperti individu yang yang berasal dari kelas sosial atas. 

Asal Mula Terjadinya Komersialisasi Pendidikan 

Komersialisasi pendidikan di Indonesia setidaknya dimulai ketika Indonesia bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) setelah diratifikasinya perjanjian dagang multilateral yang menjadi UU №7 Tahun 1994 di masa Orde Baru. Perjanjian tersebut mengatur mengenai tata perdagangan barang, jasa, dan hak atas kepemilikan properti. Pada Mei 2005, Indonesia sebagai anggota WTO melakukan penyesuaian struktural atas paket kebijakan yang dikeluarkan oleh IMF dan Bank Dunia, yaitu
General Agreement on Trade Servise (GATS), yang bertujuan untuk meliberalisasi 12 sektor jasa, yang salah satunya adalah sektor pendidikan. 

Liberalisasi pendidikan — dengan melepaskan kontrol pemerintah melalui pengurangan subsidi dan membiarkan pendidikan diatur oleh pasar — pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan
daya saing sumber daya manusia, khususnya di pasar tenaga kerja global. Paradigma tersebut berangkat dari asumsi filosofis ekonomi neoklasik yang melihat persaingan pasar akan meningkatkan kualitas suatu komoditas. Melalui pengandaian bahwa “individu memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri”, maka pendidikan yang diatur secara privat akan memberi insentif bagi produsen penyedia jasa pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dengan penyedia jasa pendidikan lainnya demi menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. 

Dikutip dari
Kompas.Com pada 15 Maret 2018 dengan judul berita “Jokowi Minta Perbankan Garap Kredit Pendidikan (Student Loan) Seperti di AS” rasionalisasi dasar yang menjadi alasan diadakannya kredit pendidikan adalah karena visi intelektual bagi dunia pendidikan, mengalihkan masyarakat dari kredit konsumtif dan juga serta rasio angka oustanding yang berasal dari kredit pendidikan di AS melampaui angka oustanding kartu kredit.  Hal ini juga merupakan sebuah bukti telah adanya komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan (baca: kapitalisasi ilmu) di Indonesia. 

Dampak dari
Student Loan ini sebenarnya telah terlihat di beberapa Negara yang telah menggunakan system ini, seperti di Chile, Argentina, Italia, Irlandia, India dan beberapa Negara ‘korban’ IMF dan World Bank lainnya, yang negaranya terjerat dengan system ekonomi liberal kapitalis buatan IMF dan World Bank. 

Beban hutang para pelajar dan mahasiswa semakin hari semakin besar, sehingga banyak yang memilih jalan ‘pintas’ untuk menyelesaikannya, seperti bekerja di dunia hiburan, menjadi pekerja seks komersial, perampokan, unjuk rasa, bunuh diri, dan sebagainya. Dapatkah kita membayangkannya jika hal tersebut terjadi di Negara kita ini? 

Penyebab Terjadinya Komersialiasasi Pendidikan 

Berikut beberapa alasan penyebab terjadinya komersialisasi pendidikan yaitu: 

1.
Swastanisasi pendidikan sebagai bagian dari liberalisme yang semakin mengglobal dan menyentuh berbagai bidang pendidikan. Menurut Ritzer (2005: 564-565), privatisasi pendidikan adalah konsekuensi logis dari “McDonalisasi Masyarakat” (McDonaldization Of Society) yang menjunjung prinsip kuantifikasi, efisiensi, terprediksi dan teknologisasi dalam setiap sendi kehidupan. Seperti halnya barang-barang konsumsi, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai public good, tetapi private good yang tidak lagi harus disediakan oleh pemerintah secara massal untuk menjamin harga murah. 

2. Pemerintah kurang atau tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai sektor pendidikan. Sebagai contoh mengalami kesulitan dana akibat krisis ekonomi. Keadaan tersebut dapat menjadi sebuah kebenaran, tetapi dapat juga menjadi sebuah kebohongan. Artinya, pemerintah bukan dikatakan tidak mampu, tetapi tidak memiliki visi untuk berinvestasi di bidang pendidikan. 

3. Pemerintah tidak mampu mengelola pendidikan sebagai sektor publik dengan baik. Sehingga lembaga pendidikan menjadi tidak efisien (mahal dan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan), tidak kompetitif (tidak termotivasi untuk bersaing meningkatkan mutu) dan tidak berkembang sebab swastanisasi merupakan cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

4. Lembaga pendidikan kurang memiliki kreativitas dan inovasi dalam melakukan
“fund raising”, sehingga hanya mengandalkan siswa dan orangtua sebagai target utama perolehan dana. 

Dampak Komersialisasi Pendidikan 

Lemahnya kebijakan pemerintah dan penegakan hukum dapat mendistorsi swastanisasi pendidikan yang sebelumnya bertujuan mulia. Komersialisasi pendidikan juga dapat membawa dampak sosial yang tidak dapat diharapkan jika tidak disertai aturan dan etika sosial yang benar serta jelas. Berikut dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya komersialisasi pendidikan di Indonesia yaitu : 

1.  Pendidikan menjadi mahal 

Pendidikan menjadi “barang mewah” yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas khususnya bagi yang kurang mampu. Hal ini dapat meningkatkan angka putus sekolah pada masyarakat kurang mampu yang akhirnya berdampak pada peningkatan pengangguran, anak jalanan, pekerja anak dan kriminalitas. 

2. 
Gap dalam kualitas pendidikan 

Privatisasi pendidikan dapat meningkatkan kompetisi yang mampu menciptakan polarisasi lembaga pendidikan. Lembaga yang menang dalam persaingan dan perburuan dana akan menjadi sekolah unggulan. Lembaga pendidikan yang kalah akan semakin terpuruk menjadi sekolah “kurang gizi”. 

3. Diskriminasi 

Kesempatan memperoleh pendidikan semakin sempit dan diskriminatif. Masyarakat dari kelas sosial tinggi dapat memperoleh pendidikan relative mudah, sedangkan masyarakat yang berasal dari kelas sosial rendah semakin sulit sehingga cenderung mendapatkan pendidikan yang seadanya. 

4. Stigmatisasi  

Adanya segregasi kelas sosial antara kaya dan miskin. Konsekuensinya terjadi pelabelan sosial bahwa sekolah ternama adalah sekolah milik orang dari kelas sosial tinggi. Sebaliknya, sekolah sederhana adalah sekolah bagi masyarakat kelas sosial rendah. Masyarakat biasa yang bersusah payah menyekolahkan anaknya, harus menerima kenyataan menjadi warga kelas dua karena “sumbangan dana pendidikannya” rendah. 

5. Perubahan Misi Pendidikan 

Komersialisasi dapat menggeser “budaya akademik” menjadi “budaya ekonomis” sehingga mengubah tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan masyarakat. Para pendidik kemudian berubah menjadi pribadi yang memiliki mentalitas “pedagang” daripada mentalitas pendidik. Mencari pendapatkan tambahan lebih menarik daripada mengembangkan pengetahuan akibatnya lebih terdorong untuk mengumpulkan “kredit koin” daripada “kredit point”. 

6. Memacu komersialisasi dan gaya hidup “besar pasak daripada tiang” akibatnya banyak peserta didik dari kalangan kelas sosial tinggi yang membawa barang mewah seperti mobil mahal ke sekolah. 

7. Memperburuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepemimpinan masa depan. Adanya dorongan misi untuk meningkatkan akumulasi kapital sebesar-besarnya, lembaga pendidikan kemudian lebih banyak menerima pelajar-pelajar yang berasal dari kelas sosial atas walaupun memiliki kecerdasan yang sedang. Pelajar yang berprestasi tetapi kurang mampu, tidak dapat sekolah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Keadaan ini dapat mengancam kepemimpinan masa depan. Sehingga mobilitas sosial vertikal hanya akan menjadi milik masyarakat yang mampu sekolah tinggi, meskipun secara intelektual diragukan. 

8. Rantai kemiskinan semakin mustahil diputuskan oleh pendidikan. 

Secara sederhana, rantai kemiskinan dapat digambarkan karena miskin orang tidak tidak dapat sekolah, karena tidak sekolah, seseorang tidak dapat pekerjaan yang baik karena tidak dapat pekerjaan sehingga menjadi miskin begitu seterusnya. Pendidikan sebagai alat pemberdayaan yang dapat memutus rantai kemiskinan
(vicious circle of povery) semakin kehilangan fungsinya. Dalam konteks ini,komersialisasi pendidikan dapat mengarah pada pelanggengan “poverty trap” jebakan kemiskinan. 

9
. Semakin banyak hutang yang ditanggung oleh rakyat, karena akibat dari tidak mampunya mereka melunasi hutang pinjaman Bank yang mereka pinjam guna menyelasaikan studi mereka sampai perguruan tinggi. 

Solusi 


Untuk mengatasi permasalahan komersialisasi pendidikan ini, pemerintah sudah seharusnya memberika solusi alternatif penanggulangan komersialisasi pendidikan, yaitu antara lain dengan
 membentuk lembaga non pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengawasi jalannya sistem pendidikan, seperti dibentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawas Pendidikan, pemberian beasiswa yang lebih gencar kepada para pelajar yang berprestasi namun tidak mampu dalam hal biaya, pemeriksaan rutin transaksi keuangan di seluruh lembaga pendidikan (tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi), baik negeri maupun swasta, oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah, dan penggunaan dana BOS yang tepat sasaran, dengan pengawasan yang ketat. 

Masyarakat juga diharapkan bijak dalam mengambil keputusan untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mahal atau bergengsi, tetapi juga memang memberikan kualitas pendidikan yang layak, baik dari fasilitas, program pembelajaran, pemanfaatan teknologi yang bijak, dan pendekatan psikologi yang baik dan tepat.

 

 

Wallahu’alambissowab










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)