Hukrim

BNN

Indonesia Inisiasi dan Inspirasi Interdiksi Pelabuhan Laut ASEAN

Administrator | Kamis, 21 Juli 2016 - 05:12:49 WIB | dibaca: 465 pembaca

Indonesia Inisiasi dan Inspirasi Interdiksi Pelabuhan Laut ASEAN, yang dilaksanakan hari ini Rabu (20/7), pkl. 09.00 WIB, bertempat di Turi Beach Resort Batam.

JAKARTA (Parahyangan-Post.com) - Peredaran narkotika melalui jalur laut masih marak terjadi di seluruh dunia, termasuk kawasan ASEAN. Badan dunia yang menangani narkoba yaitu UNODC mencatat 80% peredaran narkoba dilakukan melalui jalur laut. Berdasarkan fakta yang ada, kasus-kasus besar yang berhasil diungkap oleh BNN dan institusi lainnya mayoritas berasal dari jalur laut. Sebut saja kasus pengungkapan 862 kg sabu yang diselundupkan oleh jaringan sindikat Wong Chi Ping pada Januari 2015 lalu. Belum lama ini juga, pada 14 Juni 2016 lalu, BNN bersama Bea Cukai juga berhasil membongkar peredaran sabu seberat 40 kg melalui jalur laut yang dilakukan dengan modus baru yakni memasukkan sabu di dalam pipa besi tebal.  Dalam kasus Indonesia, maraknya penyelundupan narkoba melalui laut tidak terlepas dari kondisi geografisnya. Panjang garis pantai Indonesia adalah 99.093 kilometer dan merupakan yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

Menghadapi tantangan dan ancaman yang besar ini, para penegak hukum bidang narkotika di ASEAN telah menyepakati perlunya membangun Gugus Tugas Interdiksi Seaport ASEAN atau  ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASEAN SITF). Untuk merealisasikan hal ini, Indonesia yang dimotori BNN mengambil inisiatif untuk menggelar pertemuan pertama di tingkat ASEAN yang khusus akan membahas upaya penguatan kolaborasi interdiksi di pelabuhan laut atau perairan. Penyelenggaraan pertemuan ini tidak berdiri karena didasari mandat dari pertemuan ASOD dan didorong para Menteri di ASEAN yang membidangi masalah narkoba dalam pertemuan terakhir di Langkawi Malaysia, pada Oktober 2015 lalu.

Kepala BNN, Budi Waseso mengungkapkan pertemuan ini memiliki arti yang sangat penting, yaitu  pertama, dalam konteks maritim, Indonesia melihat bahwa sektor interdiksi di pelabuhan laut harus diperkuat. Kedua, Seperti telah diulas di atas, UNODC menyebutkan peredaran narkoba dominan menggunakan jalur laut. Ketiga, dalam konteks One ASEAN One Community, maka lalu lintas perdagangan lintas batas akan semakin berkembang dan terbuka namun pada sisi lainnya hal ini bisa menjadi celah atau peluang bagi sindikat untuk menyelundupkan narkoba. Keempat, sejauh ini, langkah interdiksi di pelabuhan udara sudah menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan pada sektor interdiksi pelabuhan laut.

Dalam pertemuan ini, Indonesia mengenalkan konsep dan juga mekanisme kegiatan interdiksi secara komprehensif yang dilengkapi dengan keberhasilan pengungkapan kasus. Dengan harapan, best practices yang sudah berjalan dan membuahkan hasil di Indonesia ini akan menjadi inspirasi atau role model bagi negara lainnya di kawasan ASEAN untuk nantinya diterapkan.

Kolaborasi, Inisiasi dan Koordinasi

Kepala BNN juga  menggarisbawahi bahwa tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan kali ini adalah untuk berkolaborasi, berinisiatif dan berkoordinasi dalam melakukan interdiksi lalu lintas peredaran narkoba di ASEAN melalui pemeriksaan di pelabuhan internasional ASEAN, dan melalui peningkatan kerja sama antara pemangku kepentingan ASEAN dengan maksud menghentikan lalu lintas narkoba baik ke dalam maupun melalui kawasan ASEAN.

Terkait hasil pertemuan ini, Kepala BNN sangat berharap ada beberapa capaian penting seperti pembentukan kontak penghubung ASEAN SITF dan sekretariatnya, sharing informasi lebih maju, adanya website yang aman, serta adanya kemajuan dalam konteks peranan dan tanggung jawab ASEAN SITF.










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)