Hukrim

Dukung Majelis Hakim Jatuhkan Vonis Lima Tahun Penjara Untuk Ahok

Administrator | Selasa, 02 Mei 2017 - 14:53:48 WIB | dibaca: 332 pembaca

JAKARTA, Parahyangan Post.com - Geraka Ibu Negeri (GIN) sebagai organisasi massa berbasis kaum ibu di seluruh Indonesia, telah terlibat aktif dalam mengawal penegakan hukum dengan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Demikian dikatakan Ketua PP Gerakan Ibu Negeri (GIN), Neno Warisman, saat konfrensi press dan diskusi. 

Sejak awal  penyelidikan hingga agenda Pledoi (pembelaan) pada proses pengadilan, kami mengamati secara langsung bahwa ada norma yang menyimpang dalm proses peradilan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya menuntut 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.

Bagi kami selaku masyarakat Indonesia yang taat pada konstitusi RI dan teguh dalam menjaga ketertiban umum masyarakat dari tindakan kejahatan yang meresahkan dengan adanya perbuatan penistaan agama (Islam) oleh Ahok, menjadi kewajiban individu untuk mengawal tegaknya keadilan agar Majelis Hakim memberi hukuman yang seberat-beratnya guna memberikan efek jera kepada terdakwa sehingga tidak mengulanginya lagi, namun tuntutan JPU sangat jauh dari apa yang seharusnya dituntut, yaitu 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan hukuman maksimum  pada pasal 157a KUHP.

JPU dalam dakwaanya mendakwa Ahok dengan dakwaaan primer pasal 156a KUHP dan subsidair pasal 157 KUHP, tetapi pada agenda tuntutan JPU sendirlah yang menyatakan Ahok tidak terbukti melanggar Pasal 156a KUHP, sehingga JPU hanya menyatakan secara meyakinkan dan terbukti bersalah melanggar dakwaan subsidair Pasal 156 KUHP. Ini menjadi sangat ganjil bagi masyarakat Indonesia yang menuntut keadilan.  Seolah-olah Ahok diliundungi dari segala jeratan hukkum. Tetapi sebaliknya, saudara Buni Yani  yang mengunggah video pidato Ahok tersebutpun diitetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dengan sangkaan melanggar UU ITE, yang mana ancaman hukumannya 7 (rnam) tahun.  Padahal perbuatan Buni yani adalah suatu kewajiban untuk dilakukan oleh setiap orang jika melihat adanya kejahatan, tetapi mengapa orang yang ingin menyampaikan adanya kejahatan melalui media sosial dijadikan tersangka, maka masyarakat akan apatiis terhadap penegakan hukum dan membiiarkan kriminalitas merajalela, karena masyarakat merasa takut dijadikan tersangka sebagamana yang dialami Buni Yani.

Berdasarkan pengamatan dan pemikiran tersebut, kami menyampaikan  sikapdan pandangan GIN terhadap penegakan hukum di Indonesiia ini untuk menjaga independensi para penegak hukum. Memperjuangkan tuntutan hati nurani bangsa. Kerna sejatinya perbuatan Ahok telah menganggu ketertiban umum di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, merujuk pada pasal 28 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang secara jelas dan tegas dinyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Maka, kami dari GIN membantu hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan tersebut.

Kami atas nama  Gerakan Ibu Negeri (GN) dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut : 


1.      
Kepada Majelis Hakim Pengadilan jakarta Utara yang memeriksa perkara nomor 153/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr atas nama terdakwa Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjatuhkan vonis seberat-beratnya melampuai tuntutan (ultra Petitum) Jaksa Penuntut Umum, menjadi 5 (lima) tahun hukuman penjara bag Ahok. 

2.     
Kepada Mejlis Hakim Pengadilan Jakarta Utara yang memriksa perkara Nomor 1536/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr atas nama terdakwa Ir.Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar benar-benar menjaga independensinya, tidak takut mengalami ancaman, intervensi politik, godaan materiil, maupun berbagai bentuk intervensi lainnya yang sangat mungkin terjadi dalam menjatuhkan vonis hukuman 5 (lima) tahun penjara bagi Ahok. 

3.      
Kepada Majelis Hakim Pengadlan Negeri jakarta Utara yang memeriksa perkara Nomor 1536/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr atas nama Terdakwa Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk benar-benar memperhatikan Surat Edaran Mahamah Agung RI Nomor 11 Tahun 1974 yang berisi “Karena Agama merupakan unsur yang penting bagi pendidikan rokhaniah, maka Mahkamah Agung anggap perlu menginstruksikan, agar barang siapa melakukan tindak pidana yang bersifat penghinaan terhadap Agama diberi hukuman yang berat” 

4.      
Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara nomor : 1536/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr atas nama terdakwa Ir.  Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar memperhatikan hati nurani bangsa Indonesia yang menuntut keadilan. 

Jika keempat point sikap diatas tidak dipertmbangkan dan dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim, maka akan berdampak negatif bagi rasa aman masyarakat, karena masyaraat akan selalu merasakan keresahan yang luar biasa jika seorang penjahat berkeliaran bebas tanpa diberi hukuman yang berefek jera.
(rat/pp)


 

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)