Hukrim

Pelanggaran HAM

Dengar Kesaksian Korban Pelanggaran HAM: Saatnya Bicara Kebenaran!

Administrator | Kamis, 28 November 2013 - 03:09:11 WIB | dibaca: 7748 pembaca

JAKARTA, Parahyangan-post.com - Gedung Teater Perpustakaan Nasional kian hari kian diramaikan orang untuk menyaksikan kesaksian-kesaksian korban pelanggaran HAM, mulai dari Jakarta sampai Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedikitnya enam kesaksian dihari ketiga Rabu, 27 November 2013 ini dalam acara “Dengar Kesaksian : Bicara Kebenaran, Memutus Lingkar Kekerasan.”

Isu tematik yang diangkat hari ini adalah Isu Ideologi dan Kebebasan Beragama/Keyakinan. Korban yang dihadirkan dalam berbagai daerah seperti, Jakarta, Lampung, Mataram dan Lombok akan menceritakan pengalamannya. Kekerasan yang dialami oleh korban terjadi pada rentang 1965-2005.

Rangkaian kegiatan yang di fasilitasi oleh Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) yang dimaksudkan untuk menjadi ruang bagi suara-suara korban untuk mengungkapan kebenaran tentang kekerasan sistematis yang pernah dialami oleh korban. Dengar kesaksian korban juga melibatkan kehadiran dari Majelis Warga dan Saksi Ahli. Peran Majelis Warga dalam Dengar Kesaksian ini adalah untuk mendengarkan kesaksian para korban sekaligus memberikan sebuah refleksi terhadap persoalan yang tengah kita hadapi dan rekomendasi untuk terobosan menuju kehidupan berbangsa yang bebas dari kekerasan.

Sedangkan para Saksi Ahli lebih kepada untuk memberi masukan tentang pola, penyebab dan pertanggungjawaban yang harus didorong untuk memutus lingkar kekerasan yang membelenggu kita. Sehingga mampu diuraikan benang merah tentang berbagai pola kekerasan yang terjadi dari masa ke masa.

Enam kasus yang akan diulas dalam forum adalah kasus peristiwa 1965-1966, kasus peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari-Lampung, Diskriminasi terhadap penganut Agama Djawa Sunda, Serangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Lombok.

Berikut adalah salah satu kesaksian korban Kasus Ideologi dan Kebebasan Beragama/Keyakinan

“Saya dituduh terlibat 30 S. Saya ditangkap dan ditahan di Jakarta mulai dari Cipinang, Tangerang, dan Salemba. Pada tahun 1969 saya dipindahkan ke Pulau Buru yang menahan kurang lebih 10-12 ribu orang tapol. Setiap harinya saya dan para tahanan disuruh kerja paksa untuk mengerjakan 3,5 hektar dan jalan sepanjang 175 km dan membuat bendungan, jaringan irigasi dan gereja. Selama 14 tahun kami ditahan dan kami berusaha mencari keadilan dan mencari jawaban sampai saat ini dan tidak ada jawaban apa-apa. Banyak peraturan yang diskriminatif bagi Tapol, peraturan ini sebagai paying hukum oleh Orba, seolah-olah orba itu sebagai pembasmi PKI. Harapan saya hanya meminta keadilan bagi para Tapol.”

Peristiwa 1965-1966 yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia merupakan suatu peristiwa tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan Negara pada waktu itu yang ingin melakukan penumpasan terhadap para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap telah melakukan perlawanan terhadap Negara. Peristiwa ini akhirnya menyebabkan jatuhnya ratusan ribu hingga jutaan korban jiwa yang mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, penganiyaan dan penghilangan orang secara paksa.

Menanggapi kesaksian tersebut, Asvi Warman Adam dari LIPI selaku Saksi Ahli dalam kegiatan Dengar Kesaksian hari ini mengatakan, “pemberontakan yang terjadi pada tahun 1965-1966 mengakibatkan kemunduran dalam pendidikan sejarah Indonesia. Kejaksaan melarang pendidikan sejarah yang dikeluarkan pada buku-buku yang mengisahkan tentang kasus tahun 1965 sampai 1999 yang dilihat dari satu sudut pandang saja dimana tersangka paling utama dalam kejadian tersebut adalah PKI.”

Melalui Dengar Kesaksian pada hari ini, Majelsi Warga menyatakan forum yang telah memaparkan kehidupan berbangsa dan menggugah ingatan kita. Sangat terasa bahwa peristiwa kelam ini menjadi tugas semua anak bangsa untuk segera menyelesaikan melalui rekonsiliasi nasional. Negara tidak berhak menentukan agama resmi, tidak ada yang bisa disesatkan dan menyesatkan. Keberagamanan seyogyanya menjadi argument untuk menolah kekerasan dalam kehidupan berbangsa, nilai dasari dari keadilan itu sendiri adalah pengakuan dan martabat yang melekat terhadapnya. Hal tersebut tetap terus dibangun untuk terus berusaha membangun bangsa Indonesia yang lebih bermartabat.

Kegiatan Dengar Kesaksian masih akan berlangsung sampai dengan hari Jumat 29 November 2013, dimana setiap harinya akan mengangkat isu yang berbeda.(ratman/pp)










Komentar Via Website : 2
obat alami jantung koroner
28 November 2013 - 15:39:35 WIB
Terimakasih atas infonya pak, sukses selalu dan bermanfaat sekali.

http://goo.gl/wJEYUH
http://goo.gl/NLiqz E
obat herbal kanker rahim
24 Maret 2014 - 10:09:05 WIB
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)