Opini

Kolom Ismail Lutan

Daerah Tak Bertuah*

Administrator | Senin, 28 Oktober 2019 - 16:50:18 WIB | dibaca: 287 pembaca

Di masa kabinet Indonesia Maju ini

korupsi hidup kembali

dan uang kagum jadi komisi

di depan sekali tuan unjuk gigi

tak gentar utang ribuan triliun lagi

kekuasaan di tangan kanan, koruptor di tangan kiri

maju…

bagimu negeri

ini pasukan tak ber-tank, tak berpeluru kendali

hanya berselempang KPK yang sudah mati suri**

 

 

Di tengah optimisme pemerintah menatap  masa depan Indonesia maju, ada kekhawatiran yang  mengerikan, yaitu komitmen pemberantasan korupsi. Dengan kasat mata, sepertinya penguasa akan melegalkan korupsi untuk tujuan pembangunannya.

Mengapa demikian? Karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di tanah air diamputasi. Diberangus! Baik melalui  revisi undang-udang yang dibuat secara kilat oleh DPR maupun kredibilitas pimpinannya yang diragukan.

Penulis mengikuti road show salah seorang konseptor pembuat UU KPK  no 30 tahun 2002 maupun revisinya, yaitu  UU no 19 tahun 2019, di berbagai kampus terkemuka di Jakarta. Road show tersebut disinyalir adalah upaya untuk meredam mahasiswa agar tidak turun ke jalan (baca istana)  guna memprotes revisi UU KPK. Karena  road show berlangsung sebelum pelantikan presiden.

Profesor tersebut mengatakan, dirinya merasa berdosa telah ikut membuat undang-undang KPK yang superbody, yang memberikan keleluasaan kepada komisi anti rasuah itu menyelidik, menyidik dan menuntut (Diklintut). Maka dia pun kemudian menjadi inisiator untuk melumpuhkan, bahkan kalau bisa membubar. Dia juga menulis buku mengenai kebobrokan KPK. Katanya buku tersebut  adalah seri pertama dari beberapa seri yang akan terbit kemudian. Kata kunci dari sikapnya itu adalah, “Agar saya merasa terbebas dari dosa!” katanya.

Ironis memang. Seseorang yang intelektualitasnya tidak diragukan berbalik arah  menjadi sangat membenci KPK dan berusaha membubarkannya.

Beberapa hari kemudian penulis juga mengikuti  diskusi buku yang ditulis ‘mbah’nya pemberantasan korupsi di tanah air, Abdullah Hehamahua. Judul bukunya cukup tegas. “Integritas”. Kepada pak Dullah – demikian beliau sering disapa oleh kalangan aktivis, penulis menanyakan sikap sang professor di atas.  Pak Dullah mengatakan, ketika dia menjadi penasehat KPK, dia pernah mengajak sang professor untuk  masuk. Tetapi ajakan itu ditolak.  Ada indikasi, kata Pak  Dullah, mungkin sang professor kecewa karena dia pernah “Masuk pesantren prodeo terkaitkasus korupsi, sementara pimpinannya  yang seharusnya bertanggung jawab,  tidak tersertakan”.

*

Praktek korupsi di tanah air masih tergolong sebagai kejahatan luar biasa  (extraordinary crime) dan memerlukan kekuatan yang luar biasa pula  untuk membabatnya,  yaitu undang-undang yang memberi legalitas kuat.

Kalau undang-undang yang sudah kuat, yang sudah berhasil menangkap ratusan anggota DPR/DPRD,  ratusan  bupati atau walikota dan gubernur dan ratusan pengusaha hitam, diamputasi, tentu  sangat ironis.

Apalagi alasannya  adalah KPK gagal melaksanakan tugasnya. Ini benar-benar pembodohan yang teramat sangat terhadap pikiran waras 250 juta orang Indonesia yang tak buta hatinya terhadap praktek kotor korupsi.

Seorang teman sekolah, yang kini menjadi eselon 2 atau Kepala Dinas di sebuah kabupaten di Sumatera bercerita betapa amburadulnya pengelolaan keuangan daerah. Di daerahnya, lebih dari separoh atau 55%  anggaran digunakan untuk menggaji karyawan. Sisanya yang 45% porsen itu sebagian besar (50%), dipakai untuk biaya perjalanan dinas Bupati, DPRD dan Kepala Dinas.

Misalkan APBD nya Rp. 1 triliun, maka Rp. 550 milyar untuk gaji. Sisanya Rp. 450 milyar rupiah. Nah 50% dari Rp. 450 milyar rupiah itu, yaitu Rp. 225 milyar  dipakai untuk biaya perjalanan dinas Bupati, DPRD dan Kepala-Kepala Dinas.  Sisanya tinggal  Rp. 225 milyar termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Nah  apa yang bisa dilakukan dengan sisa anggaran yang tinggal seupil itu? Maka jangan heran kalau pembangunan di daerah stagnan. 

Dengan pagu yang cukup besar tersebut sang Bupati leluasa  wira-wiri seperti gasingan ke seluruh tanah air karena tidak ada instrumen hukum yang bisa mengawasi. “Kalau Anda naik pesawat Garuda,” kata kawan tersebut, “kiri-kanan, depan-belakangnya, dapat dipastikan penumpangnya adalah pejabat.  Karena bill (tiket) Garuda itu memang tidak bisa dipalsukan.” Kalau toh dipalsukan dan mereka naik pesawat lain, hitungannya tetap dengan harga Garuda.

Makanya, kata kawan itu lagi, tanpa korupsi pun sebenarnya bupati/walikota sudah kaya raya dan  bisa punya rekening gendut!

Tetapi itulah, mereka masih saja belum puas, masih rakus, bahkan uang untuk pembagunan  masjid pun dikorup.

Jadi, tuah, atau kesaktian negeri ini, negeri yang kaya akan hasil bumi, yang dahulu penduduknya lemah lembut,  sopan dan hemat, akan hilang.

Sebentar lagi atau mungkin sekarang proses itu tengah berlangsung.***

 

*Plesetan dari judul Novel Daerah Tidak Bertuan, Toha Muhtar

** Plesetan dari puisi Diponegoro, Chairil Anwar

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)