Agama

Haji dan Umroh

Cabut Izin Travel Penelantar Jamaah

Administrator | Jumat, 26 Mei 2017 - 02:20:52 WIB | dibaca: 165 pembaca

Suasana mediasi ke 2 antara jamaah First yang dirugikan dengan pihak perusahaan, difasilitasi Kemenag. Direktur Utama Firts Travel Andika Surachman tidak hadir. (foto KMG)

Jakarta parahyangan-post.com Kementerian Agama diminta  mencabut izin  biro perjalan umroh yang menelantarkan jamaahnya. Hal tersebut mengemuka pada  mediasi kedua  antara jamaah First Travel yang dirugikan dengan  Kemenag, di  Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, Rabu (24/5).

"Kami meminta Kementerian Agama  memastikan kesungguhan niat First Travel  yang sebelumnya,  (pada mediasi yang pertama-red),  menjanjikan akan menyelesaikan secara baik-baik,” ujar tim kuasa hukum jamaah yang diwakili antara lain dari  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLKI).

Namun sayangnya  Direktur Utama First Travel Andika Surahman maupun yang mewakilinya tidak hadir.

Sebelumnya diberitakan sejumlah jamaah umroh berbiaya murah itu terlantar di Bandara Soekarno Hatta lebih dari satu minggu, setelah sebelumnya keberangkatannya ditunda (reschedule) sampai 5 kali. Mereka pun sudah melakukan berbagai upaya agar bisa berangkat ke tanah suci, namun tetap tidak terpenuhi.

Pihak penyelenggara hanya memberi janji-janji manis, namun realitanya nol besar. Maka para jamaah yang merasa dirugikan itu meminta bantuan pihak ketiga (pengacara) untuk menyelesaikannya. Penelantaran jamaah bukan sekali ini saja dilakukan First Travel, sebelumnya juga pernah terjadi

Tindak Lanjut

Menjawab tuntutan jamaah, pihak Kementerian Agama yang diwakili Kepala Bagian Perundang-undangan dan Naskah Perjanjian Kemenag Anang Kusmawadi,  Kasubdit Pembinaan Umrah Ditjen Penyelanggaraan Haji dan Umrah Arfi Hatim, dan Kabag Organisasi dan Tata Laksana dan Kepegawaian Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah M Ihsan Fahmi  mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi  tegas bila ditemukan ada indikasi pelanggaran yang dilakukan PT First Travel. Sanksi diberikan bertahap berupa teguran lisan, pembekuan, dan pencabutan izin.

“Dalam mengambil sanksi, kami memerlukan data pendukung dari jamaah, tanpa data pendukung itu, Kemenag tidak bisa memberikan sanksi,” ujar Anang Kusmawadi

Sementara itu  Arfi Hatim mengatakan, dari tahun 2015 Kemenag sudah memanggil pihak FT untuk menjelaskan skema atau konstruksi pembiayaan umrah promo dengan pembiayaan Rp. 14 juta dan Rp. 15 juta itu.*** (tan/mkd/boe)

 

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)