Agama

Diskusi

Al Irsyad Gelar FGD Produk Halal

Administrator | Selasa, 29 Agustus 2017 - 08:59:57 WIB | dibaca: 141 pembaca

Ketua umum Al-Irsyad dr. Basyir Ahmad Syawie (tengah). (foto irsy)

Jakarta, parahyangan-post.com -DPP Perhimpunan Al-Irsyad menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) Undang-Undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), di Media Center Perhimpunan Al-Irsyad, Jalan Kramat Raya 23 Jakarta Pusat, Selasa (29/8). FGD digelar sebagai upaya untuk mengkaji lebih dalam UU JPH yang telah disahkan DPR RI pada 25 September 2014, dan kini dipersoalkan oleh beberapa pihak dalam Judicial Review ke Makamah Konstitusi.

Ketua Umum DPP Perhimpunan Al-Irsyad, dr. Basyir Ahmad Syawie mengatakan, UU JPH telah  mengedepankan kepentingan umat Islam untuk memiliki kepastian tentang halalnya sesuatu untuk dimakan serta membeli sesuatu untuk dinikmati dan dipakai sesuai dengan syariat agamanya. Selain itu, juga memberi kesempatan pada umat Islam untuk meningkatkan ekonomi umat. ”UU JPH memberi kesempatan bagi usahawan muslim untuk memasarkan ekonomi Islam yang luar biasa.”

Untuk memperkuat pelaksanaan UU JPH itu, Perhimpunan Al-Irsyad berinisiatif,  mengundang beberapa pembicara dalam FGD UU JPH. Para pembicara itu di antaranya

Dr. Muhammad Luthfi, (Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia); Prof. Dr. Amarila Malik MSc (Ahli Pangan dan Halal Center Universitas Indonesia); Dr. Erwandi Tarmizi (Pakar Ekonomi Syariah); Abdul Nasier (Mantan Dubes Indonesia di Afrika Selatan dan Ketua Pokja Halal Kadin Kintap Timur Tengah & OKI);

Ihsan Abdullah (Wakil Ketua Umum dan Ketua Komisi Perundang Undangan MUI dan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch); Ir. Agus Yulianto (Pelaku Bisnis dan Ahli Pangan); dan Nizar Saad Jabal, Lc, MPd. (Sekretaris Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad).

Peneliti Media Center Pehimpunan Al-Irsyad, Dr Fahruddin Salim yang akan memandu FGD UUF JPH menjelaskan, fokus bahasan dalam FGD kali ini adalah sejauh mana pelaksanaan UU tentang Jaminan Produk Halal mampu memberikan perlindungan konsumen, serta sampai di mana penerapan UU JPH dalam kehidupan masyarakat atau sektor riil. Apa saja yang menjadi kendala dan tantangan dalam penerapannya bagi kehidupan masyarakat dan sektor riil.

Selain itu, juga akan dibedah apakah Undang-Undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, memberikan perspektif sebagai landasan hukum yang telah mendukung kemajuan perdagangan produk halal, baik perdagangan halal domestik maupun global.

Dalam kajian Media Center Perhimpunan Al-Irsyad, Fahruddin mengatakan, Indonesa seharusnya bisa memanfaakan peluang pertumbuhan perdagangan halal domestik dan global. Statistik menunjukkan bahwa ekonomi Islam secara global diperkirakan bernilai $ 1,9 triliun pada tahun 2015. Populasi muslim yang mencapai 1,6 miliar dari total populasi dunia merupakan potensi pasar yang menjanjikan untuk produk halal dan dperkirakan akan mencapai 3,7 triliun dolar AS pada 2019.

Populasi muslim yang besar dan semakin mengikuti persyaratan halal telah memicu peningkatan permintaan global untuk produk-produk halal. Penduduk muslim juga semakin sadar untuk mengkonsumsi produk yang mengikuti serangkaian hukum syariah dengan peraturan ketat hanya mengkonsumsi produk halal.

Peluang perdagangan produk halal dunia akan terus tumbuh mengikuti potensi pertumbuhan ekonomi negara negara yang memiliki populasi penduduk muslim, baik secara global maupun negara Timur Tengah dan OKI.  Perkiraan kenaikan permintaan untuk produk halal tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku usaha dalam negeri. Khususnya dalam meningkatkan potensi perdagangan ekspor halalnya.

Menyadari berbagai kondisi yang melingkupi pelaksanaan UU Tentang Jaminan Produk Halal, dan peluang ekonomi halal di masa depan, Media Center Al-Irsyad mengundang pelaku bisnis dalam negeri untuk memanfaatkan potensi pasar halal yang terus tumbuh dalam kerangka meningkatkan perdagangan halal. Bagaimana mengidentifikasi dan memetakan pasar produk halal, sehingga pelaku bisnis memiliki kemampuan daya saing dalam memasuki pasar halal global. Bagaimana peluang dan tantangan bagi kelompok masyarakat yang secara institusi memiliki peluang membentuk lembaga sertifikasi produk halal. (wh/pp)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)