Agama

Hajid dan Umroh

KESTHURI Gugat SK Dirjen PHU

Administrator | Kamis, 24 Oktober 2019 - 22:59:51 WIB | dibaca: 173 pembaca

Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Kesthuri Abdul Azis bersama kuasan Hukum memberi keterangan terkait gugatan atas SK Dirjen PHU Kemenag. (foto Is)

Jakarta, parahyangan-post.com-Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) menggugat Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 323 Tahun 2019 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

SK Tersebut  berisi  Pedoman Pendaftar Jamaah Umrah yang dinilai memberatkan Panitia Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU).

Gugatan tersebut, menurut kuasa hukum Kesthuri Hermanto telah terdaftar di PTUN tertanggal 6 September 2019 dengan nomor 175/gugatan/2019/PTUN Jakarta. Dan saat ini gugatan tersebut telah berjalan dan disidangkan meski dengan agenda yang bersifat persiapan. Ada pun dalam persidangan itu, tergugat dihadiri oleh pihak Biro Hukum Direktorat Jenderal PHU Kemenag.

Menurut Hermanto, SK ini selain bertentangan dengan perundang-undangan yang ada juga dengan asas-asas pemerintahan yang baik. "Salah satunya dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No.8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Dimana, dalam PMA ini, hanya memandatkan Dirjen PHU untuk menetapkan ketentuan mengenai pendaftaran calon jamaah umrah, bukan menentukan biaya, cicilan, serta teknis penarikan dana jamaah," kata Hermanto kepada wartawan di Wisma Umrah Haji, Jakarta, Kamis (24/10).

Akan tetapi, dalam SK No323 tahun 2019 yang dikeluarkan Dirjen PHU Nizar Ali memuat aturan tentang biaya dengan membatasi minimal jumlah setoran awal calon jamaah sebesar Rp10 juta, serta jumlah cicilan sebanyak tiga kali hingga lunas. "Aturan ini merugikan pihak PPIU yang dalam hal ini sebagai penggugat. Karena dalam SK tersebut menyatakan, jamaah sudah dinyatakan lunas jika sudah membayarkan hingga Rp20 juta. Sementara, harga paket  PPIU sendiri lebih dari Rp20 juta. Lalu bagaimana, dengan PPIU yang mematok biaya paket Rp30 juta. Siapa yang menanggung sisanya?," tegas Hermanto.

Sebelumnya, Ketua Umum Kesthuri Asrul Azis Taba mengatakan, telah terlebih dahulu melaporkan hal ini pada Kemenag bahwa SK ini dinilai merugikan PPIU. Namun, tak ada tanggapan atau respons atas laporan tersebut. "Sebelum mengajukan gugatan ini, kami sudah melaporkan pada pihak Ditjen PHU Kemenag. Maka itu, kami berlanjut mendaftarkan gugatan ke PTUN," terangnya.

Terlebih, Asrul menilai, pemberlakuan SK ini terkesan dipaksakan. "Karena, SK ini diberlakukan ketika para pemilik PPIU sedang berada di Tanah Suci guna menyelenggarakan pelaksanan haji," tandasnya.*** (aboe)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)